HOT TOPICS :
Gosip | COVID-19 | Ayo Vaksin
|
Thread Terpopuler
-
Senin, 2024/04/24 11:29 WIB
KPU Tetapkan Prabowo Jadi Presiden dan Gibran Wakil Presiden Baru RI
-
Senin, 2024/04/24 11:43 WIB
Mooryati Soedibyo, Pendiri Mustika Ratu, Meninggal Dunia Dalam Usia 96 Tahun
-
Senin, 2024/04/24 11:47 WIB
Ganjar Mengaku Tak Diundang ke Penetapan Prabowo-Gibran
-
Senin, 2024/04/24 16:41 WIB
2 Bule Nyasar ke Halalbilahal, Kesengsem Magelang Sampai Batalkan ke Bromo
-
Senin, 2024/04/24 16:20 WIB
Disebut Prabowo Tersenyum Berat, Anies: Biasa Saja
-
Senin, 2024/04/24 12:17 WIB
25 Makam Nabi dan Rasul Allah SWT
|
Thread Tools |
22nd October 2018, 08:05 |
#1
|
Banned
|
Anies: Bekasi Masuk Provinsi Jawa Barat, Kok Minta Dananya ke Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bekasi yang meramaikan masalah dana kemitraan atau dana hibah di media. Anies menilai, persoalan itu seharusnya diselesaikan melalui pertemuan antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta, bukan justru diramaikan di media.
Apalagi, persoalan yang diramaikan bukan mengenai dana kompensasi bau sampah yang menjadi kewajiban Pemprov DKI, tetapi soal bantuan keuangan yang sifatnya kemitraan atau hibah. "Sudah begitu, diramaikan bukan yang menjadi kewajiban kita pula. Dan harus diingkat, Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Jawa Barat. Kalau mau minta, ke pemprov mana harusnya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018). Anies menyampaikan, persoalan dengan Pemkot Bekasi selalu muncul pada Oktober, bertepatan dengan pembahasan anggaran. Dia menganggap persoalan itu bukan soal pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, tetapi persoalan APBD Kota Bekasi. "Masalah ini dengan Bekasi itu selalu munculnya bulan Oktober. Kenapa ya? Coba aja Anda cek kenapa. Berarti persoalannya bukan persoalan sampah, tapi persoalan anggaran. Kira-kira begitu bukan?" kata Anies. Anies meminta Pemkot Bekasi tidak mencampuradukkan dana kompensasi bau sampah dengan dana kemitraan atau hibah. Dua hal itu berbeda. Dia menjelaskan, dana kompensasi bau sampah merupakan kewajiban Pemprov DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS) tentang pengelolaan TPST Bantargebang. Anies menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta sudah membayar kewajiban tahun 2018 pada Mei lalu. Besaran yang dibayarkan sesuai tonase sampah dari Jakarta yang dibuang ke TPST Bantargebang. "Di tahun 2018, kami sudah menunaikan, nilainya Rp 138 miliar, dengan tambahan juga utang tahun 2017 senilai Rp 64 miliar," kata Anies. Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, juga sudah mengalokasikan anggaran untuk dana kompensasi bau pada 2019 sebesar Rp 141 miliar. Sementara itu, dana kemitraan atau hibah bukanlah kewajiban Pemprov DKI. Dana itu diajukan pemerintah daerah lain kepada Pemprov DKI. Dana Rp 2,09 triliun yang diajukan Pemkot Bekasi, kata Anies, termasuk kategori dana kemitraan. "Jadi, mari kita tempatkan ini sesuai proporsinya, ada urusan kewajiban terkait persampahan, ada soal kemitraan. Nah, yang mereka ajukan ini kemitraan," ucap Anies. Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari menyampaikan, dana kemitraan bersifat sukarela. Pemprov DKI memberi bantuan sesuai kemampuan keuangan, tidak harus mengabulkan semua yang diajukan Pemkot Bekasi. https://megapolitan.kompas.com/read/..._medium=Social Gw dukung Anies, orang Bekasi jangan boleh kerja di Jakarta, bikin macet saja dan selama jam kerja buang sampahnya juga di DKI |
Last edited by bandungutara210; 22nd October 2018 at 08:11.. |
22nd October 2018, 10:30 |
#6
|
Mania Member
|
Mengapa Bekasi dan Kota Mitra Lainnya Dapat Hibah dari Pemprov DKI? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dana kemitraan atau hibah kepada Pemerintah Kota Bekasi dan kota-kota satelit lainnya di sekitarnya. Pemkot Bekasi merupakan salah satu kota satelit Jakarta yang rutin mendapatkan dana hibah itu. Namun tahun ini tak ada pencairan dana hibah untuk Kota Bekasi. Pemkot Bekasi masih terus menanyakan kapan dana hibah itu dicairkan. Masalahnya kemudian meluas karena pencairan dana itu oleh Pemerintah Kota Bekasi dikaitkan dengan keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. TPST itu milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berada dalam wilayah Kota Bekasi. Menurut Pemprov DKI, dana kemitraan tak ada hubungannya dengan keberadaan TPST Bantargebang di Kota Bekasi. Yang terkait dengan keberadaan TPST Bantargebang adalah dana kompensasi bau dan hal itu telah dipenuhi DKI tiap tahun, termasuk tahun ini. Minggu (21/10/2018) kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bekasi yang meramaikan masalah dana kemitraan itu di media. Anies menilai, persoalan itu seharusnya diselesaikan melalui pertemuan antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta, bukan justru diramaikan di media. Apalagi, persoalan yang diramaikan bukan mengenai dana kompensasi bau sampah yang menjadi kewajiban Pemprov DKI, tetapi soal bantuan keuangan yang sifatnya kemitraan atau hibah. "Sudah begitu, diramaikan bukan yang menjadi kewajiban kita pula. Dan harus diingkat, Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Jawa Barat. Kalau mau minta, ke pemprov mana harusnya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu. Saling menguntungkan Dana hibah sudah lama diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi dan kota mitra lain. Tahun 2013, Pemprov DKI mengucurkan dana hibah ke kota mitra Jakarta sebanyak Rp 45 miliar. Dari humlah itu, untuk Kabupaten Bogor sebesar Rp 8 miliar, Kota Bogor Rp 5 miliar, Kota Depok Rp 5 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 5 miliar, Kota Tangerang Rp 5 miliar, Kota Tangerang Selatan Rp 4 miliar, Kabupaten Bekasi Rp 4 miliar, Kota Bekasi Rp 5 miliar, dan Kabupaten Cianjur Rp 4 miliar. Tujuan pengucuran dana hibah buat daerah penyangga adalah untuk membantu Jakarta mengatasi permasalahan di Ibu Kota dari kota-kota mitra. Dengan begitu, dana kemitraan yang dikeluarkan Pemprov DKI bisa saling menguntungkan. Misalnya, Kota Bekasi membangun flyover Rawapanjang dan Cipendawa yang bermanfaat sebagai akses truk sampah DKI menuju TPST Bantargebang. Ada juga pelebaran jalan di sekitar pintu Tol Bekasi Timur. Pintu tol tersebut menjadi akses warga Bekasi yang setiap hari bekerja dan menyumbang pendapatan daerah di DKI Jakarta. Pemerintah Kota Bogor misalnya tahun ini mendapat hibah Rp 10 miliar dari Pemprov DKI. Dana tersebut digunakan untuk pengendalian banjir dengan cara membuat kolam retensi atau sumur resapan di Cibuluh. Kolam retensi ini menampung air agar tidak meluber ke Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika menjadi gubernur DKI Jakarta pernah mengatakan, DKI siap memberikan hibah Rp 1 triliun sekalipun, asalkan perhitungannya jelas dan memilik manfaat bagi Jakarta. "Ini adalah bagian yang saya katakan, Jakarta itu jangan dilihat Jakarta-nya. Harus dilihat secara total sama pinggirannya nih. Tapi bukan kekuasaannya, tanggung jawabnya, karena dana mereka terbatas," kata Ahok ketika itu. Ahok menyebut keterbatasan anggaran menjadi alasan Pemkot Bekasi dan kota mitra lain tidak bisa melakukan pembangunan infrastruktur secara masif. Padahal pembangunan di kota mitra bisa memberikan keuntungan bagi Jakarta. Itu sebabnya dia tidak ragu memberikan dana hibah kepada kota mitra yang meminta. Tak terhitung Selain dana hibah, Pemprov DKI Jakarta juga suka menghibahkan barang-barang lain, seperti truk sampah dan lampu jalan. Ketika Pemprov DKI Jakarta dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono sebagai Plt Gubernur, Pemkot Bekasi pernah mendapatkan lampu jalan. Sumarsono saat itu mengatakan, Pemkot Bekasi paling aktif dalam merespons tawaran hibah Pemprov DKI Jakarta. "Kami sebenarnya memberikan penawaran ke semua kota penyangga. Namun respons yang paling cepat adalah Kota Bekasi," ujar Sumarsono. Sumarsono mengatakan, Pemkot Bekasi sadar dengan kebutuhannya sehingga cepat memberi respons. Selain itu, hubungan antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi sudah terjalin baik sejak mengurus swakelola TPST Bantargebang. "Sehingga ketika ditawarkan kami langsung dapat respons cepat. Itu keahlian Pak Wali luar biasa, sementara Bu Airin (Wali Kota Tangerang Selatan) tidak begitu merespons, mungkin sudah cukup atau bagaimana," ujar Sumarsono. "Buat kami siapa yang merespon duluan dia yang kami berikan. Sehingga yang memberi senang kalau yang merespon juga senang," kata Sumarsono. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ketika itu mengatakan, hubungannya dengan Pemprov DKI terjalin karena Bekasi bertetangga dengan Jakarta. Pembangunan di Bekasi bisa memberikan manfaat bagi DKI Jakarta. Dengan begitu, kata dia, wajar jika Pemkot Bekasi menerima dana hibah atau kemitraan dan Pemprov DKI. Meskipun Pemkot Bekasi merupakan bagian dari Pemprov Jawa Barat. "Saya dan Gubernur Jabar saja enggak sebanyak DKI kok. Tapi kalau dengan Gubernur Jabar kan interaksi regional, jadi wajar. Kalau dengan DKI kan hubungan kemitraan, tetangga," ujar Rahmat pada 26 Januari 2017. -----||----- Jadi seperti dibilang ahok dulu, gabener bedebah ini memang cuma seorang "dosen" yang cuma pintar ngebacot dan berteori, tapi gak ngatri kalau dalam dunia nyata, seperti waktu jadi kepala daerah itu tugasnya apa [idem: waktu jadi menteri dulu, si menteri bedebah juga dipecat karena memang gak ngatri tugasnya itu apa]... Selamat sekali lagi atas kepuasan JKT58 !!! https://megapolitan.kompas.com/read/...ri-pemprov-dki |
22nd October 2018, 10:38 |
#8
|
|
Banned
|
Quote:
Walikota Bekasi Rahmat Effendi tantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datangi TPST Bantar Gebang untuk melihat persoalan sampah yang menggunung |
|
detikNews
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © 2019 detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer