|
|
25th November 2017, 07:35
|
|
Groupie Member
Join Date: Feb 2011
Posts: 23,110
|
Quote:
Serba Mengebut Izin Reklamasi Jakarta Menuai Pengusutan Pidana
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri melangkah cepat usai rapat bersama komisi C di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa pekan lalu. Dikuntit dua wartawan, ia sama sekali tak mau menggubris. Rautnya tampak cemas. Jalannya semakin bergegas.
âAduh, jangan tanya-tanya ke saya dulu,â katanya.
Edi adalah satu dari sekian nama yang dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan korupsi dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklamasi Teluk Jakarta. Waktu itu, pertanyaan yang disodorkan wartawan menyangkut tiga orang staf BPRD yang dipanggil lebih dulu oleh penyidik pada 8 November lalu: Joko Pujiyanto (Kepala Bidang Peraturan BPRD), Yuandi Bayak Miko (Kepala Bidang Perencanaan BPRD), dan Andri (Staf BPRD Penjaringan).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengatakan bahwa penyidik membutuhkan keterangan ketiga orang itu untuk mendalami kesesuaian penetapan NJOP Pulau C dan D oleh tim appraisal dan BPRD. Selang sehari, lanjut Argo, giliran Edi yang digiring ke kursi penyidikan. Bersama Edi, Dwi Haryantono, Kepala Kantor Jasa Penilai Publik yang menetapkan NJOP dua pulau tersebut, juga dimintai keterangan sebagai saksi.
Meski demikian, keduanya mangkir dari pemeriksaan. Melalui surat ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Edi meminta jadwal pemeriksaan diatur ulang lantaran harus mengikuti rapat koordinasi di Balai Kota.
âAkan kami mintai keterangan lagi. Schedule-nya tanggal 15 hari Rabu depan,â kata Argo. âUntuk kepala KJPP, akan kami agendakan lagi hari Senin, 13 November (hari ini).â
Jauh sebelum polisi memulai penyidikan, Edi sebenarnya telah berencana merevisi NJOP yang menimbulkan kontroversi tersebut. Soalnya, angka Rp3,1 juta per meter persegi dianggap terlalu rendah bagi kawasan yang diperuntukkan pembangunan perumahan mewah dan pusat perdagangan elite. Apalagi penetapannya dilakukan dalam waktu sangat singkat, yakni 15 hari. Jika dilihat menggunakan dua metode Dirjen pajak, mustahil nilainya di bawah Rp 5 juta.
Dalam rencana perubahan anggaran dan kegiatan perubahan BPRD, ia mengajukan tambahan sebesar Rp100 juta untuk pembiayaan tenaga ahli yang totalnya mencapai Rp775 juta. Untuk membayar Kantor Jasa Penilai Publik baru yang merevisi NJOP kedua pulau yang jadi proyek pengembang Agung Sedayu Group itu, kata Edi, "Anggarannya Rp48 juta.â
Sementara sisanya, âakan digunakan untuk menyesuaikan NJOP di Jakarta mendekati harga pasar.â
Kepada para anggota komisi C, dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2018, Edi menjelaskan bahwa penyesuaian NJOP tersebut untuk mengerek Pendapatan Asli Daerah 2018 dari sumber Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, yang targetnya dinaikkan Rp950 miliar menjadi Rp8,5 triliun.
Izin dan Sertifikat Pulau Reklamasi Serba Dikebut
Penentuan NJOP Pulau C dan D tak bisa dilepaskan dari Hak Pengelolaan Lahan yang sertifikatnya dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, sertifikat HPL Pulau D telah terbit lebih dulu pada 19 Juli 2017. Atas dasar itulah, Pemprov DKI mulai menjajaki perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pengembang, yakni PT Kapuk Naga Indah, terkait pemanfaatan pulau tersebut.
Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta Achmad Firdaus didapuk sebagai fasilitator dalam perundingan antara Pemprov dan Pengembang tersebut. Dari pantauan reporter Tirto, pembahasan ini berlangsung beberapa kali di ruang rapat Sekretaris Daerah di lantai 4 Balai Kota, dan berlangsung tertutup. Baik pihak pengembang maupun Pemprov enggan memberikan komentar setelah pertemuan bubar.
Saefullah sempat hadir dalam perundingan itu pada 27 Juli 2017. Namun, mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut irit bicara saat diwawancarai. Ia hanya menyampaikan bahwa pembahasan meliputi poin-poin terkait izin mendirikan bangunan, Hak Guna Bangunan, dan sebagainya. Namun, ia enggan merinci poin lain yang dibahas dalam MoU tersebut.
"Ya intinya perjanjian kerja pemanfaatan pulau bersama PT KNI. Ini masih dalam pembahasan," cetus Saefullah sambil berlalu.
Pada 11 Agustus 2017, poin-poin kerja sama pemanfaatan Pulau D disepakati kedua belah pihak. Namun, lantaran dua Perda yang menjadi alas hukum pelaksanaan reklamasi masih mandek di DPRD, kesepakatan itu hanya didasari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta serta perjanjian kerja sama antara Pemprov dan pengembang pada 1997.
Artinya, pengembang terlepas dari kewajiban kontribusi tambahan sebesar 15 persen dan hanya perlu membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5 persen dari NJOP untuk dapat mengantongi sertifikat HGB.
Tak lama setelah perjanjian kerjasama pemanfaatan Pulau D diteken, pengembang mengurus sertifikat HGB ke Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Namun, baru sertifikat untuk Pulau D yang diproses lantaran pengurukan Pulau C belum beres.
Beberapa hari setelahnya, surat bertanggal 23 Agustus 2017 tentang NJOP untuk Pulau C dan D dikeluarkan oleh BPRD. Dan, tanpa ba-bi-bu, esoknya Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Kasten Situmorang membubuhkan tanda tangan di atas sertifikat HGB Pulau D.
Barulah pada 26 Agustus, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengembang menyetorkan pajak pembeli untuk Pulau D seluas 312 hektare. Belakangan diketahui jumlahnya mencapai Rp483,6 miliar.
Ketua Komisi C dari parlemen Jakarta, Santoso, menilai tak ada yang keliru dengan besaran NJOP dua pulau tersebut. Dalam rapat dengar pendapat antara komisi C dan BPRD, akhir September lalu, klarifikasi soal rendahnya NJOP itu bisa diterima.
"Yang aneh itu kenapa bisa begitu cepat (penerbitan NJOP-nya)? Ya wajar aja dong kalau curiga," kata Santoso saat dihubungi reporter Tirto.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyinggung ihwal pendekatan yang digunakan Kantor Jasa Penilai Publik. Menurutnya, harga rendah itu disebabkan belum dicabutnya moratorium reklamasi oleh pemerintah pusat. Alhasil, lahan tersebut dianggap tak produktif dan hanya hamparan pasir tanpa nilai komersial.
âTapi itu, kan, ada perubahan kondisi. Dia bisa naik setelah diukur lagi. Karena moratoriumnya sudah dicabut
|
Duit yg lebih besar nigh.. kok minhkem semua cebonger nya
|
|
|
25th November 2017, 14:32
|
|
Mania Member
Join Date: Jun 2011
Posts: 3,540
|
Benci sih benci tapi jangan goblok
Itu kejadian tanggal berapa 24 agustus, ahok sudah dipenjara
Apa hubungannya dengan ahok dan teman ahok
Goblok kok ga ketulungan, bayar pajak dulu sana Ts..jangan ngemplang pajak terus
|
|
|
25th November 2017, 14:43
|
|
Groupie Member
Join Date: Jan 2008
Location: diantara
rumput-rumput
nan hijau
Posts: 15,176
|
Quote:
Originally Posted by bu.pun.su
Benci sih benci tapi jangan goblok
Itu kejadian tanggal berapa 24 agustus, ahok sudah dipenjara
Apa hubungannya dengan ahok dan teman ahok
Goblok kok ga ketulungan, bayar pajak dulu sana Ts..jangan ngemplang pajak terus
|
Si aricebong itu sebenernya gak benci ahok...dia cuman ngasal aja mengaitkan segala hal ke ahok krn dia pikir disini bakalan ada ahoker yg merasa terbully dengan gosip yg dia sebar.
Ane yakin kalopun ada ahoker di DF ini juga bakalan pada ngakak aja liat kibulan aricebong ini...krn emg gak nyambung tp dipaksa2in seolah2 nyambung.
Tp tunggu aja..palingan juga aricebong bakalan kejang2 lagi di tritnya. Biasanya bakalan OOT di tritnya sendiri..
Tragis dan memalukan serta bikin ane iba dan kasian ama aricebong yg sering gagal bikin trit yg disambungin ke ahoker...tp lumayan buat hiburan kita semua.
|
|
|
25th November 2017, 14:49
|
|
Mania Member
Join Date: Jun 2011
Posts: 3,540
|
Quote:
Originally Posted by celingak-celinguk
Si aricebong itu sebenernya gak benci ahok...dia cuman ngasal aja mengaitkan segala hal ke ahok krn dia pikir disini bakalan ada ahoker yg merasa terbully dengan gosip yg dia sebar.
Ane yakin kalopun ada ahoker di DF ini juga bakalan pada ngakak aja liat kibulan aricebong ini...krn emg gak nyambung tp dipaksa2in seolah2 nyambung.
Tp tunggu aja..palingan juga aricebong bakalan kejang2 lagi di tritnya. Biasanya bakalan OOT di tritnya sendiri..
Tragis dan memalukan serta bikin ane iba dan kasian ama aricebong yg sering gagal bikin trit yg disambungin ke ahoker...tp lumayan buat hiburan kita semua.
|
Bakalan 51 dia
5 tangan 1 batang crot...
|
|
|
25th November 2017, 14:51
|
|
Groupie Member
Join Date: Jan 2008
Location: diantara
rumput-rumput
nan hijau
Posts: 15,176
|
Quote:
Originally Posted by bu.pun.su
Bakalan 51 dia
5 tangan 1 batang crot...
|
|
|
|
25th November 2017, 15:38
|
|
Banned
Join Date: Dec 2010
Posts: 15,195
|
Quote:
Originally Posted by bu.pun.su
Benci sih benci tapi jangan goblok
Itu kejadian tanggal berapa 24 agustus, ahok sudah dipenjara
Apa hubungannya dengan ahok dan teman ahok
Goblok kok ga ketulungan, bayar pajak dulu sana Ts..jangan ngemplang pajak terus
|
Bisa jadi hubungannya dengan AHok dan teman AHok disini
Quote:
Apalagi penetapannya dilakukan dalam waktu sangat singkat, yakni 15 hari. Jika dilihat menggunakan dua metode Dirjen pajak, mustahil nilainya di bawah Rp 5 juta.
"Yang aneh itu kenapa bisa begitu cepat (penerbitan NJOP-nya)? Ya wajar aja dong kalau curiga," kata Santoso saat dihubungi reporter Tirto.
|
TS nya mungkin mempertanyakan , waktu fatwa MUI untuk AHok malah dalam hitungan hari kok nggak ada yang protes
|
|
|
25th November 2017, 15:39
|
|
Banned
Join Date: Dec 2010
Posts: 15,195
|
Quote:
Originally Posted by bu.pun.su
Bakalan 51 dia
5 tangan 1 batang crot...
|
Juragan gimbok 51 kok diem saja , tumben
|
|
|
2nd December 2017, 22:59
|
|
Groupie Member
Join Date: Feb 2011
Posts: 23,110
|
Quote:
Originally Posted by bu.pun.su
Benci sih benci tapi jangan goblok
Itu kejadian tanggal berapa 24 agustus, ahok sudah dipenjara
Apa hubungannya dengan ahok dan teman ahok
Goblok kok ga ketulungan, bayar pajak dulu sana Ts..jangan ngemplang pajak terus
|
emang yang membatasi cuman tanggal sefgitu sopo wan? ...
emang ente lupa dengan duit untuk temen ahok yang dari pengembang reklamasi itu wan? .. ente lupa atau pura2 lupa wan?
atau ada pula yang pura2 ngomong sukarelawan tidak dibayar itu ya wan?
|
|
|
3rd December 2017, 07:27
|
|
Groupie Member
Join Date: Feb 2011
Posts: 23,110
|
Quote:
Originally Posted by bu.pun.su
Bakalan 51 dia
5 tangan 1 batang crot...
|
Quote:
Originally Posted by celingak-celinguk
|
Quote:
Originally Posted by fOx-trOt
Juragan gimbok 51 kok diem saja , tumben
|
Para pesakitan yang sering ana jedotin bekerja sama onani pake asumshit
Ndak tahu malu yah
|
|
|
3rd December 2017, 15:41
|
|
Groupie Member
Join Date: Feb 2011
Posts: 23,110
|
Quote:
Originally Posted by fOx-trOt
Bisa jadi hubungannya dengan AHok dan teman AHok disini
TS nya mungkin mempertanyakan , waktu fatwa MUI untuk AHok malah dalam hitungan hari kok nggak ada yang protes
|
Iyah.. relawan semua tuh... Relawan bayaran maksudnya... Hasil dari jualan kaos? Bullshit lah
|
|
|
detikNews
........
|