MENGEJUTKAN ...Buruh marah sama janji2 anies yang yang tidak masuk akal...
 

https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i...uh-jakarta.jpg
Anies-Sandi teken kontrak politik dengan Koalisi Buruh Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jauh lebih berani dalam memutuskan upah minimum provinsi ketimbang Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Ternyata Ahok jauh lebih berani dan ksatria dalam memutuskan UMP pada waktu itu ketimbang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang lebih mengumbar janji," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Said mengatakan, saat memutuskan UMP DKI 2016, Ahok tidak memakai penghitungan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Saat itu, Ahok meningkatkan UMP 2016 sebesar 14,8 persen. Padahal, kalau pakai PP 78, kenaikannya sekitar 10,8 persen.

Ahok, menurut dia, menggunakan PP No 78 saat menetapkan UMP DKI 2017 sebesar Rp 3,3 juta. Anies juga menggunakan PP No 78 saat menetapkan UMP 2018 menjadi Rp 3,6 juta, naik sekitar 8,71 persen.

Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).
Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)
Baca juga : Anies: Prinsipnya, Meningkatkan UMP...
Penetapan UMP, lanjutnya, seharusnya tidak berdasarkan PP No 78, tetapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut PP No 78 berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

"Kemudian (Anies-Sandi) berbohong serta mengingkari janjinya sendiri dalam kontrak politik yang mereka berdua tanda tangani secara resmi dengan para buruh yang bergabung di Koalisi Buruh Jakarta," ujar Iqbal.

Baca juga : Buruh Kecewa dengan Anies-Sandi yang Teken UMP Rp 3,6 Juta

Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik dengan buruh saat kampanye Pilkada DKI 2017. Dalam kontrak politik itu disebut-sebut ada kesepakatan agar Anies-Sandi tidak menetapkan UMP dengan dasar PP No 78.

Di sisi lain, Iqbal menyebut Ahok dan Anies sama-sama lebih mementingkan kepentingan pengusaha ketimbang buruh.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ng-anies-sandi

Sandi khan pengusaha...? mosok mau rugi...
Bisa jadi sandi sedang berupaya agar perusahaan tidak gulung tikar, kalau pos biaya upah dinaikkan bagaimana neraca dan rugi laba perusahaan bisa bagus...

disisi lain buruh hanya menuntut apa yg telah dijanjikan gubernur pujangga dan penyair saat kampanye waktu lalu sampai tanda tangan kontrak politik....apa salah mereka menagih janji apa yg telah ditanda tangani oleh Gubernur Saracen.

buah simalakama...
kalau saya pengusaha saya dukung anies
dari sisi daya beli kaum menengah kebawah saya dukung buruh

Berikut ini pernyataan pers KSPI yang disampaikan Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono kepada redaksi:

SIARAN PERS KSPI: 2 NOVEMBER 2017

Buruh : Selamat Datang Gubernur dan Wakil Gubernur Pembohong dan Ingkar Janji

Buruh Jakarta menolak UMP DKI Jakarta tahun 2018 dan tetap menuntut UMP 2018 sebesar Rp 3,9 juta. Bahkan buruh sudah menyampaikan ke Wakil Gubernur Sandiaga Uno, bahwa nilai kompromi yang ditawarkan buruh adalah Rp 3,75 juta, naik sekitar 13,9% agar bisa secara bertahap upah buruh Jakarta mengejar ketertinggalan dengan upah buruh Bekasi, Karawang, Vietnam, dan Malaysia.

Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Kamis (2/11/2017).

Menurut Said Iqbal, bahkan pernah dilakukan Ahok pada penetapan UMP DKI 2016 yang tidak memakai PP 78/2015.

Sebagaimana diketahui, PP 78/2015 disahkan tahun 2015 dan diberlakukan untuk UMP 2016. Ahok dalam memutuskan UMP DKI 2016 tidak memakai PP 78/2015 dan menaikkan UMP 2016 sebesar 14,8 persen, padahal kalau pakai PP 78/2015 maka naiknya saat itu hanya sekitar 10,8 persen saja. Jadi lebih besar 4 persen terhadap PP 78/2015, dan tidak sanksi apa pun terhadap Ahok.

Sedangkan UMP DKI 2018 pakai PP 78/2015, maka hanya naik 8,71 persen. Apabila usulan buruh bisa diterima diantara Rp 3,75 juta sampai 3,9 juta, maka kenaikannya berkisar 13,19 persen (4,5 persen lebih besar terhadap PP 78/2015) atau hampir sama kelebihannya terhadap apa yang pernah dilakukan Gubernur sebelumnya pada tahun 2016.

"Ini bukan tentang besar kecil kenaikannya maupun mampu atau tidak mampunya pengusaha. Tetapi lebih tentang rasa keadilan terhadap buruh, karena faktanya memang upah buruh DKI kecil dan murah," jelas Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, dalam hal ini, ternyata Ahok jauh lebih berani dan kesatria dalam memutuskan UMP pada waktu itu, ketimbang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang lebih mengumbar janji dan kemudian berbohong serta mengingkari janjinya sendiri dalam kontrak politik yang mereka berdua tanda tangani secara resmi dengan para buruh yang bergabung di koalisi Buruh Jakarta.

Sebelumnya, Anies - Sandi pernah menandatangani kontrak politik yang salah satu isinya, dalam menetapkan UMP DKI Jakarta nilainya lebih tinggi dari PP 78/2015.

"Dengan demikian, mulai 1 Nopember 2017 buruh Jakarta menyatakan mencabut dukungan dan berpisah (mufarokah) dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur karena mereka telah berbohong dan ingkar janji terhadap buruh. Pemimpin dipegang janjinya," tegas Said Iqbal.

Anies-Sandi kembali menegaskan dirinya sebagai bapak upah murah dan lebih melindungi kepentingan para pemilik modal besar, sama saja dengan Ahok yang berorientasi kepada upah murah demi melindungi kepentingan pemilik modal besar.

Buruh menduga, "jangan jangan" kalau masalah upah minimum buruh saja dikhianati karena tidak kuat adanya tekanan para pemilik modal, boleh jadi patut diduga masalah reklamasi dan penggusuran juga akan dilanjutkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI ini. Karena lagi lagi keduanya tidak kuat terhadap adanya tekanan para pemilik modal. "Ini hanya masalah waktu saja," ujarnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Said Iqbal, agenda resmi buruh Jakarta cabut mandat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Puluhan ribu buruh akan keluar dari pabrik pabrik di berbagai kawasan industri pada tanggal 10 Nopember 2017 menuju depan Balai Kota sekaligus menyatakan menolak UMP DKI 2018.

Buruh akan terus menerus setiap harinya akan aksi di Balai Kota serta menggugat UMP tersebut di PTUN.

"Gugatan buruh di PTUN tentang UMP 2017 pun dimenangkan buruh, tapi Anies-Sandi tidak mau menjalankan keputusan hukum tersebut," pungkasnya.

Selamat datang Anies-Sandi, bapak upah murah.

Trima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI
https://news.detik.com/berita/d-3711...as-anies-sandi

KSPI sekarang daya tawarnya kalah dengan JRMK ?

"Kami akan menata ulang wilayah itu, jadi akan ada penataan ulang yang melibatkan dinas terkait dengan hukumnya, tata kotanya. Kami akan menata ulang disitu," tutur Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Kamis (2/11/2017).
Untuk menata ulang Kampung Akuarium, dia melibatkan Jaringan Rakyat Miskin Kota.

Kalau soal ini jadi mau ketawa. Sibuk demo protes Ahok dan dukung Anies tapi ternyata hasilnya justru lebih buruk daripada jaman Ahok. ;)

Cagub DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, menandatangi kontrak politik dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta
Dalam acara penandatangan kontrak politik yang disaksikan sejumlah warga, Anies mengatakan beberapa program unggulannya menunjukkan keberpihakan kepada kaum miskin. Program-program tersebut antara lain penataan ulang kawasan kumuh, KJP Plus, DP 0 rupiah, dan penumbuhan wirausaha melalui OK OCE.


Janji bisa dengan mulut bisa juga plus tanda tangan untuk meyakinkan.

kalau pakai mulut janji akan dilaksanakan 50%
plus tanda tangan akan menjadi 100%

seharusnyaaa........

Menyesal hanya di belakang hari.

ini ibarat lelaki hidung belang pas nyelup janji mau dinikahi ..pas hamil disuruh aborsi....

wajar

terus mau apa?

pilkada ulang?


:nyengir:

biar sajalah sampai selesai...
biar yang 58% merasakan perih...


:nyengir:

kok perih?

wong bahagia gini

ngeliatin ahoker pontang panting mencoba menghibur diri

setelah dibanting di pilkada

:nyengir: