DetikForum - China Siapkan Perlawanan soal Daftar Hitam Amerika Serikat.

Pemerintah China mengaku akan mengambil langkah tegas untuk menentang Amerika Serikat yang memasukkan biro keamanan dan perusahaan Tiongkok dalam 28 daftar hitam.

AS memasukkan perusahaan China ke dalam daftar hitam karena diduga terlibat pelanggaran hak warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.

China akan terus mengambil langkah tegas untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan, dan kepentingan pembangunan," kata jubir Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, Selasa (8/10).

Dikutip South China Morning Post, Geng menuduh AS memiliki niat jahat dan dia meminta mereka segera memperbaiki kesalahannya. Geng menegaskan AS untuk berhenti ikut campur dalam urusan dalam negeri China.

Selain pemerintah, beberapa perusahaan yang masuk daftar hitam tersebut juga mengecam keputusan itu. Perusahaan Hikvision menyatakan keputusan tersebut dapat berdampak buruk bagi rekan bisnis Hikvision.

Keputusan AS memasukkan 28 entitas China ke daftar itu dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan dialog perdagangan tingkat tinggi di Washington.

Menurut peneliti isu AS dari Akademi Ilmu Sosial China, Lu Xiang, daftar hitam tersebut akan berdampak buruk bagi hubungan kedua negara.

"Pemberian daftar hitam merupakan langkah yang kurang baik dari AS dan tidak membantu bagi perkembangan hubungan AS-China secara keseluruhan. Itu adalah masalah di luar isu Perdagangan China dan delegasi China tidak akan membahas isu Xinjiang di dalam dialog perdagangan dengan AS," katanya.

Profesor program studi hukum Universitas Hofstra, Julian Ku, menyebut tindakan AS yang menggunakan daftar hitam kerja sama dagang untuk alasan hak asasi manusia sejatinya dapat mengubah makna kebijakan itu sendiri.

"Untuk pertama kalinya, sebuah pemerintahan mengambil langkah konkret terhadap China terkait kebijakannya di Xinjiang. Selama kini, tindakan itu hanya sebatas dialog. Namun saat ini hal itu terlihat dalam tindakan," ujarnya dalam akun Twitter.

Selain daftar hitam, AS juga bakal membatasi visa bagi pejabat China yang dianggap bertanggung jawab terhadap penindasan warga Uighur dan minoritas Muslim.

Meski Kementerian Luar Negeri AS tidak merinci daftar nama pejabat yang masuk dalam pembatasan visa tersebut, namun parlemen secara khusus menyebut Ketua Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo.

"Tiongkok secara paksa menahan lebih dari satu juta Muslim di Xinjiang," tulis Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Twitter.

Pompeo mengatakan pembatasan itu juga akan berpengaruh pada keluarga para pejabat China, termasuk anak-anak mereka yang ingin belajar di AS.