Presiden Joko Widodo, dalam setiap kesempatan kepada media, selalu berbicara soal Nasionalisme.
Menurutnya, Nasionalisme ialah benteng terakhir bangsa untuk menjaga kedaulatan NKRI. Mantan Gubernur DKI dan Walikota Solo itu pun memaparkan bahwa menjaga nasionalisme bukan mengolok-ngolok bangsa lain atau bersikap Rasis dan bukan juga disuruh perang untuk melawan bangsa lain. Tidak begitu....
Salah satu cara untuk menjaga nasionalisme ialah dengan menggunakan produk dalam Negeri. Pernyataan Jokowi ini seiring dengan perjalanan karier politiknya. Gegara karya anak bangsa yakni mobil Esemka, kariernya melonjak hingga beranjak ke Istana.
Sayangnya, pernyataan Jokowi yang telah dibungkus rapi kedalam Nawacita tidak dianggap oleh Kementerian dalam Negeri. Ini, karena kemendagri lebih bangga dengan produk asing dalam menjalankan pemerintahan. Bagaimana tidak.
Suatu kebijakan, mengenai e- KTP serta data kependudukan yang batas waktu akan berakhir September 2016, Kemendagri melalui Ditjen Kependudukan dan catatan sipil secara tidak langsung meminta warga masyarakat untuk mendownload aplikasi WhatsApp .
Jika warga melewati batas waktu yang ditentukan maka warga akan kehilangan warga negara. Sebagaimana ancaman Kemendagri.
Seperti diketahui, Aplikasi yang telah diakuisisi Facebook sejak 2014 silam itu berbasis di luar negeri.
Pemaksaan secara halus menggunakan aplikasi Whatsapp membuat Kemendagri telah berbuat makar, karena berbagi data kependudukan warga Indonesia kepada pihak asing.
Ini sangatlah berbahaya mengenai keutuhan negara dan bangsa jika data kependudukan telah dimiliki pihak asing.
Padahal, aplikasi berbasis android serupa juga telah dibuat oleh anak bangsa. Semacam, Qlue merupakan aplikasi yang saat ini digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menampung keluhan warga DKI, kemudian Sebangsa merupakan social media dan Catfiz messenger. Apa susahnya, jika ikut mempromosikan mereka. Toh juga sama-sama aplikasi...
Tiga aplikasi tersebut telah diakui pemerintah dan menetapkannya sebagai aplikasi over the top (OTT) Nasional. Penetapan aplikasi nasional itu dilihat dari aspek komponen yang mana didalamnya 100% dibuat oleh tangan anak-anak Indonesia yang servernya juga berada di Indonesia.:speachless1:
Lalu, dimana nasionalisme Kementerian dalam Negeri ketika membangga banggakan produk asing. Bahkan Kemendagri mewajibkan 450 pejabat Disdukcapil seluruh Indonesia untuk menginstal aplikasi WhatsApp dan membagikan seluruh nomor HP kepada masyarakat. (Baca Juga :
Data Kemendagri rawan dicuri)
Aplikasi tersebut dijadikan sebagai aplikasi resmi Kemendagri untuk menerima pengaduan dari Warga mengenai E-KTP, Kartu Identitas Anak, akta kelahiran dll. Syaratnya, Warga harus mengirimkan Nama, Nomor Induk penduduk, Asal kota, Nomor HP dan materi yang akan diadukan.
Pertanyaannya, kemana data warga Indonesia. Apakah tidak akan nyantol di server WhatsApp? :speachless1:
Perlu diketahui juga, bahwa WhatsApp dibangun dengan FreeBSD yang komunikasi datanya dijalankan oleh OS Erlang. Seluruh komunikasi data terpantau dengan sangat rapi. Memang, WhatsApp sengaja membangun dengan FreeBSD yang secara pasaran tidak terlalu terkenal.
Whatsapp juga membawa misi keamanan dengan data ter encrypt end to end artinya pesan hanya bisa dibaca oleh penerima dan pengirim. Sayangnya, pada pertengahan 2016, WhatsApp merubah kebijakan berbagi data dengan Facebook.
Ali-alih mengedepankan keamanan ternyata Whatsapp ditenggarai Ingkar janji. seperti dikutip kompas. (Baca :
WhatsApp ingkar janji)
Data-data kependudukan Indonesia ini terancam beralih tangan ke pihak asing. Bukan lagi rahasia umum jika hal itu akan terjadi. Dalam sebuah laporan oleh CIA yang betajuk
The World Factbook mengungkap data-data dan fakta seluruh Negara termasuk Indonesia. Data-data dan isu transnasional terkini pun dikaji secara mendalam sebagai parameter pertahanan.
Sudahkah anda sadar?