DetikForum

DetikForum (http://forum.detik.com/index.php)
-   Politik (http://forum.detik.com/forumdisplay.php?f=49)
-   -   [ASPIRASI POLITIK] thread khusus menyampaikan aspirasi atau pendapat tentang politik (http://forum.detik.com/showthread.php?t=399622)

gp_1 12th April 2012 15:38

Kepada Bapak2 Pejabat Tinggi tanah air, kecuali yg dari Partai Dagelan mohon untuk;

1. Stop Remunerasi dan sertifikasi dulu untuk penghematan (daripada agustus BBM langka)
2. Stop pengangkatan PNS (apalagi dari jalur honorer, indikasi banyak manipulasi data)
3. Percepat dan perbanyak operasi pasar, harga2 nggak mau turun nih

spinblackcircle 12th April 2012 15:52

Quote:

Originally Posted by gp_1 (Post 16662395)
Kepada Bapak2 Pejabat Tinggi tanah air, kecuali yg dari Partai Dagelan mohon untuk;

1. Stop Remunerasi dan sertifikasi dulu untuk penghematan (daripada agustus BBM langka)
2. Stop pengangkatan PNS (apalagi dari jalur honorer, indikasi banyak manipulasi data)
3. Percepat dan perbanyak operasi pasar, harga2 nggak mau turun nih

4. stop program kunjungan ke luar negeri, sedikit sekali manfaatnya

5. stop uang pensiunan PNS

6. stop pemberian fasilitas mewah

rampung 12th April 2012 19:32

Bpk2 dan ibu2 anggota dpr dan di pemerintahan..pikirkan saudara2 kita di daerah perbatasan dan di pulau terluar..jangan sampai mereka terlupakan..jgn terlalu asyik ngurusin kepentingannya sendiri2

KembangKuning 12th April 2012 23:20

Quote:

Originally Posted by spinblackcircle (Post 16662826)
4. stop program kunjungan ke luar negeri, sedikit sekali manfaatnya

5. stop uang pensiunan PNS

6. stop pemberian fasilitas mewah

Akur nomor 4 dan 6.

Menurut ane, yang penting dilakukan adalah melakukan pemilihan program. jika program itu tidak penting sekali tetapi menghabiskan uang banyak, stop dulu atau alihkan/ganti dengan cara lain.
Misal fasilitas mewah, ganti dengan fasilitas layak/pantas
Kunjungan ke luar negeri diganti dengan teleconference
Pembangungan fisik, diganti dengan optimalisasi fasilitas yang ada sambil perbaikan jika memang parah

KEBO-IJO 13th April 2012 11:10

Hapuskan pemakaian LKS!
 
Mendikbud yang terhormat,

Lebar kerja Siswa (LKS) seingat saya awalnya hanya untuk mata pelajaran yang mengadakan kegiatan praktikum di laboratorium. Saat itu LKS hanya dikenal untuk mata pelajaran fisika, biologi dan kimia. Format LKS adalah format laporan percobaan atau pengamatan.

Entah karena penyakit latah yang sudah akut menjangkiti dunia pendidikan kita, maka semua bidang pelajaran mengadakan LKS. Yang menyedihkan adalah ternyata LKS sekarang tidak lebih dari rangkuman materi ditambah soal-soal yang harus dijawab dan diisikan di LKS tersebut.

Dari format LKS yang ada saat ini maka paling tidak ada 3(tiga) hal yang menjadi permasalahan besar.

1. LKS menjadikan buku paket menjadi sia-sia karena siswa tidak lagi mau membaca buku paket. hal ini dikarenakan LKS sudah meringkaskan materi buku paket menjadi paket hemat dan padat. hal ini menyebabkan kemalasan siswa untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai materi pelajaran.

2. Siswa tidak lagi terbiasa menulis dimana dengan menulis fungsi analisa bekerja. akibat dari ketidakbiasaan menganalisa suatu masalah dengan baik, siswa sering ambil jalan pintas. rumus-rumus cepat yang disajikan di LKS membuat siswa malas berpikir kritis. maka kebiasaan tawuran siswa mungkin juga dipicu oleh kebiasaan belajar yang salah tersebut.

3. LKS yang memakai konsep "selesai pakai buang" menyiratkan adanya kepentingan ekonomi yang bermain di sekolah. meskipun sekolah membebaskan siswa dari pungutan pembelian buku paket, tetapi dengan adanya kewajiban memiliki LKS menjadikan kebijakan bebas pungutan tersebut omong-kosong saja. bapak menteri harus tahu bahwa anggaran penerbit untuk aparat bapak yang meloloskan LKS ke sekolah berkisar 40-60%.

Demikian surat terbuka ini, semoga bapak Mendikbud sempat membaca tulisan ini.

terimakasih

el_roses 13th April 2012 14:12

Quote:

Originally Posted by KEBO-IJO (Post 16678924)
Mendikbud yang terhormat,

Lebar kerja Siswa (LKS) seingat saya awalnya hanya untuk mata pelajaran yang mengadakan kegiatan praktikum di laboratorium. Saat itu LKS hanya dikenal untuk mata pelajaran fisika, biologi dan kimia. Format LKS adalah format laporan percobaan atau pengamatan.

Entah karena penyakit latah yang sudah akut menjangkiti dunia pendidikan kita, maka semua bidang pelajaran mengadakan LKS. Yang menyedihkan adalah ternyata LKS sekarang tidak lebih dari rangkuman materi ditambah soal-soal yang harus dijawab dan diisikan di LKS tersebut.

Dari format LKS yang ada saat ini maka paling tidak ada 3(tiga) hal yang menjadi permasalahan besar.

1. LKS menjadikan buku paket menjadi sia-sia karena siswa tidak lagi mau membaca buku paket. hal ini dikarenakan LKS sudah meringkaskan materi buku paket menjadi paket hemat dan padat. hal ini menyebabkan kemalasan siswa untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai materi pelajaran.

2. Siswa tidak lagi terbiasa menulis dimana dengan menulis fungsi analisa bekerja. akibat dari ketidakbiasaan menganalisa suatu masalah dengan baik, siswa sering ambil jalan pintas. rumus-rumus cepat yang disajikan di LKS membuat siswa malas berpikir kritis. maka kebiasaan tawuran siswa mungkin juga dipicu oleh kebiasaan belajar yang salah tersebut.

3. LKS yang memakai konsep "selesai pakai buang" menyiratkan adanya kepentingan ekonomi yang bermain di sekolah. meskipun sekolah membebaskan siswa dari pungutan pembelian buku paket, tetapi dengan adanya kewajiban memiliki LKS menjadikan kebijakan bebas pungutan tersebut omong-kosong saja. bapak menteri harus tahu bahwa anggaran penerbit untuk aparat bapak yang meloloskan LKS ke sekolah berkisar 40-60%.

Demikian surat terbuka ini, semoga bapak Mendikbud sempat membaca tulisan ini.

terimakasih

Yupz setuju aye ama nt wan.....
tapi emang ada + minus nya sih dengan LKS juga buku bisa lebih murah. tugas guru semakin enteng dan lain sebagainya.

bodong 13th April 2012 17:54

ane usulkan ada
UU Pemiskinan Koruptor, Bandar Narkoba + Importir Nakal + Exportir Nakal yg menjual Tanah Airnya sendiri

Tugas Pemerintah adalah Tegakkan Rewards & Punishment :devilish1:

Quote:

Jumat, 13/04/2012 16:45 WIB
Menyedihkan! Tanah RI Diekspor Mentah-mentah ke Luar Negeri
Ramdhania El Hida - detikFinance


Jakarta - Kementerian Keuangan gusar karena perilaku para pelaku tambang di dalam negeri yang mengekspor bahan mineral berbentuk tanah mentah ke luar negeri dengan harga murah.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, banyak potensi penerimaan negara yang hilang karena perilaku tersebut.

"Kita boleh mengeluh tidak? Kalau sekarang yang diekspor itu adalah tanah, jadi yang sekarang itu kita benar-benar mengekspor tanah air, tanahnya benar. Jadi kalau kamu lihat ekspor nikel mentah itu bukan barang tambang tapi benar-benar tanah. Kita mesti sedih, masak negara kita yang kaya, tanahnya dilempar ke negara lain dengan harga rendah," keluh Bambang.

Padahal, lanjut Bambang, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan, mulai 2014 pemerintah melarang ekspor barang tambang mentah. Tapi, saat ini para pelaku tambang melakukan ekspor besar-besaran tanah mentah yang mengandung mineral sebelum aturan tersebut berlaku.

"Akan lebih bermartabat kalau kita ekspor sesuatu yang sudah diolah. Hal itu larangannya berlaku di 2014 tapi ada keinginan supaya di mana yang dikhawatirkan menjelang 2014 ini ada dua kemungkinan. Kalau orang berpikir baik, dari sekarang saya akan bikin smelter atau mencari smelter yang bisa mengolah hasil saya. Kalau yang tidak baik, mereka akan berpkir kita keruk habis-habisan sekarang, jadi pas 2014 kita sudah puas, kita sudah ekspor semua yang kita punya," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Bambang, salah satu cara sebagai bentuk antisipasi tindakan tersebut adalah melalui pengetatan pajak ekspor dalam bentuk bea keluar.

"Jadi kita harus sambut baik ide dari ESDM bahwa yang namanya ekspor harus mulai dibatasi karena mungkin pelarangan itu prematur, ya mungkin artinya juga tidak siap, menurut saya yang terbaik adalah bea keluar. Jadi, pajak ekspor tidak ada lagi nantinya, adanya bea keluar," jelasnya.

Namun, lanjut Bambang, penerapan bea keluar tersebut tidak sama rata. Hanya untuk memberikan tekanan bagi para pengekspor nakal.

"Bea keluar itu juga tidak langsung semua dipukul rata, kalau semua emiten tambang tertekan itu berlebihan. itu kan rumor, kita akan tetapkan bea keluar yang tidak akan menganggu industri tambang yang berlaku sekarang. Jadi fokusnya itu ya tadi yang masih punya niatan untuk menggaruk gede-gedean tadi. Bea keluar untuk orang yang punya pikiran tidak baik tadi. Pokoknya tujuannya kita mengakomodir orang yang baik, jadi beri tekanan buat yang tidak baik," pungkasnya.

(nia/dnl)

hijau_hijau 14th April 2012 09:31

Bumi, air dan kekeyaan didalamnya adalah milik negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat...


Mohon kepada Bapak presiden:

1. Tinjau kembali kontrak2 karya pertambangan
2. Berantas habis ilegal logging, ilegal fishing, dan ekslpoitasi berlebihan thd SDA
3. Kembangkan segera energi alternatif yang berupa sumber energi non fosil
4. Marilah kita berpikir untuk memberikan warisan yang terbaik buat anak-cucu dan keturunan kita selanjutnya..

gp_1 14th April 2012 12:08

Tinjau kembali proses Perencanaan Pembangunan via Musrenbang

Terbukti, pembangunan disemua aspek erat kaitannya dengan politik. Hasil Musrenbang yg merupakan salah satu bahan penyusunan RKA SKPD sering digunakan oleh partai politik pemenang untuk mendiskriminasi wilayah/daerah tertentu. azas prioritas politik lebih diutamakan daripada kebutuhannya. Padahal semuanya sama2 dikenai kewajiban membayar pajak

.kira 14th April 2012 13:42

Buat pak SBY tolong berantas kemiskinan.

buat momod...tolong kasih aku signature.

Terima Kasih


All times are GMT +8. The time now is 06:34.


Powered by vBulletin
Copyright © 2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.