[ASPIRASI POLITIK] thread khusus menyampaikan aspirasi atau pendapat tentang politik

blenderan · 14th April 2012, 14:42

Kepada Para Penegak Hukum dan para "Wakil Tuhan" di Pengadilan Indonesia.

Mohon agar orang2 yang selama ini sudah disebut2 oleh Bapak M. Nazarudin untuk segera dijemput dan dimintai kesaksiannya di KPK, seperti Bapak Dahlan Iskan (menteri BUMN) , Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua MK), Bapak Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), Bapak Arsyad Sanusi (Mantan Hakim MK), Bapak Azis Syamsudin (Anggora DPR dari Golkar), karena nama2 tsb berdasarkan atas Informasi dari Nazarudin, bahwa mereka terlibat dalam kasus2 Korupsi yang terjadi di negeri ini.

Mohon kiranya agar Kepada Para Penegak Hukum dan para "Wakil Tuhan" di Pengadilan Indonesia agar benar2 menempatkan bahwa kesetaraan di hadapan hukum itu benar adanya dan setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum.

Sebab apa yang Nazarudin sampaikan selama ini, sebagian sudah terbukti mengandung kaidah-kaidah kebenaran berdasarkan 'katanya" Nazarudin.

terima kasih.

rosyidahmad · 15th April 2012, 01:39

standard orang boleh banyak bicara dan sok tau:
"minimal jadi CEO sebesar JAWA POST...

semoga...
yang jadi rakyat tetap merakyat..
yang jadi pejabat selalu amanat..

suwuuun..

AboeJahal · 15th April 2012, 06:38

Quote:

Originally Posted by AboeJahal

Quote:

Originally Posted by AboeJahal

Gak papa gantian, yang tentara dulu biar mantap stabilitas ekonomi keamanan.
Baru nanti gantian, disusul ICAL yang jadi Presiden memantapkan ekonomi lebih lanjut.

Toh ICAL masih muda, waktunya masih panjang, jangan dijadikan bonsai/karbitan.
Dengan begitu strategi GOLKAR akan lebih sangat2 strategis, stabil dan mantab, apalagi plus PKS.

Sby jadi presiden.
Prabowo jadi presiden.
Aburizal Bakri jadi presiden pula.
Sedaaaaaaaaaaaapppppppppppp......!!!!!!

ayo sebarkan dalam sms, bb, twit, fb, dll (berantai) wacana ini...!!!

AboeJahal · 15th April 2012, 06:43

^

sebarkan hal diatas, misal pakai signature.
eh saya belum bisa keluarkan signature.

Pejabat_Penting · 15th April 2012, 12:44

Quote:

Originally Posted by rosyidahmad

standard orang boleh banyak bicara dan sok tau:
"minimal jadi CEO sebesar JAWA POST...

semoga...
yang jadi rakyat tetap merakyat..
yang jadi pejabat selalu amanat..

suwuuun..

Kenyataanya,

yang jadi rakyat tetap melarat..
yang jadi pejabat selalu nikmat..

suwuuun

hijau_hijau · 15th April 2012, 18:15

Quote:

Originally Posted by hijau_hijau

Bumi, air dan kekeyaan didalamnya adalah milik negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat...

Mohon kepada Bapak presiden:

1. Tinjau kembali kontrak2 karya pertambangan
2. Berantas habis ilegal logging, ilegal fishing, dan ekslpoitasi berlebihan thd SDA
3. Kembangkan segera energi alternatif yang berupa sumber energi non fosil
4. Marilah kita berpikir untuk memberikan warisan yang terbaik buat anak-cucu dan keturunan kita selanjutnya..

Salah seorang kandidat calon presiden adalah seorang pengusaha kaya raya, yang kekayaannya berasal dari mengeksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia....

Dukung Abu Rijal jadi CALON presiden RI, dan saya akan berdoa untuk kekalahannya... amin...amin...amin....

D0D0 · 15th April 2012, 22:39

Dear DPR

Mohon kalian mengingat sumpah jabatan kalian, ingatlah akan DOSA apabilah kalian mengingkarinya.

mabok_perawan · 16th April 2012, 23:46

Mungkin ada yang menganggap “ Indonesia bisa berdemokrasi tanpa Parpol “ adalah sebuah angan-angan yang tak masuk akal, namun apa salahnya kita bangsa yang besar ini menciptakan sebuah sistem tanpa harus meniru-niru sistem produk bangsa lain yang cenderung liberal, kapitalis yang bertentangan dengan Pancasila.

Sebelum membahas lebih jauh, berikut ini adalah beberapa keburukan dari demokrasi dengan parpol :
1. Sekelompok orang akan melakukan dengan segala cara untuk membentuk sebuah partai baik dengan tujuan ikut meraih kekuasaan maupun hanya sekedar untuk mendapatkan dana.
2. Banyak menghabiskan biaya baik itu untuk proses pemilihan maupun kampanye yang dikeluarkan pemerintah maupun parpol.
3. Orang yang tidak mempunyai modal cukup tidak memungkinkan untuk mencalonkan diri.
4. Black campaign dan money politik banyak terjadi.
5. Para wakil yang terpilih cenderung akan bekerja untuk parpol-nya masing-masing.
6. Undang-undang yang dibuat cenderung demi kepentingan kelompoknya/partai-nya daripada kepentingan rakyat.
7. Jabatan dipemerintahan tidak akan selaras karena masing-masing akan membawa nama parpolnya.
8. Penegakkan hukum tidak akan berjalan sesuai hukum yang benar karena, intrik, konpromi antar parpol demi kekuasaan.
9. Konflik sering terjadi karena demi parpol memanfa’atkan isu SARA.
10. Suara rakyat terabaikan.
11. Dan lain-lain

Selain itu pemilihan presiden dari calon independen dlm pilpres, pilkada akan didiskriminasikan parpol, memang betul ada aturan [UUD]yang berbunyi :Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
Namun aturan ini sampai kapanpun tak akan berjalan, karena masing2 parpol akan memaksimalkan calonnya dan mempersempit peluang calon independent.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan, hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.
Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
3. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

Dari definisi dan ciri-ciri demokrasi diatas, tidak diharuskan sebuah demokrasi langsung maupun perwakilan harus dipilih wakil rakyat dari parpol. Indonesia dari segi wilayah teritorial maupun budaya berbeda dengan Negara-negara barat yang terlebih dahulu menganut sistem demokrasi.
Keberadaan unsur-unsur pemerintahan Rukun Tetangga [RT], Rukun Warga [RW], Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, jarang ditemukan dinegara-negara lain. Unsur pemerintahan tersebut bisa dimanfa’atkan untuk berdemokrasi tanpa parpol.

Dengan proses pemilihan wakil rakyat baik tingkat II, tingkat I maupun pusat, serta pilkada maupun pilpres :
1. Sekeluarga bermusyawarah untuk memilih wakilnya ke tingkat RT.
2. Wakil keluarga di tingkat RT berkumpul untuk memilih wakilnya ke tingkat RW.
3. Wakil tingkat RT yang terpilih berkumpul ketingkat desa untuk memilih wakilnya ketingkat kecamatan.
4. Wakil dari masing kecamatan mengajukan diri sebagai calon untuk dipilih langsung/perwakilan untuk duduk di tingkat II, tingkat I dan pusat, sesuai keinginan calon masing-masing, dengan kuota sesuai jumlah penduduk masing-masing daerah.
5. Dalam hal pilpres tiap-tiap propinsi mencalonkan calonnya untuk dipilih secara langsung/perwakilan ditiap wilayah Indonesia Bagian Timur, bagian Tengah, bagian Barat, kemudian ketiga calon tersebut dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan proses diatas dijamin para wakil rakyat akan bekerja bukan demi partai, namun demi rakyat yang telah memilihnya dan lebih hemat biaya.

Itulah sedikit gambaran bahwa bangsa Indonesia memungkinkan untuk berdemokrasi tanpa parpol.Kutipan dari sini

Schillachi · 17th April 2012, 01:03

Quote:

Originally Posted by hijau_hijau

Salah seorang kandidat calon presiden adalah seorang pengusaha kaya raya, yang kekayaannya berasal dari mengeksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia....

Dukung Abu Rijal jadi CALON presiden RI, dan saya akan berdoa untuk kekalahannya... amin...amin...amin....

Sebenarnya salah dua...

hijau_hijau · 17th April 2012, 08:51

Quote:

Originally Posted by Schillachi

Sebenarnya salah dua...

1. Wan Abu
2. ....

15th April 2012, 01:39	#22
rosyidahmad Registered Member Join Date: Apr 2012 Send PM Posts: 5	Ngaca standard orang boleh banyak bicara dan sok tau: "minimal jadi CEO sebesar JAWA POST... semoga... yang jadi rakyat tetap merakyat.. yang jadi pejabat selalu amanat.. suwuuun..

15th April 2012, 06:43	#24
AboeJahal Addict Member Join Date: Jan 2012 Location: aboe aboe Send PM Posts: 105	^ sebarkan hal diatas, misal pakai signature. eh saya belum bisa keluarkan signature.
	IkanTongkol adalah salah satu jenis ikan, tapinya dia yang IkanGosong "TAK SEMUA YG DPT DIHITUNG, DIPERHITUNGKAN, & TAK SEMUA YG DIPERHITUNGKAN, DPT DIHITUNG" (Albert Einstein)

16th April 2012, 23:46	#28
mabok_perawan Groupie Member Join Date: Mar 2011 Location: Hutan Perawan Send PM Posts: 13,573	Demokrasi non Partai Mungkin ada yang menganggap “ Indonesia bisa berdemokrasi tanpa Parpol “ adalah sebuah angan-angan yang tak masuk akal, namun apa salahnya kita bangsa yang besar ini menciptakan sebuah sistem tanpa harus meniru-niru sistem produk bangsa lain yang cenderung liberal, kapitalis yang bertentangan dengan Pancasila. Sebelum membahas lebih jauh, berikut ini adalah beberapa keburukan dari demokrasi dengan parpol : 1. Sekelompok orang akan melakukan dengan segala cara untuk membentuk sebuah partai baik dengan tujuan ikut meraih kekuasaan maupun hanya sekedar untuk mendapatkan dana. 2. Banyak menghabiskan biaya baik itu untuk proses pemilihan maupun kampanye yang dikeluarkan pemerintah maupun parpol. 3. Orang yang tidak mempunyai modal cukup tidak memungkinkan untuk mencalonkan diri. 4. Black campaign dan money politik banyak terjadi. 5. Para wakil yang terpilih cenderung akan bekerja untuk parpol-nya masing-masing. 6. Undang-undang yang dibuat cenderung demi kepentingan kelompoknya/partai-nya daripada kepentingan rakyat. 7. Jabatan dipemerintahan tidak akan selaras karena masing-masing akan membawa nama parpolnya. 8. Penegakkan hukum tidak akan berjalan sesuai hukum yang benar karena, intrik, konpromi antar parpol demi kekuasaan. 9. Konflik sering terjadi karena demi parpol memanfa’atkan isu SARA. 10. Suara rakyat terabaikan. 11. Dan lain-lain Selain itu pemilihan presiden dari calon independen dlm pilpres, pilkada akan didiskriminasikan parpol, memang betul ada aturan [UUD]yang berbunyi :Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Namun aturan ini sampai kapanpun tak akan berjalan, karena masing2 parpol akan memaksimalkan calonnya dan mempersempit peluang calon independent. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan, hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: 1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). 2. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 3. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Dari definisi dan ciri-ciri demokrasi diatas, tidak diharuskan sebuah demokrasi langsung maupun perwakilan harus dipilih wakil rakyat dari parpol. Indonesia dari segi wilayah teritorial maupun budaya berbeda dengan Negara-negara barat yang terlebih dahulu menganut sistem demokrasi. Keberadaan unsur-unsur pemerintahan Rukun Tetangga [RT], Rukun Warga [RW], Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, jarang ditemukan dinegara-negara lain. Unsur pemerintahan tersebut bisa dimanfa’atkan untuk berdemokrasi tanpa parpol. Dengan proses pemilihan wakil rakyat baik tingkat II, tingkat I maupun pusat, serta pilkada maupun pilpres : 1. Sekeluarga bermusyawarah untuk memilih wakilnya ke tingkat RT. 2. Wakil keluarga di tingkat RT berkumpul untuk memilih wakilnya ke tingkat RW. 3. Wakil tingkat RT yang terpilih berkumpul ketingkat desa untuk memilih wakilnya ketingkat kecamatan. 4. Wakil dari masing kecamatan mengajukan diri sebagai calon untuk dipilih langsung/perwakilan untuk duduk di tingkat II, tingkat I dan pusat, sesuai keinginan calon masing-masing, dengan kuota sesuai jumlah penduduk masing-masing daerah. 5. Dalam hal pilpres tiap-tiap propinsi mencalonkan calonnya untuk dipilih secara langsung/perwakilan ditiap wilayah Indonesia Bagian Timur, bagian Tengah, bagian Barat, kemudian ketiga calon tersebut dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan proses diatas dijamin para wakil rakyat akan bekerja bukan demi partai, namun demi rakyat yang telah memilihnya dan lebih hemat biaya. Itulah sedikit gambaran bahwa bangsa Indonesia memungkinkan untuk berdemokrasi tanpa parpol.Kutipan dari sini
	" REKLAMASI HIJAU YES, KOLONI REKLAMASI NO "

Prabowo nilai Jokowi kena hasut penasihatnya soal Perpres TKA.

[#IndonesiaOptimis] SBY: Insya Allah Ada Pemimpin Baru 2019

Perusahaan Asing dengan 3000 TKA dapat Ijin Prinsip dari Gubernur & Bupati Gerindra

[Bikin Ngakak] Aksi "Jutaan Relawan Dukung Jokowi" hanya dihadiri Ratusan Orang

Jokowi Bertemu Persaudaraan Alumni 212

Yusril Ihza Mahendra : Walaupun Goblok Dia Itu Presiden

Pesona Daniel Adnan, Pemeran Pria Tampan Berotot di Buffalo Boys

Pede Banget! Lucinta Luna Akui Dirinya Mirip 3 Artis international ini

Tidak Pernah Dijenguk Sang Ibu, Annisa Hasibuan Anggap Sang Ibu Meninggal

Stephanie Poetri, Putri Sang Diva yang Kian Dewasa

Alasan Yang Tepat Kenapa Tinggal di Desa Tidaklah Buruk

Cinta Sejati itu Ada, Pada Ketulusan dan Kesetiaan

Tak Mengenal Usia, Nenek 85 Ini Tahun Ikuti USBN

Karena Jadi Pelakor, Wanita Ini Bisa Jalan-jalan Gratis Hingga Rp 2 M

Tanggapan KPK Didesak Tuntaskan Kasus Korupsi P2KTrans

Bicara Indonesia 2030, Gatot Merayu Prabowo?

Amini Amien, Sinyal Anies Siap ke Pilpres?

Hilman dan Dokter RS Medika Jadi Saksi di Sidang Fredrich

14th April 2012, 14:42	#21
blenderan Addict Member Join Date: Jan 2012 Send PM Posts: 548	Kepada Para Penegak Hukum dan para "Wakil Tuhan" di Pengadilan Indonesia. Mohon agar orang2 yang selama ini sudah disebut2 oleh Bapak M. Nazarudin untuk segera dijemput dan dimintai kesaksiannya di KPK, seperti Bapak Dahlan Iskan (menteri BUMN) , Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua MK), Bapak Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), Bapak Arsyad Sanusi (Mantan Hakim MK), Bapak Azis Syamsudin (Anggora DPR dari Golkar), karena nama2 tsb berdasarkan atas Informasi dari Nazarudin, bahwa mereka terlibat dalam kasus2 Korupsi yang terjadi di negeri ini. Mohon kiranya agar Kepada Para Penegak Hukum dan para "Wakil Tuhan" di Pengadilan Indonesia agar benar2 menempatkan bahwa kesetaraan di hadapan hukum itu benar adanya dan setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Sebab apa yang Nazarudin sampaikan selama ini, sebagian sudah terbukti mengandung kaidah-kaidah kebenaran berdasarkan 'katanya" Nazarudin. terima kasih.

15th April 2012, 22:39	#27
D0D0 Banned Join Date: Feb 2012 Send PM Posts: 2,244	Dear DPR Mohon kalian mengingat sumpah jabatan kalian, ingatlah akan DOSA apabilah kalian mengingkarinya.