Mengembalikan Citra POLRI yang Saat Ini Terpuruk

[pomphy]

Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa citra POLRI (yang sempat cemerlang pada waktu menumpas terorisme) dewasa ini sangat terpuruk akibat blunders dalam kasus AA dan BSR-CH. POLRI 'dituduh' telah merekayasa ke dua kasus itu. Keterpurukan citra dan wibawa POLRI ini ditengarai dengan:
1. Adanya rekaman antara Anggoro dan Anggodo dengan beberapa petinggi/penyidik POLRI
2. adanya penerusan perkara BSR-CH yang menururt pendapat umum dan Tim-8 sangat lemah dasar atau bukti awalnya sehingga ada kesan rekayasa atau dipaksakan karena menerima pesanan tertentu
3. adanya koreksi BAP Ari muladi dan Williardi W yang tidak dihiraukan oleh POLRI
4. Adanya kata2 KAPOLRI di Komisi III DPR yang bersifat GOSSIP yang kemudian mengantarkan ybs pergi ke rumah Alm Nurkholis untuk meminta maaf kepada Ibu Nurkholis ttg ucapannya itu
5. tidak segera ditangkapnya Anggodo dengan alasan tidak cukup bukti
6. hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum terhadap SD yang hasilnya Tidak ada bukti penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan SD (tapi akhirnya dicopot juga)
7. tuduhan kriminalisasi KPK dan MEDIA dengan pemanggilan pers atas laporan polisi dari Anggodo
8. adanya salah tembak terhadap penduduk sewaktu pengejaran preman dan KESENGAJAAN menembak para penjudi di daerah
9. kasus Minah dngan 3 cocoa mentahnya
10. kasus ditahannya penghuni apartemen karena merecharge HP

dan masih banyak sederet sejarah buram yang dilakukan oleh POLRI, termasuk kerja POLRI di lapangan, termasuk penilangan para pengguna jalan yang melanggar lalu lintas, permintaan uang operasional kepada pelapor barang hilang, menjadi backing illegal logging, dsb.

Saya yakin seluruh masyarakat sebenarnya CINTA kepada POLRI. Suatu negara tanpa polisi pasti akan kacau karena mereka adalah penegak hukum dan pelindung masyarakat. Dan kelihatannya para petinggi POLRI bingung (atau memang tidak ada komitmen?) bagaimana memulai memperbaiki organisasi POLRI yang mempunyai fungsi strategis tersebut.

Oleh karena itu, berdasar kecintaan kita-kita kepada POLRI, ayo kita berikan TIPS bagaimana mengembalikan citra dan wibawa POLRI. Saya mempunyai beberapa tips yang mungkin berguna bagi para petinggi POLRI untuk mengambil kebijakan dalam mereformasi birokrasi di kalangan POLRI. Teman lain silakan menyempurnakan, menambah, atau mengkritik usulan-usulan saya di bawah ini:

1. KAPOLRI membuat statement melalui media untuk dengan satria MENGAKUI SEGALA KESALAHAN atas tindakan aparat POLRI yang nyata-nyata salah, SEKALIGUS menyatakan bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan itu dan bila perlu SIAP mengundurkan diri. JANGAN MEMBELA DIRI, karena setiap pembelaan diri akan menambah 'kebencian' masyarakat

2. Pimpinan POLRI harus berkomitmen luar dalam untuk membenahi tubuh POLRI. Jangan hanya mengklaim REFORMASI BIROKRASI namun hanya menuntut REMUNERASInya saja.

3. Buat sanksi yang tegas (aturannya PASTI sudah ada) kepada aparat POLRI yang melakukan (a) sesuatu diluar prosedur, (b) melakukan korupsi, (c) meminta uang sebagai imbalan menemukan barang yang dicuri, (d) menerima setoran dari pengusaha karena telah melindungi usaha ybs. (e) melakukan penjebakan pada sekitar rambu LL, (f) memungut upeti, (g) dsb tindakan tercela lainnya. PECAT LANGSUNG polisi nakal seperti ini, dan UMUMkan ke masyarakat

4. BERSIKAP ADIL, tidak menutupi kasus krimanal para pejabat atau yang punya uang dan menindas dan memeras kasus yang melibatkan wong cilik. POLRI adalah untuk semua, bukan hanya untuk yang punya duit.

5. Menambah rasio POLRI-Masyarakat secara bertahap. Proporsionalkan penempatan / Penugasan POLRI. Berikan porsi yang lebih besar untuk penugasan POLRI yang dekat dengan masyarakat. (Saat ini, saya rasa penempatan POLRI lebih besar ke tugas-tugas PATWAL, Penjagaan Pejabat, dsb. Sebagai bukti: kalau ada pejabat (baca: Presiden/Wapres) mau lewat di suatu ruas jalan berapa banyak aparat POLRI dikerahkan untuk pengamanan ini)

6. Hapus TILANG yang berupa panggilan sidang yang naga-naganya mengarah pada negosiasi. Hal ini sama saja dengan "lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau" karena sidang di pengadilan negeri juga banyak calo/makelar kasus. Perbanyak Formulir Biru (tilang dengan cara bayar melalui bank terdekat). Lakukan langkah simpatik dengan cara MENCEGAH terjadinya pelanggaran, bukan MENINDAK (atau MENJEBAK) pelanggar lalu lintas. Perbanyak maaf terhadap pelanggar lalu lintas, bukan malah mencari-cari kesalahan.

7. KPK HARUS MENYELIDIKI KEKAYAAN APARAT POLRI BAIK PEJABATNYA MAUPUN APARAT BAWAH. USUT ASAL USULNYA. DALAM HAL INI PIMPINAN POLRI HARUS KOOPERATIF UNTUK SIAP DIPERIKSA (TERMASUK PIMPINANNYA SENDIRI). TIDAK LAGI ADA ISTILAH CICAK MAKAN BUAYA HANYA KARENA KPK MENYELIDIKI KEKAYAAN PEJABAT POLRI KARENA MEMANG BIDANG TUGASNYA.

8. BERTUGAS DENGAN MENEBAR SENYUM KEPADA SIAPAPUN, TIDAK MENEBAR MUKA GALAK terutama kepada masyarakat bawah atau pencari keadilan.

9. TIDAK IKUT MEMPERJUALBELIKAN PERKARA, karena ini bagian dari Mafia peradilan yang akan diganyang oleh SBY

10. Secara fungsional PUTUSKAN HUBUNGAN INSTITUSI POLRI dengan INKOPOL (INDUK KOPERASI POLRI) dalam pelaksanaan layanan publik kepada masyarakat (pemberian SIM, pengurusan STNK, dsb). HILANGKAN PRIVILEGES INKOPOL dan LELANGKAN dengan fair layanan publik yang perlu peran swasta.

Itu dulu tips yang saya tawarkan, masih banyak lagi sebenarnya yang bisa ditempuh pimpinan POLRI dalam rangka memperbaiki citra dan wibawa POLRI.

AYO DFers, berikan sumbang saran kepada pengayom masyarakat yang satu ini, agar masyarakat benar-benar terlindungi, aman, tenteram, dan merasa sejuk meski tanpa AC ...

Tabik ...

[fa1rhajj]

kalau kayak begini bagus nih buat memperbaiki citra polri yang terpuruk...
terlihat kan polri memasyarakat...

sumber harian analisa, sumatera utara, 23 november 2009, hal. 3

[saya_awan]

Rubah mekanisme pendidikan POLRI sehingga tidak menghasilkan Polisi yang money oriented.

[goloputz]

Originally Posted by pomphy

Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa citra POLRI (yang sempat cemerlang pada waktu menumpas terorisme) dewasa ini sangat terpuruk akibat blunders dalam kasus AA dan BSR-CH. POLRI 'dituduh' telah merekayasa ke dua kasus itu. Keterpurukan citra dan wibawa POLRI ini ditengarai dengan:
1. Adanya rekaman antara Anggoro dan Anggodo dengan beberapa petinggi/penyidik POLRI
2. adanya penerusan perkara BSR-CH yang menururt pendapat umum dan Tim-8 sangat lemah dasar atau bukti awalnya sehingga ada kesan rekayasa atau dipaksakan karena menerima pesanan tertentu
3. adanya koreksi BAP Ari muladi dan Williardi W yang tidak dihiraukan oleh POLRI
4. Adanya kata2 KAPOLRI di Komisi III DPR yang bersifat GOSSIP yang kemudian mengantarkan ybs pergi ke rumah Alm Nurkholis untuk meminta maaf kepada Ibu Nurkholis ttg ucapannya itu
5. tidak segera ditangkapnya Anggodo dengan alasan tidak cukup bukti
6. hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum terhadap SD yang hasilnya Tidak ada bukti penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan SD (tapi akhirnya dicopot juga)
7. tuduhan kriminalisasi KPK dan MEDIA dengan pemanggilan pers atas laporan polisi dari Anggodo
8. adanya salah tembak terhadap penduduk sewaktu pengejaran preman dan KESENGAJAAN menembak para penjudi di daerah
9. kasus Minah dngan 3 cocoa mentahnya
10. kasus ditahannya penghuni apartemen karena merecharge HP

dan masih banyak sederet sejarah buram yang dilakukan oleh POLRI, termasuk kerja POLRI di lapangan, termasuk penilangan para pengguna jalan yang melanggar lalu lintas, permintaan uang operasional kepada pelapor barang hilang, menjadi backing illegal logging, dsb.

Saya yakin seluruh masyarakat sebenarnya CINTA kepada POLRI. Suatu negara tanpa polisi pasti akan kacau karena mereka adalah penegak hukum dan pelindung masyarakat. Dan kelihatannya para petinggi POLRI bingung (atau memang tidak ada komitmen?) bagaimana memulai memperbaiki organisasi POLRI yang mempunyai fungsi strategis tersebut.

Oleh karena itu, berdasar kecintaan kita-kita kepada POLRI, ayo kita berikan TIPS bagaimana mengembalikan citra dan wibawa POLRI. Saya mempunyai beberapa tips yang mungkin berguna bagi para petinggi POLRI untuk mengambil kebijakan dalam mereformasi birokrasi di kalangan POLRI. Teman lain silakan menyempurnakan, menambah, atau mengkritik usulan-usulan saya di bawah ini:

1. KAPOLRI membuat statement melalui media untuk dengan satria MENGAKUI SEGALA KESALAHAN atas tindakan aparat POLRI yang nyata-nyata salah, SEKALIGUS menyatakan bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan itu dan bila perlu SIAP mengundurkan diri. JANGAN MEMBELA DIRI, karena setiap pembelaan diri akan menambah 'kebencian' masyarakat

2. Pimpinan POLRI harus berkomitmen luar dalam untuk membenahi tubuh POLRI. Jangan hanya mengklaim REFORMASI BIROKRASI namun hanya menuntut REMUNERASInya saja.

3. Buat sanksi yang tegas (aturannya PASTI sudah ada) kepada aparat POLRI yang melakukan (a) sesuatu diluar prosedur, (b) melakukan korupsi, (c) meminta uang sebagai imbalan menemukan barang yang dicuri, (d) menerima setoran dari pengusaha karena telah melindungi usaha ybs. (e) melakukan penjebakan pada sekitar rambu LL, (f) memungut upeti, (g) dsb tindakan tercela lainnya. PECAT LANGSUNG polisi nakal seperti ini, dan UMUMkan ke masyarakat

4. BERSIKAP ADIL, tidak menutupi kasus krimanal para pejabat atau yang punya uang dan menindas dan memeras kasus yang melibatkan wong cilik. POLRI adalah untuk semua, bukan hanya untuk yang punya duit.

5. Menambah rasio POLRI-Masyarakat secara bertahap. Proporsionalkan penempatan / Penugasan POLRI. Berikan porsi yang lebih besar untuk penugasan POLRI yang dekat dengan masyarakat. (Saat ini, saya rasa penempatan POLRI lebih besar ke tugas-tugas PATWAL, Penjagaan Pejabat, dsb. Sebagai bukti: kalau ada pejabat (baca: Presiden/Wapres) mau lewat di suatu ruas jalan berapa banyak aparat POLRI dikerahkan untuk pengamanan ini)

6. Hapus TILANG yang berupa panggilan sidang yang naga-naganya mengarah pada negosiasi. Hal ini sama saja dengan "lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau" karena sidang di pengadilan negeri juga banyak calo/makelar kasus. Perbanyak Formulir Biru (tilang dengan cara bayar melalui bank terdekat). Lakukan langkah simpatik dengan cara MENCEGAH terjadinya pelanggaran, bukan MENINDAK (atau MENJEBAK) pelanggar lalu lintas. Perbanyak maaf terhadap pelanggar lalu lintas, bukan malah mencari-cari kesalahan.

7. KPK HARUS MENYELIDIKI KEKAYAAN APARAT POLRI BAIK PEJABATNYA MAUPUN APARAT BAWAH. USUT ASAL USULNYA. DALAM HAL INI PIMPINAN POLRI HARUS KOOPERATIF UNTUK SIAP DIPERIKSA (TERMASUK PIMPINANNYA SENDIRI). TIDAK LAGI ADA ISTILAH CICAK MAKAN BUAYA HANYA KARENA KPK MENYELIDIKI KEKAYAAN PEJABAT POLRI KARENA MEMANG BIDANG TUGASNYA.

8. BERTUGAS DENGAN MENEBAR SENYUM KEPADA SIAPAPUN, TIDAK MENEBAR MUKA GALAK terutama kepada masyarakat bawah atau pencari keadilan.

9. TIDAK IKUT MEMPERJUALBELIKAN PERKARA, karena ini bagian dari Mafia peradilan yang akan diganyang oleh SBY

10. Secara fungsional PUTUSKAN HUBUNGAN INSTITUSI POLRI dengan INKOPOL (INDUK KOPERASI POLRI) dalam pelaksanaan layanan publik kepada masyarakat (pemberian SIM, pengurusan STNK, dsb). HILANGKAN PRIVILEGES INKOPOL dan LELANGKAN dengan fair layanan publik yang perlu peran swasta.

Itu dulu tips yang saya tawarkan, masih banyak lagi sebenarnya yang bisa ditempuh pimpinan POLRI dalam rangka memperbaiki citra dan wibawa POLRI.

AYO DFers, berikan sumbang saran kepada pengayom masyarakat yang satu ini, agar masyarakat benar-benar terlindungi, aman, tenteram, dan merasa sejuk meski tanpa AC ...

Tabik ...

walah... jadi... semua itu hanya mimpi? YA IYA LAH, MASA YA IYA DONG... yakinlah: BHD ngga sanggup utk itu, wong bossnya aja ga jelas arahannya apa plus BHD ini bukan tipe punya inisiatif, sm anak buah aja sering kena dikibulin koq...

[aspaldukun]

salah satu cara yg efektif kedepan dalam memperbaiki citra POLRI , sistem penerimaan calon AKPOL, Brimob di reformasi.

HAPUS : Pungli pungli, makelar, calo, dan biaya masuk calon anggota POLRI.



dengan demikian, setelah lulus pendidikan taruna dan mengabdi ke masyarakat tidak memikirkan balik modal uang yg dikeluarkan ketika pendidikan.

[papagila]

Originally Posted by aspaldukun

salah satu cara yg efektif kedepan dalam memperbaiki citra POLRI , sistem penerimaan calon AKPOL, Brimob di reformasi.

HAPUS : Pungli pungli, makelar, calo, dan biaya masuk calon anggota POLRI.



dengan demikian, setelah lulus pendidikan taruna dan mengabdi ke masyarakat tidak memikirkan balik modal uang yg dikeluarkan ketika pendidikan.

Sistem rekruitmen polisi di Indonesia melalui 3 jalur, yaitu:
1. Sekolah Polisi Negara (SPN) yang mensyaratkan pendidikan terendah SMU atau sederajat dan lulusannya menjadi ujung tombak tugas polisi di masyarakat.
2. Akademi Kepolisian (AKPOL) yang mensyaratkan pendidikan terendah SMU, atau lulusan SPN yang berprestasi tetapi output atau lulusannya adalah polisi elite.
3. Sumber Sarjana yang mensyaratkan para sarjana multi disiplin.

Jangan sekedar sistem penerimaan taruna baru di AKPOL, juga termasuk di tingkatan SPN (Sekolah Polisi Negara), karena jumlah terbesar polisi di negara ini adalah lulusan dari SPN.

Dasar : Informasi Pembukaan Dik Brigadir Polisi TA. 2009.

* Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 akan dibuka Dik Brigadir Polisi TA. 2009 dengan jumlah peserta Dik 5000 orang terdiri dari 4550 pria (1414 Brigadir Polisi Tugas Umum, 1411 Brigadir Polisi POLMAS, 260 Brigadir Polisi Reskrim, 625 Brigadir PTU Perbatasan, 440 Brigadir Polisi Brimob, 400 Brigadir Polisi Perairan) dan 450 Wanita (410 Brigadir PTU Perbatasan, 40 Brigadir Polisi Reskrim).

* Tempat Dik di SPN Lido, SPN Cisarua, SPN Mandalawangi, SPN Purwokerto, SPN Mojokerto, Sepolwan, Pusdik Gasum, Pusdik Brimob dan Pusdik Polair.

* Lama Pendidikan 5 (lima) bulan, terdiri dari 1 Bulan Dasbhara dan 4 Bulan Pendidikan Fungsi Teknis Kepolisian.

[binkbink]

jd polisi byr brp cih skr ? kasih discount dong biar citranya gak terpuruk

[Jernih]

Jangka pendek untuk membangkitkan kembali citra polisi adalah ganti Kapolri. Karena bersalah atau tidak kapolri, institusi yang dipimpinnya telah gagal dalam mengemban kepercayaan masyarakat. Tak diragukan lagi BHD memang santun dan berwibawa secara personal. Tetapi untuk manajemen anak buah beliau telah gagal. Harus ada penyegaran segera, (vulgarnya perombakan!)

Kedua, saya setuju sama yang di atas-atas. Rekrutmen, pungli, markus, birokrasi yang berbelit-belit dst harus diperbaharui. Tidak ada alasan kalau nggak markus nggak balik modal, nggak makan, nggak punya terano dst. Contohlah Pak Hugeng, hidup sederhana, tidak show off, maka apapun pangkat dan jabatannya tidak perlu menjadi markus.

Saya pun mendukung untuk pengembalian citra Polri.

[Icarus]

cuci bajunya ntar pake pemutih biar klop

[mindsoul]

Emang sangat perlu menaikkan citra polisi.
Satu satunya cara adalah dengan "JUJUR".

Ancaman Suksesi terhadap SBY

Teriakan "Lawan SBY" sudah menyebar. Satu demi satu elemen perlawanan pun mulai terbentuk. Akankah sampai pada pembentukan elemen perlawanan yang lengkap seperti di tahun 1998?

Salah satu elemen perlawanan adalah adanya Tokoh Tandingan. Dalam kasus SBY ini, tokoh tandingan yang kemungkinan muncul tak lain adalah mantan wapres Jusuf Kalla. Keberhasilan Kalla semasa menjabat Wapres mulai menguat. Kunjungan staf istana ke Kalla juga memperkuat posisi mantan Wapres ini.

Namun perlu disadari, bahwa tokoh perlawanan belum tentu akan menjadi tokoh pengganti. Ingat, di tahun 1998 ada banyak tokoh reformis, namun tidak sedikit yang tersingkir setelah Soeharto turun tahta.

Massa adalah salah satu elemen penting dalam suksesi. Namun adanya massa pendukung pemerintah yang juga turun ke jalan membuat elemen ini terasa pincang, meskipun ada bukti dan kecurigaan bahwa massa pendukung tersebur adalah masa bayaran.

Massa bayaran menunjukkan bahwa esensi gerakan massa perlawanan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baru pada lapisan masyarakat dalam level tertentu.

Setidaknya, masih perlu dua hal lagi untuk menyempurnakan gerakan massa. Pertama adalah 'sentuhan' agar massa kelas bawah menolak demo bayaran. Dan Idul Adha kali ini membuka kesempatan lebar untuk pembentukan elemen ini, namun hari ketiga Idul Adha, belum muncul adanya pembentukan elemen tersebut.

Elemen kedua adalah melemparkan isu negatif tentang SBY melalui "Jalur unik yang tak terbantahkan". Ada banyak kesempatan untuk memunculkan "Jalur" ini, Tapi toh tak kunjung muncul.

Dengan mempertimbangkan kemunculan kedua elemen terakhir, dapat ditarik dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa tidak ada pihak yang berencana secara sistemartis menjatuhkan SBY, semua poeristiwa adalah spontan. Kemungkinan kedua, Pihak yang ingin menjatuhkan SBY tidak menguasai misi intelejen di jaman internet. Namun kemunginan kedua ini sangat kecil.

Jika "lawan sby" adalah bentuk spontanitas, maka segala bentuk rekayasa untuk melawan spontanitas ini memiliki peluang yang sangat kecil. Ingat rekayasa perebutan markas PDI pada 27 Juli 1996? Justru rekayasa inilah yang menjadi indikasi awal lemahnya Soeharto.

Spontanitas hampir mustahil untuk dilawan dengan rekayasa. Hanya satu jalan yang efektif melawan spontanitas, yaitu kejujuran, termasuk kejujuran dalam tanda petik.