HOT TOPICS :
Gosip | COVID-19 | Ayo Vaksin
|
Thread Terpopuler
-
Senin, 2024/04/24 11:29 WIB
KPU Tetapkan Prabowo Jadi Presiden dan Gibran Wakil Presiden Baru RI
-
Senin, 2024/04/24 11:43 WIB
Mooryati Soedibyo, Pendiri Mustika Ratu, Meninggal Dunia Dalam Usia 96 Tahun
-
Senin, 2024/04/24 11:47 WIB
Ganjar Mengaku Tak Diundang ke Penetapan Prabowo-Gibran
-
Senin, 2024/04/24 12:17 WIB
25 Makam Nabi dan Rasul Allah SWT
-
Senin, 2024/04/24 16:41 WIB
2 Bule Nyasar ke Halalbilahal, Kesengsem Magelang Sampai Batalkan ke Bromo
-
Senin, 2024/04/24 16:20 WIB
Disebut Prabowo Tersenyum Berat, Anies: Biasa Saja
|
Thread Tools |
15th January 2008, 21:59 |
#1
|
Registered Member
|
Mengapa L*p*nd* tidak mau meyelesaikan ganti rugi?
Semoga thread ini tidak salah tempat, tidak memojokan dan membuat orang lain sakit hati. Tulisan ini hanya berdasarkan analisa saya yang sempit sebagai wujud rasa prihatin terhadap masyarakat Sidoarjo walaupun saya sendiri belum pernah ke Sidoarjo.
Menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat Sidoarjo, mengapa L*p*nd* tidak bisa menyelesaikan pembayaran ganti rugi ini. kemungkinannya adalah karena nilai ganti rugi yang sangat besar karena beberapa desa harus di relokasi, sdgkan keuangan L*p*nd* sendiri mungkin sudah tidak mencukupi bahkan mendekati kebangkrutan. Didalam Kontrak KPS semua biaya operasional explorasi & exploitasi bisa dilakukan cost recovery oleh pemerintah melalui BPM*G*S untuk blok pengembangan dan bukan explorasi. jadi pihak L*p*nd* sendiri pun menuntut cost recovery ini shg biaya ganti rugi utk masyarakat juga termasuk dalam cost recovery. namun sepertinya BPM*G*S sendiri masih tidak bisa menerima tuntutan ini dikarenakan kesalahan bencana tsb krn kelalaian operator L*p*nd* bukan dan tidak mengikuti best practice di bidang Engineering. Kalau dana ganti rugi tsb masuk dalam cost recovery, maka uang rakyatlah yg digunakan untuk membayar padahal kesalahannya bukan dari pemerintah. Presiden SBY sendiri tidak pernah menyampaikan bahwa tragedi di Sidoarjo ini sbg Bencana nasional tapi bencana bersama shg tidak bisa menggunakan uang rakyat untuk mengatasi masalah lumpur ini. Lalu sampai kapan semua ini ada jalan keluarnya? padahal masyarakat sendiri sudah kehilangan rumah, pekerjaan dan kebahagian..... masih ada orang2 yang berwenang setega itu melihat hak masyarakat dirampas hanya utk kepentingan sebagian pengusaha. apa mereka ini tidak pernah takut bahwa setelah kehidupan yang fana ini masih ada kehidupan lain sebagai balasan atas semua tingkah laku kita selama di dunia yang fana ini? Silahkan dikomentari, semoga pikiran saya ini tidak salah krn saya hanya manusia yg kerdil. semoga komentar rekan-rekan semua bisa merubah wawasan saya.... sekali lagi terima kasih banyak atas responnya dan koreksinya... |
15th January 2008, 22:59 |
#2
|
Addict Member
|
Ya kalo menurut gw sih gak apa2 pemerintah yang nanggung ganti ruginya...
daripada duit rakyat di korup sama pemerintah kan mending buat biaya kesejahteraan rakyat nya? apalagi rakyat yang sedang menderita seperti ini.. ya gaakk...?? |
16th January 2008, 10:53 |
#3
|
Mania Member
|
semua badan terkait, ya itu2 aja orangnya.
sepertinya rakyat korban lumpur harus berdiri sendiri ( kalau sanggup ). berharap kepada yang berwenang, mengakibatkan sakit hati dan derita psikologis yang tak kunjung habis. |
Ya Tuhan kami, Selamatkanlah kami melalui badai malaria ini |
16th January 2008, 11:04 |
#4
|
Mania Member
|
ya gw juga binggung kenapa ga mau tanggung jawab tu..
scara duitnya byk.. ky ga mikir gt loh.. rakyat kecil getoo.. mstnya si B*KR*E juga tanggung jawab mnrt gw.. n pemerintah hrsnya mlh sue donk case gede gini.. scara menelangsakan rakyat byk tu.. n bole pemerintah bnt.. kesian kan rakyat.. kalo ga dibantu emang siapa lg yg bs bnt? ga bole donk pemerintah ky gt.. scara kita aja dsuru byr pajak tepat wkt ktnya demi pembgnan.. ini rakyat susa mlh bergeming.. *sigh* |
I'm not a Good Man.. I'm just Ordinary Person who's trying to be Good.. |
16th January 2008, 11:06 |
#5
|
Mania Member
|
kemungkinan sich emang kesulitan keuangan juga yang menjadi kendala...berapa hektar tanah dan bangunan yang harus d ganti...
sikap pak SBY untuk tidak mengeluarkan uang rakyat untuk ganti rugi kemungkinan agar lapindo bertanggung jawab atas perbuatanya... tapi pemerintah lom terlalu tegas kepada lapindo.. sehingga rakyat sidoarjo yang jadi korban.. dari sisi lain lapindo gak mau rugi besar dan sebaliknya juga rakyat butuh biaya ganti rugi.. sedangkan pemerintah masih mikir2 ini bencana alam atau buakan... jadinya tetep rakyat jadi koraban... |
16th January 2008, 11:19 |
#7
|
Mania Member
|
Lapindo seharusnya segera membayar ganti rugi thdp warga yg sdh melengkapi berkas²-nya.... tp yg sdh jelas² lengkap berkas²-nya aja masih dicicil, apalagi yg blm lengkap, dijamin blm akan dibayar. Bukan karena tidak mau membayar, tp bs jadi karena ke hati-hatiannya dlm proses ganti rugi itu, apalagi banyak warga yang tdk mempunyai surat² resmi utk kepemilikan tanah dan rumah.
tapi apapun alasannya jangan sampai rakyat yang sdh menderita harus lebih menderita lagi. Apalagi big boss-nya adl orang terkaya di Indonesia.... ini saat yang tepat untuk mengakhiri derita rakyat sidoarjo. Pemerintah harus tegas menekan Lapindo Brantas utk sesegera mungkin membayar ganti-rugi. |
t a k a d a G a d j a h y a n g t a k b e n g k a k |
16th January 2008, 12:18 |
#8
|
|
Mania Member
|
Quote:
merangkum dari beberapa postingan sebelumnya... sebenarnya saat ini kita tahu yang salah lpnd tapi yang nanggung pemerintah dan pembayaran tersendat2. secara "kondisi" langkah pemerintah sudah tepat.. yaitu membiarkan lpnd mengkatung-katungkan pembayaran kepada rakyat..dan pemerintah turut bayarin ...? lho kokkkk bisa...??? makanya saya bilang secara "kondisi"..kalo secara keadilan dan kebenaran tentu saja ngaco memang benar kesalahan ada di lpnd.. seharusnya pengeboran dilapisi 3 "tameng" tapi hanya dilapisi 2 "tameng" untuk mengirit beberapa juta dollar saja. akibatnya retak didalam bumi. dalam kondisi pemerintah kita, pemerintah harus "menyembunyikan" hal ini.. dengan bilang bahwa ini hanya bencana alam.(padahal kelalaian) ada beberapa sebab pemerintah harus menyembunyikannya.. misalnya: apa yang terjadi jika rakyat tahu..kalo ini kelalaian...??? tentu saja..petinggi2nya bisa masuk penjara..dan perushaannya harus disegel/bangkrut.. kalo perush bangkurt..kondisi lebih parah lagi... GAK ada yang mau bayar ganti rugi..walaupun secuil...sedangkan lumpur tidak bisa berhenti2 membangkrutkan perush juga bukan hal yang mengenakan terutama di negara ini, lpnd adalah perush besar..karyawan, vendor,outsource akan terkena pengaruh..akibatnya bisa kemana2... lain kalo di US misalnya,..perush besar bangkrut/disegel.. gak terlalu masalah..karena perush saingan sangat banyak..sehingga 1 jato..perush saingan lain bisa naik..contoh kasus enron ...(perush yg notabene jauh lebih besar daripada lpnd) tentu saja lpnd gak mungkin bisa bayar full, bayangkan saja..dengar2 kerugian sudah ditaksir 30T (ditaksir...pasti aslinya bisa 2-3 kali lipat)..silakan cari perush di indo yang profitnya segede itu akibatnya pemerintah..dan lpnd mengulur2...(berharap bangsa ini lupa, biasa sifat bangsa ini kan pelupa)..padahal sebenarnya udah gak bisa bayar ..ya paling beberapa tahun lagi juga orang2 udah males ngurusin ini. Ya begitulah Indns, negara malaikat (kan kita suka ngejek2 negara lain negara setan) |
|
16th January 2008, 22:04 |
#10
|
Registered Member
|
Dulu Seorang Dosen Teknik Perminyakan ITB memberikan solusi untuk mengatasi LSS ini dgn relief well, kebetulan saya pernah mendapatkan penjelasan langsung dari beliau. 3 relief well ini membutuhkan biaya sktr 11-jt USD. sepertinya dikarenakan belum ada kejelasan siapa penanggung jawab dana tsb usulan tsb dibatalkan dan pengeboran relief well 1 dihentikan oleh Rig krn tidak ada kejelasan pembayarannya. Menurut sang dosen tsb dana 11-jt USD ini jika ditanggung bersama oleh semua KPS bersama BPM*G*S tentunya bukan masalah besar. (tp masalah besar juga sih buat BPM*G*S krn pasti minta cost recovery juga). Ujung-ujungnya duit rakyat juga..... yang seharusnya bisa buat pembangunan dan biaya pendidikan dasar gratis.
Yah.... sekarang setelah sekian juta meter kubik lumpur keluar, masih belum ada juga tanda-tanda lumpur ini akan berhenti, malah cenderung meluas dan sudah merusak ekosistem sungai porong..... pemilik L*p*nd* ini punya investasi dimana2... utk Migas dgn EMP, utk Batubara dgn Bumi resources, belum kebun kelapa sawit.... mungkin jika di pailit kan pun, bukan dgn menutup perusahaannya tp melakukan take over ke negara spt halnya BPPN jaman dulu. tp ini bisa merugikan negara juga, krn negara membeli aset perushaan tsb dgn sangat murah. |
detikNews
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © 2019 detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer