DetikForum

DetikForum (http://forum.detik.com/index.php)
-   Malang Raya (http://forum.detik.com/forumdisplay.php?f=195)
-   -   [Malang]Malang Hari Ini... (http://forum.detik.com/showthread.php?t=91429)

finza 13th March 2009 09:56

[Malang]Malang Hari Ini...
 
dear Arek2 Malang....

trit ini berisi Info mengenai kota Malang & sekitarnya Update tiap hari, yg diambil dari beberapa media cetak maupun elektronik lokal Malang dan interlokal jg...memang'e wartel..:lol:

tujuannya agar temen2 Malang yg lagi berada nan jauh disana tetep bisa menga-update segala Info tentang kota tercintanya cukup dengan hadir di sini...

silahkan memberikan comment tetapi jangan terlalu OOT yg berlebihan...
karena OOT dapat menyebabkan tidak ngantuk,ketawa sendiri,lupa diri dan parahnya bisa2 hilang ingatan...:sweatdrop:

yang mau post & memberikan info..monggo kerr...:roses:

Shae-Lynn_Bourne 13th March 2009 09:57

Assssiikkkk...jd masiyo aku ga nang Malang...tp eruh kabar-e Malang yo...
Kereeeennn... :thumbsup:

:gembira:

finza 13th March 2009 10:01

Quote:

Logistik Pemilu Belum Beres
MALANG - Logistik pemilu untuk Kota Malang masih belum beres. Berdasarkan data KPUD Kota Malang, masih ada kekurangan 385 botol tinta untuk penanda jari pemilih. Semua jenis formulir untuk TPS (tempat pemungutan suara) juga belum datang. Termasuk bolpoin merah penanda kertas suara. "Itu tiga masalah logistik yang belum selesai. Kami hanya bisa menunggu," ungkap Wahyu Ida Herawati, anggota KPUD Kota Malang divisi logistik, kemarin.
Menurut dia, KPUD telah merencanakan distribusi logistik ke masing-masing PPK (panitia pemilihan kecamatan). Secepatnya, logistik itu dipak di dalam kotak suara sehingga bisa segera didistribusikan ke PPS (panitia pemungutan suara) tingkat kelurahan.
Namun, karena logistik belum lengkap, distribusi tidak bisa dilakukan sekaligus. Angkutan distribusi hanya menyebarkan logistik yang telah ada ke PPK. Antara lain surat suara, segel, kotak suara, bilik suara, dan sebagian tinta yang telah dikirim. Semua logistik itu mandek di tingkat PPK. Belum bisa didistribusikan ke PPS. "Tinta yang sudah ada 2.595 botol. Padahal kami perlunya 2.980 botol. Setiap TPS rencananya akan kami beri dua botol. Ya berhenti dulu," kata Ida.
Kemarin, proses pelipatan surat suara sudah beres. Sesuai prediksi, pelipatan beres dalam dua minggu. Itu karena KPUD merekrut lebih banyak orang untuk melipat. Dari 100 orang menjadi 200 orang per hari.
Jumlah surat suara DPRD Kota Malang 1.177 dus, DPRD Jatim 1.180 dus, DPD diperkirakan 1.180 dus, dan DPR RI diperkirakan 1.180 dus. Total diperkirakan ada 4.717 dus. Masing-masiong dus berisi 500 lembar surat suara. "Surat suara yang rusak tidak banyak. Kayaknya kok sedikit. Saya belum dapat laporannya," ujar Ida.
sumber..Jawa Pos Radar Malang Jumat,13 Maret 09

yourfriend 13th March 2009 10:09

Quote:

Originally Posted by finza (Post 6984148)
sumber..Jawa Pos Radar Malang Jumat,13 Maret 09

bagaimana kalau yang habis milih, kukunya dipotong sebagai ganti tinta. kayak sapi yang habis disuntik dipotong dikit kupingnya :lol:

finza 13th March 2009 10:14

Quote:

Pemkab Saling Lempar
Kasus Penarikan Mebelir Makin Runyam
KEPANJEN - Pemkab Malang tak bisa berbuat banyak menghadapi penarikan mebelir yang dilakukan pengrajin mebelir di sejumlah SD di Kabupaten Malang. Padahal mebelir berupa meja dan kursi itu sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Apalagi, pada Mei mendatang, mereka akan menghadapi ujian nasional (UN).
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang misalnya. Mereka mengaku tak mampu berbuat apa-apa karena pengadaan mebelir pada 2006 itu bukan jadi wewenang diknas. "Pengadaan mebelir itu agenda Bagian Perlengkapan Pemkab Malang. Seandainya itu wewenang kami, mungkin sudah sejak lama terselesaikan. Jadi, untuk saat ini kami tak bisa berbuat apa-apa," kata Suwandi, kepala Dinas Pendidikan Pemkab Malang.
Yang bisa dilakukan hanyalah mengimbau pada para pengusaha mebelir agar bersabar dan tak melakukan penarikan paksa. Karena penarikan itu bisa merugikan kepentingan ribuan siswa.
Sementara, Made Dewi Anggraeni, kabag Perlengkapan Pemkab Malang, pada saat pengadaan mebelir 2006 juga tak mau memberikan keterangan. "Saya masih sibuk," tandasnya.
Ketika ditanya soal banyaknya rekanan yang mendapat proyek untuk menggarap mebelir, Made juga enggan mengomentarinya. Dengan banyaknya rekanan yang diberi proyek oleh pemkab, kualitas mebelir menjadi beraneka ragam. Ada yang sesuai spesifikasi, tapi juga ada yang menyalahi spesifikasi. "Saya masih ada acara," ketus Made sambil menutup teleponnya.
Kasus mebelir itu sendiri terjadi pada 2006 yang menelan dana Rp 2,9 miliar. Proyek mebelir tersebut dikerjakan 33 rekanan untuk kebutuhan meja dan kursi 264 sekolah. Hingga saat ini pemkab masih belum membayar semua kewajibannya terhadap rekanan. Baik itu pada rekanan yang sudah mengerjakan proyek sesuai spesifikasi, ataupun rekanan yang menggarap proyek tak sesuai spesifikasi.
Karena pemkab tak juga memenuhi kewajibannya, maka pengrajin mebelir itu akhirnya mengambil secara paksa mebelir yang sudah ada di beberapa SD.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang Suhadi, mengatakan, seharusnya semua pihak termasuk eksekutif tidak saling mentang-mentang. Dia menganjurkan Bupati Sujud Pribadi segera memanggil semua pihak terkait. Terutama mantan kepala bagian perlengkapan pada 2006 lalu. Sehingga akar permasalahannya bisa diketahui. Termasuk juga mengapa Bagian Perlengkapan Pemkab Malang memberikan proyek pada banyak rekanan.
Dia juga minta pada eksekutif untuk bisa mengambil tindakan yang solutif. Yakni, tindakan yang menguntungkan bagi semua pihak. Menurutnya, pengusaha juga mempunyai hak untuk mengambil mebelir yang ada di sekolah. "Sebagai pengusaha mereka memang tak mau dirugikan. Itu hak mereka untuk mengambil, sebab mereka belum dibayar," terang Suhadi.
Namun, dia juga berharap agar pengusaha mebelir bisa bersikap bijak. Sebab ini menyangkut masalah kepentingan belajar mengajar. Karenanya, Suhadi berharap eksekutif secapatnya mengambil langkah. Tidak seperti saat ini yang hanya terkesan berpangku tangan dan saling menyalahkan. "Pengusaha jangan dikorbankan, siswa juga jangan dikorbankan. Kasihan siswa, mereka kan sebentar lagi menghadapi ujian," lanjutnya. (fir/war)


sumber....Jawa Pos Radar Malang, Jumat,13 Maret 09

yourfriend 13th March 2009 10:18

Quote:

Originally Posted by finza (Post 6984477)
sumber....Jawa Pos Radar Malang, Jumat,13 Maret 09

:bigcry::bigcry:
malang nian kotaku, sesuai namamu.

finza 13th March 2009 10:29

Hot News'e Arek2 Malang beberapa hari terakhir.....:sweatdrop:

Quote:

Tinjau Ulang Tarif PDAM

MALANG – Wali Kota Malang, Peni ‘Inep’ Suparto bertindak tegas. Terutama menyangkut perombakan struktur organisasi (SO) PDAM Kota Malang yang baru dan kenaikan tarif PDAM yang melebihi 30 persen. Jika keduanya dinilai tidak sesuai dengan aturan, harus ditinjau ulang.
Untuk mengkaji penerapan SO yang baru dan kenaikan tarif menyalahi aturan atau tidak, Inep masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kota Malang yang telah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja PDAM.
Tidak hanya dari laporan inspektorat, Inep juga meminta PDAM dan staf ahli wali kota, melakukan studi dan survei terkait penerapan SO yang baru. Terutama sekali menyangkut kenaikan tarif yang banyak dikeluhkan masyarakat.
‘’Peninjaun ulang dapat dilakukan setelah ada hasil studi dan survei yang dilakukan PDAM, inspektorat dan staf ahli wali kota. Semakin cepat akan semakin baik,’’ kata Inep kepada Malang Post, usai membuka sosialisasi Pemilu yang digelar Depkominfo di Hotel Grand Palace Malang, kemarin.
Seperti diketahui, penempatan pejabat baru struktur organisasi PDAM Kota Malang yang baru, berbau nepotisme. Keluarga direksi mendapatkan promosi jabatan yang cukup penting.
Dalam perubahan struktur yang baru, Retno Wulandari, istri Direktur Utama PDAM Kota Malang, Heryadi Santoso mendapatkan promosi jabatan sebagai manajer distribusi. Begitu juga dengan anaknya, Haryo Bagus Waskito mendapatkan jabatan sebagai Asisten Manajer (Asmen) bidang IT.
Menyoal kondisi tersebut, Inep mengaku belum mengetahui, apakah ada aturan yang dilanggar dalam penempatan pejabat baru di tubuh PDAM, dengan menempatkan garis keluarga dalam susunan direksi. Hal itu masih dalam evaluasi Inspektorat yang telah melakukan evaluasi beberapa waktu lalu.
‘’Tapi kalau dilihat dari etika, memang sangat tidak etis (menempatkan keluarga dalam SO PDAM, Red.). Kalau memang melanggar aturan, ya harus diubah,’’ ungkapnya.
Pasalnya, PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melayani publik tingkat tinggi. Karena kebutuhan air adalah kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dan perlu dikelola dengan profesional. ‘’Kalau memang dalam tubuh PDAM ada yang salah, harus segera dibenarkan. Tapi tidak perlu dibesar-besarkan,’’ tutur orang nomor satu di Pemkot Malang itu.
Soal kenaikan tarif air PDAM, Inep membantah jika kenaikan tarif air PDAM ditetapkan olehnya. Kenaikan tarif PDAM, ditetapkan anggota DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna akhir tahun lalu. Sesuai dengan hasil keputusan dewan, kenaikan tarif PDAM sebesar 30 persen.
Dalam aturannya, eksekutif mempunyai hak untuk mengajukan konsep-konsep kepada legislatif dan yang berhak untuk menetapkannya dewan. Wali kota hanya mengesahkan hasil keputusan yang telah ditetapkan dewan.
‘’Jadi jangan sampai terbalik. Keputusan kenaikan tarif PDAM itu melalui rapat paripurna dewan. Saya hanya mengesahkannya saja. Keputusan dewan sama dengan keputusan rakyat,’’ tegas Inep.
Hanya saja, kalangan dewan menolak jika disebut mereka yang menentukan besaran kenaikan tariff. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Syaiful Rusdi menyebut, dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, tidak pernah menetapkan kenaikan tarif air PDAM, apalagi sampai menetapkan besaran kenaikan hingga 30 persen.
Justru malah sebaliknya, dewan dalam pandangan umum masing-masing fraksi mendesak agar PDAM meninjau ulang kenaikan tarif air minum yang akan diberlakukan mulai tahun 2009.
Tidak hanya dalam rapat paripurna, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2009, panitia anggaran DPRD Kota Malang menyampaikan hal yang sama. Yakni agar PDAM meninjau kembali kenaikan tarif yang mencapai 30 persen.
Adapula yang menyarankan agar kenaikan tarif dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu. Kenyataanya, usulan dan desakan dari dewan hanya dianggap angin lalu.
‘’Tidak benar kalau penetapan tarif air minum PDAM ditetapkan dewan dalam rapat paripurna. Silahkan diperiksa dalam dokumen rapat paripurna dan rapat panggar dalam pembahasan PPAS dan KUA pada tahun lalu. Justru kami meminta untuk ditinjau ulang,’’ beber Syaiful Rusdi.
Kewenangan menaikan tariff, menjadi kewenangan PDAM yang ditetapkan kepala daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 23 tahun 2006 tentang pedoman dan tata cara pengaturan tarif air minum, disebutkan dalam pasal 21, tarif ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas. Berdasarkan penetapan tarif oleh kepala daerah, direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
‘’Aspirasi masyarakat meminta agar kenaikan tarif tidak dilakukan saat ini. Aspirasi itu sudah kami perjuangkan untuk membendung langkah PDAM, tapi PDAM tetap bersikukuh untuk menaikan tarif mulai awal Maret ini,’’ tandasnya. (aim/avi) (Muhaimin)




:nyerah:
sumber...Malang Post,Jumat 13 Maret 09

yourfriend 13th March 2009 10:35

walah, jik onok sing seneng ngono iku. sikat ae, seharusnya yang prof lah.

Bajak.Laut 13th March 2009 11:36

dilaporkan langsung oleh Finza dari studio 1 Makobu FM:music:

finza 13th March 2009 13:47

Quote:

Originally Posted by Bajak.Laut (Post 6986320)
dilaporkan langsung oleh Finza dari studio 1 Makobu FM:music:

weleh..malah ngomongno makobu sam...88,7 FM:gembira:


All times are GMT +8. The time now is 10:05.


Powered by vBulletin
Copyright © 2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.