|
|
19th December 2016, 20:32
|
|
Banned
Join Date: Mar 2016
Posts: 4,297
|
#JokowiTakutFPI Jadi Trending Topic, Presiden Panggil Kapolri
Senin 19 Dec 2016, 18:26 WIB
#JokowiTakutFPI Jadi Trending Topic, Presiden Panggil Kapolri
Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Hastag #JokowiTakutFPI jadi trending topic di twitter hari ini. Apa tanggapan pihak Istana Kepresidenan?
Saat ditanya, Sekretaris Kabinet tak mau berkomentar banyak. Dia hanya menegaskan, saat ini Presiden Joko Widodo telah memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
"Itu,Pak Kapolri kan lagi dipanggil," kata Pramono singkat menjawab pertanyaan wartawan soal trending topic tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2016).
Sebelumnya, Pramono mengatakan hari ini Jokowi memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait adanya ormas yang melakukan sweeping penggunaan atribut natal, buntut dari dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Presiden sekarang sedang memanggil Kapolri. Dan tadi juga dalam rangka menerima jenderal bintang 1 dan 2 yang baru," kata Pramono Anung di Kantor Presiden.
Pramono juga mengatakan, pemanggilan Kapolri tersebut tak lepas dari sikap Kapolres Bekasi Kota dan Kapolres Kulonprogo, DIY, yang menyikapi fatwa MUI tersebut dengan membuat surat edaran.
"Apa yang dilakukan oleh kapolres di Bekasi maupun di Kulonprogo, kalau enggak salah, yang kemudian menyikapi secara berlebihan, karena memang fatwa MUI itu bukan hukum positif. Hukum positif kita adalah UU, PP, Perpres, Kepmen dan seterusnya, termasuk keputusan Kapolri sendiri. Sehingga dengan demikian, itulah yang menjadi pegangan. Dan sekarang Kapolri sedang dipanggil oleh Presiden untuk hal tersebut," jelas Pramono Anung.
https://news.detik.com/berita/337539...124.1479446663
Drama baru agar FPI dibubarkan dan kampanye terselubung melalui medsos agar Fatwa MUI ditolak oleh umat islam sendiri dimulai, eng ing eng....
|
|
|
19th December 2016, 20:38
|
|
Mania Member
Join Date: Mar 2016
Posts: 2,282
|
Jokowi takut penjilat
|
|
|
19th December 2016, 23:13
|
|
Mania Member
Join Date: Feb 2011
Posts: 7,921
|
Jokowi ditekan sama panglima perangsosmed lsng panggil kapolri?
Yang ngga mau milih Ahok, jangan mau ditakut2in pake FPI.
Selama ada Ahok, FPI juga sama aja ga akan berubah sikapnya.
|
|
|
20th December 2016, 06:51
|
|
Banned
Join Date: Nov 2016
Posts: 563
|
Quote:
Originally Posted by tikasetiawan
Jokowi ditekan sama panglima perangsosmed lsng panggil kapolri?
Yang ngga mau milih Ahok, jangan mau ditakut2in pake FPI.
Selama ada Ahok, FPI juga sama aja ga akan berubah sikapnya.
|
Fpi panglima hukum eluh...
.
Cebong bojong menyot...
|
|
|
20th December 2016, 08:00
|
|
Banned
Join Date: Mar 2016
Posts: 4,297
|
Jokowi langsung bereaksi, eng ing eng,
Presiden Jokowi: Aparat Jangan Ragu Tindak Tegas Ormas yang Meresahkan
Kalo yg ini gak meresahkan ya pak Presiden???? Sebagai "centeng" yg mengamankan perusahaan2 China, Korea, Taiwan di sini...
Ada 5 Jenderal di Belakang Ormas FBI
Minggu, 18 Desember 2016 14:56 WIB
Warga negara China yang menjadi liason officer (LO)
atau penghubung FBI dengan perusahaan-perusahaan China di Indonesia.
[B]JAKARTA (Realita) Nama organisasi massa (Ormas) Forum Bhayangkara Indonesia (FBI)
mendadak menjadi buah bibir di sosial media setelah muncul foto-foto warga negara China yang menjadi liason officer (LO) atau penghubung FBI dengan perusahaan-perusahaan China di Indonesia.
Apakah benar ormas FBI merupakan wadah untuk menampung aktivitas warga negara China ? Anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pembina Ormas FBI, Irjen Pol (Pur) Drs. Eddy Wijaya Kusuma, S.H., M.H., M.M., ketika dikonfirmasi Realita.co membantah keras isu yang berkembang di sosial media tersebut. Itu plintiran, ujarnya, kemarin. (Baca; FBI Bantah Isu Wadah Chinanisasi).
Secara kronologis, Irjen Eddy Kusuma Wijaya menceritakan latar belakang pendirian ormas FBI, yang lambangnya mirip lambang Polri ini. Secara singkat, ia mengatakan ide untuk membuat ormas FBI berasal dari diskusi dengan budayawan Dr. R. Renny Mursantio, AS, MBA.
Intinya, waktu itu kita khawatir karena ada dua kelompok besar yang bisa membuat Indonesia terpecah. Dua kelompok besar itu masing-masing pendukung Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo pada masa pilpres dulu. Karena itu, kemudian Bapak Renny mengusulkan membuat ormas pemersatu, yang kemudian bernama Forum Bhayangkara Indonesia atau FBI, ujar Irjen Eddy.
Ada 11 orang tercatat sebagai anggota dewan pendiri. Empat di antaranya adalah jenderal, yakni Irjen Pol (P) Drs Andi Masmiyat, Irjen Pol (P) Drs Eddy Wijaya Kusuma, SH, MH, MM, Marsda TNI (Pur) Anwar Sanusi, BE, SH, dan Mayjen TNI (Pur) Drs M. Iskandar, MSc. Tujuh orang pendiri lainnya adalah , yakni Dr. R. Renny Mursantio AS, MBA, Rudiono Tanoto, Soemantono Aji, Hari Wicahyono, Suryadi, Radin dan Kombes Pol (Pur) H. Darul Ulum, SH, MH.
Berdasar hasil mubes pertama yang ditetapkan pada 11 Mei 2014, muncul lagi nama seorang jenderal sebagai anggota dewan pembina, yakni Brigjen Pol (Pur) H. Dede Jayalaksana, SH, MH. Dengan demikian, ada lima jenderal yang menggawangi ormas FBI tersebut.
Bila kemudian muncul nama jenderal-jenderal lain seperti yang beredar di sosial media, itu tidak benar. Yang ada ya seperti dalam struktural ormas FBI tersebut, ujar Irjen Eddy. Tetapi ia mengakui, memang ada wacana untuk memasukkan lebih banyak jenderal lagi sebagai figur dalam ormas FBI. Akan tetapi hal itu harus
menunggu musyawarah besar luar biasa (musbeslub) untuk mengganti ketua umum FBI, Dr. R. Renny Mursantio AS, MBA, yang meninggal dunia pada tiga bulan lalu.
Tetapi mubeslub juga belum bisa terlaksana karena perlu dana besar, karena ormas ini sudah ada di seluruh provinsi. Pergantian ketua umum itu kan melalui musbeslub, tetapi belum bisa terlaksana karena belum ada sponsornya, ujar Irjen Eddy blak-blakan.
Ia menambahkan, alasan para jenderal mau bergabung dalam ormas FBI karena konsep yang ditawarkan Dr. Renny sangat bagus untuk persatuan kesatuan yang waktu itu sangat rawan pecah akibat hanya dua calon kandidat calon presiden. Kemudian ormas ini dideklarasikan pada 19 April 2014 di Universitas Merdeka Surabaya.
Surat pengangkatan pria asal China menjadi pengurus FBI.
Konsep Pak Renny itu yang kemudian jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Konsepnya bagaimana ormas ini bisa membantu agar NKRI jangan sampai pecah, dengan mengambil pemikiran-pemikiran Patih Gajahmada, yang ingin mempersatukan
Nusantara dalam berbagai perbedaan, kata dia.
Karena itulah, tambah Irjen Eddy, ormas tersebut kemudian bernama Forum Bhayangkara Indonesia dengan lambang bhayangkara yang universal. Jadi, FBI ini ormas dan tidak ada kaitannya dengan FBI (Federal Bureau of Investigation) Amerika, ujarnya.
Ormas FBI ini, menurut Irjen Eddy, merupakan wadah komunikasi rakyat yang bersifat umum dan berdasarkan Pancasila, yang dijiwai semangat persatuan yang dicanangkan Gajahmada sebagai ksatria bhayangkara di jaman Majapahit. Sifatnya umum, jadi siapapun bisa masuk menjadi anggota, kata dia.
Ormas ini dalam mewujudkan cita-cita bangsa bersikap kerakyatan, menolak paham-paham feodalisme, kolonialisme, imperalisme, atheism dalam segala bentuk. Dengan cita-cita ini saja, kata Irjen Eddy, sudah menjawab ketidakbenaran isu yang berkembang di sosmed bahwa sebagai wadah Chinanisasi.
Apabila ada keinginan mencari dana lewat bisnis, memang betul. Yakni bisnis bidang jasa, seperti pengamanan, pengawalan, penyediaan driver untuk perusahaan-perusahaan Korea, Taiwan dan China, ujarnya.
Kebutuhan dana tersebut diperlukan karena karya FBI pertama adalah membuat film Patih Gajahmada. Tetapi karya itu terhenti setelah selesai 75 persen. Setelah ketum meninggal, pembuatan film itu terhenti. FBI juga membuat majalah, tetapi baru sekali terbit juga terhenti karena terkendala dana. Nah kita ingin meneruskan, butuh dana, maka menggali lewat bidang usaha. Sekalian juga memikirkan pergantian ketum lewat mubeslub, yang belum ada donaturnya, ujarnya.
Ia menduga, boleh jadi isu-isu yang berkembang di sosmed itu ditiup oleh mereka yang ingin jadi ketum. Jadi ketum FBI barangkali enak, karena bisa dekat dengan polisi, ujarnya tersenyum. war
|
|
Last edited by doeltetappaten; 20th December 2016 at 08:05..
|
20th December 2016, 08:16
|
|
Banned
Join Date: Mar 2016
Posts: 4,297
|
Nah, apakah karena ada yg resah Fatwa MUI yg mengharamkan umat Islam memakai atribut natal, maka MUI perlu ditindak dgn tegas????
Fatwa MUI Ciderai Kemajemukan dan Keragaman Beragama di Indonesia
Posted on Des 19, 2016 by arrahmahnews in Nasional, Opini, Suara Rakyat //
ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin giat di dalam memproduksi fatwa yang mempunyai implikasi signifikan bagi hubungan antar-ummat beragama dan kehidupan bermasyarakat di negeri ini. Setelah fatwa terkait dengan tuduhan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, kini muncul lagi fatwa lembaga tersebut tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non Muslim. Fatwa ini dibuat, menurut MUI, sebagai pedoman ummat Islam Indonesia dalam menyikapi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka. (Baca juga: Fatwa Haram BPJS MUI Dimata Rakyat, UU dan Syariat)
Munculnya fatwa ini tentu sudah dapat diprediksi akan memunculkan pro kontra, bukan saja di dalam internal ummat Islam di negeri ini, tetapi juga di kalangan ummat non-Muslim. Pro kontra tersebut bersumber dari bervariasinya pandangan di kalangan ummat Islam mengenai masalah pemakaian atribut non Muslim, termasuk motivasi dari si pengguna, dan praktik-praktik yang selama ini berlaku di dalam masyarakat Islam di Indonesia sendiri. Demikian juga, status fatwa MUI tersebut apakah bersifat mengikat bagi ummat atau hanya sebagai salah satu pandangan di antara berbagai pandangan tentang hukum agama, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh ummat Islam di negeri ini. (Mahfud: Fatwa MUI Hukumnya Tidak Mengikat)
Dari kalangan non Muslim, tampaknya fatwa tersebut juga dipersoalkan karena penggunaan kata kafir untuk pihak-pihak non Muslim di dalamnya. Prof. Jan Sihar Aritonang (JSA), dari Sekolah Tinggi Theologi (STT) Jakarta, misalnya, mengimbau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar tidak menerbitkan fatwa yang bisa ikut menambah panas suasana dan suhu kehidupan di Indonesia. (Baca juga: MUI Jawab Fitnah Pungutan 480 Triliun dengan Fitnah)
Hemat saya, kendati MUI berhak membuat fatwa keagamaan dan ditopang oleh niatan yang baik, tetapi terkesan kurang mempertimbangkan aspek konstelasi politik dan keamanan nasional yang saat ini sedang memerlukan kohesivitas dan peningkatan solidaritas kebangsaan yang kuat. Fatwa yang dibuat menjelang perayaan keagamaan Natal ini sulit untuk tidak ditafsirkan sebagai reaksi terhadap kegiatan keagamaan ummat Kristiani yang sudah menjadi fenomena umum dan nasional. Atribut-atribut Natalan bisa jadi benar merupakan refleksi religiositas, tetapi bisa juga merupakan bagian dari asesori yang dinikmati publik, semacam pageantry. Sama halnya, tidak semua atribut-atribut dalam perayaan keagamaan lain, misalnya Lebaran atau Galungan dan lainnya, langsung berkorelasi dengan masalah teologi, tetapi semacam kreatifitas kultural yang bisa dishare bersama. Dalam konteks globalisasi budaya, motif ekonomi malah mungkin lebih kuat ketimbang religiositas dari perayaan Natal.
Fatwa MUI
Inilah problem yang saya lihat dalam fatwa MUI tersebut, karena secara keseluruhan hanya menggunakan perspektif teologis dalam melihat fenomena perayaan keagamaan, termasuk Natalan. Perspektif ini bisa saja memicu penafsiran-penafsiran lain yang pada gilirannya menyebabkan tindakan-tindakan yang dampaknya bisa merenggangkan solidaritas dan kohesi sosial. Hal ini pula yang barangkali menjadi pertanyaan dari Prof. Jan Sihar Aritonang dan kalangan non Muslim lainnya, ketika MUI menggunakan istilah kafir dalam fatwanya. Jika hanya dilihat dari pemahaman teologis MUI dan sebagian ummat Islam, maka pemakaian kata kafir tersebut mungkin sudah biasa digunakan sebagai penanda (signifier) dari liyan. Tetapi bagi pihak lain, kata itu bermakna pejoratif dan dianggap meresahkan.
Walhasil, jika dilihat dari konteks keindonesiaan, fatwa MUI ini bisa diperdebatkan apakah akan mampu menjadi wahana bagi upaya menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana diinginkan oleh pembuat fatwa tsb. Atau malah sebaliknya?. (ARN)
|
|
|
20th December 2016, 10:48
|
|
Groupie Member
Join Date: Sep 2009
Posts: 18,583
|
akal bulus apa yg membuat si cacurut pks ini berharap fpi dibubarkan?
apakah takut fpi berubah jd partai dan menggusur posisi pks yg memang sudah di ujung tanduk?
itulah risiko jk agama dikopyok dng faktor politik
politik kadang memaksa kita harus melalui jalan berbelok
dimana agama menuntut kita harus tetap lurus
|
|
|
20th December 2016, 10:48
|
|
Banned
Join Date: Nov 2016
Posts: 563
|
Dimarih cebong pada mewek jemaah sesoat....alias kejet kejet....mui dijewer polri dan presiden..
Sukurinnnnn.....emang enak.....adu domba polri dari susupan orang dalam di bekasi gak mempaaaannnn...
Bravo pa tito....
|
|
|
20th December 2016, 11:22
|
|
Mania Member
Join Date: Mar 2009
Posts: 1,293
|
.....
Suara-suara frustasi yang minta FPI dibubarkan itu udah lama terdengar, sangat lama malah..
Mungkin dari awal pendirian ormas ini, suara-suara para frustasi tersebut sudah nyaring terdengar..
Tapi lihat kenyataan-nya sekarang? bukan-nya bubar, justru ormas ini malah terus tambah membesar...
Habib Riziek pun demikian, bukan-nya menciut.. malah makin sangar dan bertambah wibawa-nya...
Jadi bagi para pendengki FPI, nikmatilah rasa frustasi kalian..
Hahahahahahahahahahaha...
|
|
|
20th December 2016, 11:27
|
|
Addict Member
Join Date: Nov 2016
Posts: 491
|
sempat tertundanya proses mentersangkakan ahok , secara tidak langsung pemerintah menyediakan panggung buat fpi.
salah jokoei sendiri lamban memproses ahok.
qiqiqiqiqiiii
|
|
|
detikNews
........
|