DetikForum

DetikForum (http://forum.detik.com/index.php)
-   Politik (http://forum.detik.com/forumdisplay.php?f=49)
-   -   [ASPIRASI POLITIK] thread khusus menyampaikan aspirasi atau pendapat tentang politik (http://forum.detik.com/showthread.php?t=399622)

KEBO-IJO 12th April 2012 13:24

[ASPIRASI POLITIK] thread khusus menyampaikan aspirasi atau pendapat tentang politik
 
Melihat besarnya animo member forpol yang ingin menyampaikan aspirasi, pendapat, unek2 mengenai situasi politik di Indonesia. Untuk menyalurkan "hobby" member DF yang cuma sekedar pengen posting pesan kepada insan2 politik Indonesia (mudah2an dibaca) maka dibukalah trit khusus aspirasi politik ini.

Silahkan tuliskan apa saja yang ingin member2 DF sampaikan kepada anggota DPR, parpol, presiden, menteri dll. Kita harapkan semoga apa yang kita sampaikan bisa dibaca dan kalau mungkin bisa ditindaklanjuti oleh mereka.

Tetap jaga sopan-santun dalam menyampaikan pendapat dan taati aturan posting di DF termsuk aturan2 tambahan di forum politik.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ooooooooo 000000000 Thread dibuka 000000000 ooooooooo


:komputer::komputer::komputer:

:supersenang::supersenang::supersenang:

prast_the_kid 12th April 2012 13:48

bubarkan DPR...!!!!!!


nih trut ujung2nya pasti berantem n PA...
momod kebo harus mantengin terus dunk... n jangan sembarangan lagi ngasih KK :devilish1:

el_roses 12th April 2012 13:53

Bubarkan KPK ! :lipssealed: kalo masih ada yang korupsi !

spinblackcircle 12th April 2012 13:56

ganti presiden!! :devilish1:

oO_ForgoS_Oo 12th April 2012 14:01

kalo aku sih simple aja ya soalnya aku gak terlalu mengerti sama poilitik, pokoknya aku ingin yang putus sekolah bisa lanjutin sekolah lagi.

luvneverfail 12th April 2012 14:27

Quote:

Originally Posted by prast_the_kid (Post 16658613)
bubarkan DPR...!!!!!!


nih trut ujung2nya pasti berantem n PA...
momod kebo harus mantengin terus dunk... n jangan sembarangan lagi ngasih KK :devilish1:

setuju gan....bubarkan DPR:afro1:

cong-corang 12th April 2012 14:30

Mohon perhatian Sejenak, kepada para jajaran para Menteri dan Elite Partai dari PKS, diharapkan untuk segera enyah dari setgab. Mengingat para Pendulum PKS sudah begitu banyak yang menginginkan Partainya segera enyah dari Setgab.

Terima kasih.








:nyengir:

ristie.and.pipiet 12th April 2012 14:41

Mohon perhatian Sejenak, kepada para jajaran para petinggi dan Elite Partai Demokrat, diharapkan untuk segera mingkem. Mengingat Presiden SBY sampai hari ini tidak mengeluarkan statement apapun terkait keberadaan PKS di setgab, Para Elite Demokrat sudah begitu banyak yang menginginkan PKS segera enyah dari Setgab, akan tetapi tidak direspon oleh Presiden SBY.

Terima kasih.:devilish1:

KEBO-IJO 12th April 2012 15:09

mohon kepada mendikbud untuk melakukan review dan evaluasi terhadap buku2 pelajaran khususnya buku2 pelajaran tingkat SD. Silahkan bapak menteri lihat isi dari buku2 tsb dan nilai secara acak mengenai kualitas isi buku tsb.

Psychotic_brigade 12th April 2012 15:31

Mohon kepada SBY lebih baik membubarkan partai nya sendiri karena banyak maling dan rampok di dalam nya.

Udah gitu banyak rayap juga (Benny modon)

:angel1:

gp_1 12th April 2012 15:38

Kepada Bapak2 Pejabat Tinggi tanah air, kecuali yg dari Partai Dagelan mohon untuk;

1. Stop Remunerasi dan sertifikasi dulu untuk penghematan (daripada agustus BBM langka)
2. Stop pengangkatan PNS (apalagi dari jalur honorer, indikasi banyak manipulasi data)
3. Percepat dan perbanyak operasi pasar, harga2 nggak mau turun nih

spinblackcircle 12th April 2012 15:52

Quote:

Originally Posted by gp_1 (Post 16662395)
Kepada Bapak2 Pejabat Tinggi tanah air, kecuali yg dari Partai Dagelan mohon untuk;

1. Stop Remunerasi dan sertifikasi dulu untuk penghematan (daripada agustus BBM langka)
2. Stop pengangkatan PNS (apalagi dari jalur honorer, indikasi banyak manipulasi data)
3. Percepat dan perbanyak operasi pasar, harga2 nggak mau turun nih

4. stop program kunjungan ke luar negeri, sedikit sekali manfaatnya

5. stop uang pensiunan PNS

6. stop pemberian fasilitas mewah

rampung 12th April 2012 19:32

Bpk2 dan ibu2 anggota dpr dan di pemerintahan..pikirkan saudara2 kita di daerah perbatasan dan di pulau terluar..jangan sampai mereka terlupakan..jgn terlalu asyik ngurusin kepentingannya sendiri2

KembangKuning 12th April 2012 23:20

Quote:

Originally Posted by spinblackcircle (Post 16662826)
4. stop program kunjungan ke luar negeri, sedikit sekali manfaatnya

5. stop uang pensiunan PNS

6. stop pemberian fasilitas mewah

Akur nomor 4 dan 6.

Menurut ane, yang penting dilakukan adalah melakukan pemilihan program. jika program itu tidak penting sekali tetapi menghabiskan uang banyak, stop dulu atau alihkan/ganti dengan cara lain.
Misal fasilitas mewah, ganti dengan fasilitas layak/pantas
Kunjungan ke luar negeri diganti dengan teleconference
Pembangungan fisik, diganti dengan optimalisasi fasilitas yang ada sambil perbaikan jika memang parah

KEBO-IJO 13th April 2012 11:10

Hapuskan pemakaian LKS!
 
Mendikbud yang terhormat,

Lebar kerja Siswa (LKS) seingat saya awalnya hanya untuk mata pelajaran yang mengadakan kegiatan praktikum di laboratorium. Saat itu LKS hanya dikenal untuk mata pelajaran fisika, biologi dan kimia. Format LKS adalah format laporan percobaan atau pengamatan.

Entah karena penyakit latah yang sudah akut menjangkiti dunia pendidikan kita, maka semua bidang pelajaran mengadakan LKS. Yang menyedihkan adalah ternyata LKS sekarang tidak lebih dari rangkuman materi ditambah soal-soal yang harus dijawab dan diisikan di LKS tersebut.

Dari format LKS yang ada saat ini maka paling tidak ada 3(tiga) hal yang menjadi permasalahan besar.

1. LKS menjadikan buku paket menjadi sia-sia karena siswa tidak lagi mau membaca buku paket. hal ini dikarenakan LKS sudah meringkaskan materi buku paket menjadi paket hemat dan padat. hal ini menyebabkan kemalasan siswa untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai materi pelajaran.

2. Siswa tidak lagi terbiasa menulis dimana dengan menulis fungsi analisa bekerja. akibat dari ketidakbiasaan menganalisa suatu masalah dengan baik, siswa sering ambil jalan pintas. rumus-rumus cepat yang disajikan di LKS membuat siswa malas berpikir kritis. maka kebiasaan tawuran siswa mungkin juga dipicu oleh kebiasaan belajar yang salah tersebut.

3. LKS yang memakai konsep "selesai pakai buang" menyiratkan adanya kepentingan ekonomi yang bermain di sekolah. meskipun sekolah membebaskan siswa dari pungutan pembelian buku paket, tetapi dengan adanya kewajiban memiliki LKS menjadikan kebijakan bebas pungutan tersebut omong-kosong saja. bapak menteri harus tahu bahwa anggaran penerbit untuk aparat bapak yang meloloskan LKS ke sekolah berkisar 40-60%.

Demikian surat terbuka ini, semoga bapak Mendikbud sempat membaca tulisan ini.

terimakasih

el_roses 13th April 2012 14:12

Quote:

Originally Posted by KEBO-IJO (Post 16678924)
Mendikbud yang terhormat,

Lebar kerja Siswa (LKS) seingat saya awalnya hanya untuk mata pelajaran yang mengadakan kegiatan praktikum di laboratorium. Saat itu LKS hanya dikenal untuk mata pelajaran fisika, biologi dan kimia. Format LKS adalah format laporan percobaan atau pengamatan.

Entah karena penyakit latah yang sudah akut menjangkiti dunia pendidikan kita, maka semua bidang pelajaran mengadakan LKS. Yang menyedihkan adalah ternyata LKS sekarang tidak lebih dari rangkuman materi ditambah soal-soal yang harus dijawab dan diisikan di LKS tersebut.

Dari format LKS yang ada saat ini maka paling tidak ada 3(tiga) hal yang menjadi permasalahan besar.

1. LKS menjadikan buku paket menjadi sia-sia karena siswa tidak lagi mau membaca buku paket. hal ini dikarenakan LKS sudah meringkaskan materi buku paket menjadi paket hemat dan padat. hal ini menyebabkan kemalasan siswa untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai materi pelajaran.

2. Siswa tidak lagi terbiasa menulis dimana dengan menulis fungsi analisa bekerja. akibat dari ketidakbiasaan menganalisa suatu masalah dengan baik, siswa sering ambil jalan pintas. rumus-rumus cepat yang disajikan di LKS membuat siswa malas berpikir kritis. maka kebiasaan tawuran siswa mungkin juga dipicu oleh kebiasaan belajar yang salah tersebut.

3. LKS yang memakai konsep "selesai pakai buang" menyiratkan adanya kepentingan ekonomi yang bermain di sekolah. meskipun sekolah membebaskan siswa dari pungutan pembelian buku paket, tetapi dengan adanya kewajiban memiliki LKS menjadikan kebijakan bebas pungutan tersebut omong-kosong saja. bapak menteri harus tahu bahwa anggaran penerbit untuk aparat bapak yang meloloskan LKS ke sekolah berkisar 40-60%.

Demikian surat terbuka ini, semoga bapak Mendikbud sempat membaca tulisan ini.

terimakasih

Yupz setuju aye ama nt wan.....
tapi emang ada + minus nya sih dengan LKS juga buku bisa lebih murah. tugas guru semakin enteng dan lain sebagainya.

bodong 13th April 2012 17:54

ane usulkan ada
UU Pemiskinan Koruptor, Bandar Narkoba + Importir Nakal + Exportir Nakal yg menjual Tanah Airnya sendiri

Tugas Pemerintah adalah Tegakkan Rewards & Punishment :devilish1:

Quote:

Jumat, 13/04/2012 16:45 WIB
Menyedihkan! Tanah RI Diekspor Mentah-mentah ke Luar Negeri
Ramdhania El Hida - detikFinance


Jakarta - Kementerian Keuangan gusar karena perilaku para pelaku tambang di dalam negeri yang mengekspor bahan mineral berbentuk tanah mentah ke luar negeri dengan harga murah.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, banyak potensi penerimaan negara yang hilang karena perilaku tersebut.

"Kita boleh mengeluh tidak? Kalau sekarang yang diekspor itu adalah tanah, jadi yang sekarang itu kita benar-benar mengekspor tanah air, tanahnya benar. Jadi kalau kamu lihat ekspor nikel mentah itu bukan barang tambang tapi benar-benar tanah. Kita mesti sedih, masak negara kita yang kaya, tanahnya dilempar ke negara lain dengan harga rendah," keluh Bambang.

Padahal, lanjut Bambang, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan, mulai 2014 pemerintah melarang ekspor barang tambang mentah. Tapi, saat ini para pelaku tambang melakukan ekspor besar-besaran tanah mentah yang mengandung mineral sebelum aturan tersebut berlaku.

"Akan lebih bermartabat kalau kita ekspor sesuatu yang sudah diolah. Hal itu larangannya berlaku di 2014 tapi ada keinginan supaya di mana yang dikhawatirkan menjelang 2014 ini ada dua kemungkinan. Kalau orang berpikir baik, dari sekarang saya akan bikin smelter atau mencari smelter yang bisa mengolah hasil saya. Kalau yang tidak baik, mereka akan berpkir kita keruk habis-habisan sekarang, jadi pas 2014 kita sudah puas, kita sudah ekspor semua yang kita punya," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Bambang, salah satu cara sebagai bentuk antisipasi tindakan tersebut adalah melalui pengetatan pajak ekspor dalam bentuk bea keluar.

"Jadi kita harus sambut baik ide dari ESDM bahwa yang namanya ekspor harus mulai dibatasi karena mungkin pelarangan itu prematur, ya mungkin artinya juga tidak siap, menurut saya yang terbaik adalah bea keluar. Jadi, pajak ekspor tidak ada lagi nantinya, adanya bea keluar," jelasnya.

Namun, lanjut Bambang, penerapan bea keluar tersebut tidak sama rata. Hanya untuk memberikan tekanan bagi para pengekspor nakal.

"Bea keluar itu juga tidak langsung semua dipukul rata, kalau semua emiten tambang tertekan itu berlebihan. itu kan rumor, kita akan tetapkan bea keluar yang tidak akan menganggu industri tambang yang berlaku sekarang. Jadi fokusnya itu ya tadi yang masih punya niatan untuk menggaruk gede-gedean tadi. Bea keluar untuk orang yang punya pikiran tidak baik tadi. Pokoknya tujuannya kita mengakomodir orang yang baik, jadi beri tekanan buat yang tidak baik," pungkasnya.

(nia/dnl)

hijau_hijau 14th April 2012 09:31

Bumi, air dan kekeyaan didalamnya adalah milik negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat...


Mohon kepada Bapak presiden:

1. Tinjau kembali kontrak2 karya pertambangan
2. Berantas habis ilegal logging, ilegal fishing, dan ekslpoitasi berlebihan thd SDA
3. Kembangkan segera energi alternatif yang berupa sumber energi non fosil
4. Marilah kita berpikir untuk memberikan warisan yang terbaik buat anak-cucu dan keturunan kita selanjutnya..

gp_1 14th April 2012 12:08

Tinjau kembali proses Perencanaan Pembangunan via Musrenbang

Terbukti, pembangunan disemua aspek erat kaitannya dengan politik. Hasil Musrenbang yg merupakan salah satu bahan penyusunan RKA SKPD sering digunakan oleh partai politik pemenang untuk mendiskriminasi wilayah/daerah tertentu. azas prioritas politik lebih diutamakan daripada kebutuhannya. Padahal semuanya sama2 dikenai kewajiban membayar pajak

.kira 14th April 2012 13:42

Buat pak SBY tolong berantas kemiskinan.

buat momod...tolong kasih aku signature.

Terima Kasih

blenderan 14th April 2012 14:42

Kepada Para Penegak Hukum dan para "Wakil Tuhan" di Pengadilan Indonesia.

Mohon agar orang2 yang selama ini sudah disebut2 oleh Bapak M. Nazarudin untuk segera dijemput dan dimintai kesaksiannya di KPK, seperti Bapak Dahlan Iskan (menteri BUMN) , Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua MK), Bapak Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), Bapak Arsyad Sanusi (Mantan Hakim MK), Bapak Azis Syamsudin (Anggora DPR dari Golkar), karena nama2 tsb berdasarkan atas Informasi dari Nazarudin, bahwa mereka terlibat dalam kasus2 Korupsi yang terjadi di negeri ini.

Mohon kiranya agar Kepada Para Penegak Hukum dan para "Wakil Tuhan" di Pengadilan Indonesia agar benar2 menempatkan bahwa kesetaraan di hadapan hukum itu benar adanya dan setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum.

Sebab apa yang Nazarudin sampaikan selama ini, sebagian sudah terbukti mengandung kaidah-kaidah kebenaran berdasarkan 'katanya" Nazarudin.

terima kasih.

rosyidahmad 15th April 2012 01:39

Ngaca
 
standard orang boleh banyak bicara dan sok tau:
"minimal jadi CEO sebesar JAWA POST...

semoga...
yang jadi rakyat tetap merakyat..
yang jadi pejabat selalu amanat..

suwuuun..

AboeJahal 15th April 2012 06:38

Aspirasi Yang Sangat Baru Tentang Capres
 
Quote:

Originally Posted by AboeJahal (Post 16680912)
Quote:

Originally Posted by AboeJahal (Post 16679804)
Gak papa gantian, yang tentara dulu biar mantap stabilitas ekonomi keamanan.
Baru nanti gantian, disusul ICAL yang jadi Presiden memantapkan ekonomi lebih lanjut.

Toh ICAL masih muda, waktunya masih panjang, jangan dijadikan bonsai/karbitan.
Dengan begitu strategi GOLKAR akan lebih sangat2 strategis, stabil dan mantab, apalagi plus PKS.






:angel:


Sby jadi presiden.
Prabowo jadi presiden.
Aburizal Bakri jadi presiden pula.
Sedaaaaaaaaaaaapppppppppppp......!!!!!!

:smoking:

ayo sebarkan dalam sms, bb, twit, fb, dll (berantai) wacana ini...!!! :winner:

AboeJahal 15th April 2012 06:43

^

sebarkan hal diatas, misal pakai signature.
eh saya belum bisa keluarkan signature.

Pejabat_Penting 15th April 2012 12:44

Quote:

Originally Posted by rosyidahmad (Post 16705492)
standard orang boleh banyak bicara dan sok tau:
"minimal jadi CEO sebesar JAWA POST...

semoga...
yang jadi rakyat tetap merakyat..
yang jadi pejabat selalu amanat..

suwuuun..

Kenyataanya,

yang jadi rakyat tetap melarat..
yang jadi pejabat selalu nikmat..

suwuuun

hijau_hijau 15th April 2012 18:15

Quote:

Originally Posted by hijau_hijau (Post 16693435)
Bumi, air dan kekeyaan didalamnya adalah milik negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat...


Mohon kepada Bapak presiden:

1. Tinjau kembali kontrak2 karya pertambangan
2. Berantas habis ilegal logging, ilegal fishing, dan ekslpoitasi berlebihan thd SDA
3. Kembangkan segera energi alternatif yang berupa sumber energi non fosil
4. Marilah kita berpikir untuk memberikan warisan yang terbaik buat anak-cucu dan keturunan kita selanjutnya..


Salah seorang kandidat calon presiden adalah seorang pengusaha kaya raya, yang kekayaannya berasal dari mengeksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia....


Dukung Abu Rijal jadi CALON presiden RI, dan saya akan berdoa untuk kekalahannya... amin...amin...amin....

D0D0 15th April 2012 22:39

Dear DPR

Mohon kalian mengingat sumpah jabatan kalian, ingatlah akan DOSA apabilah kalian mengingkarinya.

mabok_perawan 16th April 2012 23:46

Demokrasi non Partai
 
Mungkin ada yang menganggap “ Indonesia bisa berdemokrasi tanpa Parpol “ adalah sebuah angan-angan yang tak masuk akal, namun apa salahnya kita bangsa yang besar ini menciptakan sebuah sistem tanpa harus meniru-niru sistem produk bangsa lain yang cenderung liberal, kapitalis yang bertentangan dengan Pancasila.

Sebelum membahas lebih jauh, berikut ini adalah beberapa keburukan dari demokrasi dengan parpol :
1. Sekelompok orang akan melakukan dengan segala cara untuk membentuk sebuah partai baik dengan tujuan ikut meraih kekuasaan maupun hanya sekedar untuk mendapatkan dana.
2. Banyak menghabiskan biaya baik itu untuk proses pemilihan maupun kampanye yang dikeluarkan pemerintah maupun parpol.
3. Orang yang tidak mempunyai modal cukup tidak memungkinkan untuk mencalonkan diri.
4. Black campaign dan money politik banyak terjadi.
5. Para wakil yang terpilih cenderung akan bekerja untuk parpol-nya masing-masing.
6. Undang-undang yang dibuat cenderung demi kepentingan kelompoknya/partai-nya daripada kepentingan rakyat.
7. Jabatan dipemerintahan tidak akan selaras karena masing-masing akan membawa nama parpolnya.
8. Penegakkan hukum tidak akan berjalan sesuai hukum yang benar karena, intrik, konpromi antar parpol demi kekuasaan.
9. Konflik sering terjadi karena demi parpol memanfa’atkan isu SARA.
10. Suara rakyat terabaikan.
11. Dan lain-lain

Selain itu pemilihan presiden dari calon independen dlm pilpres, pilkada akan didiskriminasikan parpol, memang betul ada aturan [UUD]yang berbunyi :Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
Namun aturan ini sampai kapanpun tak akan berjalan, karena masing2 parpol akan memaksimalkan calonnya dan mempersempit peluang calon independent.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan, hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.
Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
3. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

Dari definisi dan ciri-ciri demokrasi diatas, tidak diharuskan sebuah demokrasi langsung maupun perwakilan harus dipilih wakil rakyat dari parpol. Indonesia dari segi wilayah teritorial maupun budaya berbeda dengan Negara-negara barat yang terlebih dahulu menganut sistem demokrasi.
Keberadaan unsur-unsur pemerintahan Rukun Tetangga [RT], Rukun Warga [RW], Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, jarang ditemukan dinegara-negara lain. Unsur pemerintahan tersebut bisa dimanfa’atkan untuk berdemokrasi tanpa parpol.

Dengan proses pemilihan wakil rakyat baik tingkat II, tingkat I maupun pusat, serta pilkada maupun pilpres :
1. Sekeluarga bermusyawarah untuk memilih wakilnya ke tingkat RT.
2. Wakil keluarga di tingkat RT berkumpul untuk memilih wakilnya ke tingkat RW.
3. Wakil tingkat RT yang terpilih berkumpul ketingkat desa untuk memilih wakilnya ketingkat kecamatan.
4. Wakil dari masing kecamatan mengajukan diri sebagai calon untuk dipilih langsung/perwakilan untuk duduk di tingkat II, tingkat I dan pusat, sesuai keinginan calon masing-masing, dengan kuota sesuai jumlah penduduk masing-masing daerah.
5. Dalam hal pilpres tiap-tiap propinsi mencalonkan calonnya untuk dipilih secara langsung/perwakilan ditiap wilayah Indonesia Bagian Timur, bagian Tengah, bagian Barat, kemudian ketiga calon tersebut dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan proses diatas dijamin para wakil rakyat akan bekerja bukan demi partai, namun demi rakyat yang telah memilihnya dan lebih hemat biaya.

Itulah sedikit gambaran bahwa bangsa Indonesia memungkinkan untuk berdemokrasi tanpa parpol.Kutipan dari sini

Schillachi 17th April 2012 01:03

Quote:

Originally Posted by hijau_hijau (Post 16712638)
Salah seorang kandidat calon presiden adalah seorang pengusaha kaya raya, yang kekayaannya berasal dari mengeksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia....


Dukung Abu Rijal jadi CALON presiden RI, dan saya akan berdoa untuk kekalahannya... amin...amin...amin....

Sebenarnya salah dua...

hijau_hijau 17th April 2012 08:51

Quote:

Originally Posted by Schillachi (Post 16746819)
Sebenarnya salah dua...

1. Wan Abu
2. ....

Schillachi 17th April 2012 10:45

Quote:

Originally Posted by hijau_hijau (Post 16755640)
1. Wan Abu
2. ....

Om Prabowo

airoel 18th April 2012 06:53

Quote:

Originally Posted by AboeJahal (Post 16706121)
ayo sebarkan dalam sms, bb, twit, fb, dll (berantai) wacana ini...!!! :winner:

Jangan hanya karena politik etis belaka.!! :)

airoel 18th April 2012 06:53

Quote:

Originally Posted by Schillachi (Post 16760783)
Om Prabowo

Setuju... :iagree: :)

mabok_perawan 18th April 2012 23:12

Quote:

Originally Posted by airoel (Post 16787001)
Setuju... :iagree: :)

Kalo Prabowo jadi Presiden, siapa ya Ibu Presidennya ?
masa' NKRI dipimpin duda
..:nyengir:

airoel 19th April 2012 15:54

Quote:

Originally Posted by mabok_perawan (Post 16803781)
Kalo Prabowo jadi Presiden, siapa ya Ibu Presidennya ?
masa' NKRI dipimpin duda
..:nyengir:


Kalau bisa sih, ibu presiden nya cari yang turunan eropa saja...
Kalau tak bisa ya gpp asli lokal boemipoetra...

:lol::

hijau_hijau 19th April 2012 18:15

Quote:

Originally Posted by Schillachi (Post 16760783)
Om Prabowo

Prabowo tukang keruk apa ya?

Belum ngeh gitu...

airoel 19th April 2012 19:55

Quote:

Originally Posted by hijau_hijau (Post 16837188)
Prabowo tukang keruk apa ya?

Belum ngeh gitu...

Tukang keruk apa tukang kepruk bro..?
Bgmn kisah Abu-Ical & keluarga penggali batubara-dsb..?
Tukang keruk tanah-air udah berapa juta ton bro kira2nya..?
Semua yg dekat pemerintah jg bisa dikriminalisasi, tinggal perintah/kordinir polisi bro...

:piss:

airoel 19th April 2012 20:17

Quote:

Originally Posted by hijau_hijau (Post 16837188)
Prabowo tukang keruk apa ya?

Belum ngeh gitu...


kapan kita lebih jantan hadapi usa..?
hadapi malaysia aja seperti banci-obralan memalukan..!

kapan kita lebih bebas leluasa hadapi agenda usa tentang neolib & ekonomi kerakyatan..?
tentang intel-binaan, teror & kebebasan papua aja dituntun amerika..!







Kenapa kamu berharap kita lebih ringan dalam hadapi korupsi..!!!
Kenapa kamu berharap ekonomi kita lbh maju dari vietnam, dari negara2 asean..!!!

Kenapa kamu berharap negri kita bisa keluar dari krisis biaya sekolah..!!!
Kenapa kamu masih saja berharap tentang kehormatan bangsa..!!!

Kepada pundak siapa yg memikul, yg engkau yakin bisa mampu..!!!
Apa yg bisa kau harap dari negri ini, dari system yg tetap statis begini..!!!




*BullSh!t*

Schillachi 19th April 2012 21:20

Quote:

Originally Posted by hijau_hijau (Post 16837188)
Prabowo tukang keruk apa ya?

Belum ngeh gitu...

Batubara....

PT Energi Persada Nusantara, PT Nusantara Wahana Coal, PT Nusantara Kaltim Coal, PT Batubara Nusantara Coal, PT Kaltim Nusantara Coal, PT Nusantara Santan Coal, PT Nusantara Berau Coal.

tttt 20th April 2012 12:34

Quote:

Originally Posted by mabok_perawan (Post 16744742)
Mungkin ada yang menganggap “ Indonesia bisa berdemokrasi tanpa Parpol “ adalah sebuah angan-angan yang tak masuk akal, namun apa salahnya kita bangsa yang besar ini menciptakan sebuah sistem tanpa harus meniru-niru sistem produk bangsa lain yang cenderung liberal, kapitalis yang bertentangan dengan Pancasila.

Sebelum membahas lebih jauh, berikut ini adalah beberapa keburukan dari demokrasi dengan parpol :
1. Sekelompok orang akan melakukan dengan segala cara untuk membentuk sebuah partai baik dengan tujuan ikut meraih kekuasaan maupun hanya sekedar untuk mendapatkan dana.
2. Banyak menghabiskan biaya baik itu untuk proses pemilihan maupun kampanye yang dikeluarkan pemerintah maupun parpol.
3. Orang yang tidak mempunyai modal cukup tidak memungkinkan untuk mencalonkan diri.
4. Black campaign dan money politik banyak terjadi.
5. Para wakil yang terpilih cenderung akan bekerja untuk parpol-nya masing-masing.
6. Undang-undang yang dibuat cenderung demi kepentingan kelompoknya/partai-nya daripada kepentingan rakyat.
7. Jabatan dipemerintahan tidak akan selaras karena masing-masing akan membawa nama parpolnya.
8. Penegakkan hukum tidak akan berjalan sesuai hukum yang benar karena, intrik, konpromi antar parpol demi kekuasaan.
9. Konflik sering terjadi karena demi parpol memanfa’atkan isu SARA.
10. Suara rakyat terabaikan.
11. Dan lain-lain

Selain itu pemilihan presiden dari calon independen dlm pilpres, pilkada akan didiskriminasikan parpol, memang betul ada aturan [UUD]yang berbunyi :Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
Namun aturan ini sampai kapanpun tak akan berjalan, karena masing2 parpol akan memaksimalkan calonnya dan mempersempit peluang calon independent.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan, hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.
Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
3. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

Dari definisi dan ciri-ciri demokrasi diatas, tidak diharuskan sebuah demokrasi langsung maupun perwakilan harus dipilih wakil rakyat dari parpol. Indonesia dari segi wilayah teritorial maupun budaya berbeda dengan Negara-negara barat yang terlebih dahulu menganut sistem demokrasi.
Keberadaan unsur-unsur pemerintahan Rukun Tetangga [RT], Rukun Warga [RW], Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, jarang ditemukan dinegara-negara lain. Unsur pemerintahan tersebut bisa dimanfa’atkan untuk berdemokrasi tanpa parpol.

Dengan proses pemilihan wakil rakyat baik tingkat II, tingkat I maupun pusat, serta pilkada maupun pilpres :
1. Sekeluarga bermusyawarah untuk memilih wakilnya ke tingkat RT.
2. Wakil keluarga di tingkat RT berkumpul untuk memilih wakilnya ke tingkat RW.
3. Wakil tingkat RT yang terpilih berkumpul ketingkat desa untuk memilih wakilnya ketingkat kecamatan.
4. Wakil dari masing kecamatan mengajukan diri sebagai calon untuk dipilih langsung/perwakilan untuk duduk di tingkat II, tingkat I dan pusat, sesuai keinginan calon masing-masing, dengan kuota sesuai jumlah penduduk masing-masing daerah.
5. Dalam hal pilpres tiap-tiap propinsi mencalonkan calonnya untuk dipilih secara langsung/perwakilan ditiap wilayah Indonesia Bagian Timur, bagian Tengah, bagian Barat, kemudian ketiga calon tersebut dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan proses diatas dijamin para wakil rakyat akan bekerja bukan demi partai, namun demi rakyat yang telah memilihnya dan lebih hemat biaya.

Itulah sedikit gambaran bahwa bangsa Indonesia memungkinkan untuk berdemokrasi tanpa parpol.Kutipan dari sini

rasanya pernah ditulis di DF deh ide ini ........... tapi alternatif yang bagus


All times are GMT +8. The time now is 13:05.


Powered by vBulletin
Copyright © 2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.