HOT TOPICS :
Gosip | COVID-19 | Ayo Vaksin
|
Thread Terpopuler
-
Sabtu, 2024/04/17 15:35 WIB
Media Asing Soroti Ledakan Turis: Tak Seperti Bali yang Dulu
-
Sabtu, 2024/04/17 15:40 WIB
Kota Wisata Sekelas Dubai Dilanda Banjir Bandang, Kok Bisa?
-
Jumat, 2024/04/16 14:03 WIB
Megawati Kirim Amicus Curiae ke MK: Habis Gelap Terbitlah Terang
-
Sabtu, 2024/04/17 14:58 WIB
Hai Warga Depok, Setujukah Pakaian Adat Diterapka untuk Seragam SD hingga SMA?
-
Sabtu, 2024/04/17 15:25 WIB
Sederet Tokoh Ajukan Amicus Curiae ke MK Terkait Pilpres 2024
-
Minggu, 2024/04/18 14:48 WIB
Kisah Pasangan 13 Jam Terjebak Banjir Dubai, Tak Ada Makanan Cuma Minum Air
|
Thread Tools |
17th March 2018, 13:04 |
#1
|
Groupie Member
|
Buntut polemik impor garam dengan Setkab, kewenangan Susi dicabut Jokowi
Jakarta - Pemerintah sepakat untuk mengalihkan hak rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto terkait dengan urusan garam industri.
Dengan mengalihkan rekomendasi maka hak Susi Pudjiastuti pun hilang dalam proses kegiatan impor garam industri. Keputusan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) yang sudah direstui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dalam proses diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan rekomendasi izin impor garam dipegang oleh Menteri Perindustrian, maka polemik soal pemenuhan kebutuhan, penetapan kuota, hingga penerbitan izin impor garam industri diharapkan berakhir. Polemik tersebut antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Tidak hanya itu, kuota izin impor garam industri juga meningkat dari yang sudah diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada awal Januari 2018. Dengan begitu total kuota impor sebesar 3,7 juta ton pada tahun ini. --------------- Sebelumnya : TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menceritakan proses pembahasan rencana impor 3,7 juta ton garam dalam rapat kordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, menyebut ada keterlibatan pejabat Sekretariat Kabinet (Setkab) dalam memuluskan rencana ini. Dalam rapat di Kemenko Perekonomian, Jumat, 19 Januari 2018, kata Brahmantya, pihaknya bersikukuh kuota impor rekomendasi KKP hanya 2,13 juta ton. "Dalam rapat itu saya bertahan," ujarnya kepada Tempo melalui sambungan telefon di Jakarta, Senin malam, 22 Januari 2018. Namun kemudian, kata Brahmantya, Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengambil alih keputusan. Darmin juga menyatakan bahwa impor tidak harus melalui rekomendasi KKP, karena komoditas yang di impor adalah garam industri. Keputusan ini pun diperkuat oleh pejabat Setkab yang hadir. Pejabat tersebut menyampaikan bahwa ada Instruksi Presiden (Inpres) yang membenarkan pernyataan Darmin. "Beliau yg menjelaskan terkait inpres yg intinya Menko bisa mengambil keputusan." Brahmantya mengakui pejabat tersebut adalah Deputi Seskab Bidang Kemaritiman, Satya Bhakti Parikesit. Rencana impor garam industri menuai polemik. Menko Perekonomian, Darmin Nasution dan Kementerian Perdagangan memastikan volume impor maksimal hanya 3,7 juta ton. "Dilakukan bertahap, tapi itu tidak sekaligus juga, dilihat berapa kemampuan sebulan," kata Darmin Nasution seusai rapat koordinasi terbatas mengenai garam industri di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2018. Angka ini melebihi rekomendasi KKP. Dari hasil data KKP dan Badan Pusat Statistik (BPS), stok garam pada awal 2018 masih 349 ribu ton. Dengan estimasi produksi garam rakyat 2018 sebesar 1,5 juta ton, maka stok garam diperkirakan mencapai 1,85 juta ton. Rencana penggunaan garam nasional, konsumsi maupun industri, diperkirakan sebesar 3,98 juta ton, sehingga rekomendasi impor dari KKP hanya 2,13 juta ton. Dalam rapat bersama Komisi Kelautan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin kemarin, Susi meradang. Angka 2,13 juta ton direkomendasikan KKP karena hasil garam petani masih cukup bagus. “Keputusan kuota 3,7 juta ton ini melebihi rekomendasi kami. Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan tidak mengindahkan rekomendasi KKP,” kata Susi. --------------------------------- Weeedan...enggak boleh ada orang yang lurus atau minimal mencoba melakukan sesuatu yang benar didalam kabinet sekarang, kalau tidak memenuhi kepentingan bila tidak ditendang atau dicabut kewenangannya....beneran cuman pemimpin boneka. |
17th March 2018, 13:09 |
#3
|
|
Groupie Member
|
Quote:
Kalo soal Susi, Jonan, dan SM ana masih bisa pegang kinerjanya.. yang lainya termasuk kodokwi mah cuman merusak negara |
|
17th March 2018, 13:17 |
#4
|
Mania Member
|
3.7 juta ton - 2.13 jt ton = 1.57 jt ton
Lumayan buat modal pileg Dan pilpres Misalkan fee per kg = Rp 100 Udah 157 milyar ditangan.hehehe Mau petani garam sengsara..urusan belakang |
Last edited by suzumu__khuraba; 17th March 2018 at 13:20.. |
17th March 2018, 13:27 |
#6
|
Mania Member
|
Ijin import komoditas benar2 bisnis menggiurka
Cuman tanda tangan keppres atau SK mentri...sekian trilun bisa dikantongi Dulu Saya berangan angan bisa ditunjuk president jadi deputi khusus perijinan komoditas..biar jadi tajir melipir Xixixixi |
17th March 2018, 14:06 |
#7
|
|
Groupie Member
|
Quote:
|
|
17th March 2018, 14:22 |
#8
|
|
Mania Member
|
Quote:
Tapi alhamdulillah trio kwwek kwek jugA terpental..jadi pengorbanan ane ga sia sia Insya Allah 2019 I'll be back Lagi ngumpulin logistik Mudah2an jokowi berbaik hati bagi2 duit garam...wkkkkk |
|
17th March 2018, 14:27 |
#9
|
Mania Member
|
|
17th March 2018, 16:56 |
#10
|
|
Banned
|
Quote:
|
|
detikNews
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © 2019 detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer