Program Satu Hari tanpa Nasi di Depok Dikecam

[niapra]

Peraturan Pemerintah Kota Depok tentang One Day No Rice (Satu Hari tanpa Nasi) dikecam berbagai pihak. Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Bambang Wibawarta mengatakan program tersebut terlalu instan dan tidak efektif. Menurut Bambang, program Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail itu akan berdampak buruk di masyarakat. "Seharusnya mereka melakukan survei dulu, siap tidak makanan pengganti seperti singkong di konsumsi masyarakat," katanya, Rabu, 15 Februari 2012.

Bambang mengatakan program yang baru diberlakukan pada Selasa 14 Februari 2012 itu harus dipersiapkan dengan baik sebelum dijalankan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui, seperti mempersiapkan makanan pengganti, sosialisasi yang massif, dan perhitungan gizi. "Saya tidak yakin Pemkot Depok sudah melakukannya. Program itu tidak efektif," katanya.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 010/26-UM yang dikeluarkan Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Depok tentang One Day No Rice (Satu Hari Tanpa Nasi). Larangan ini berlaku para pengelola kantin di instansi pemerintah.
Kendala yang ada di depan mata, kata Bambang, adalah pola pikir dan budaya masyarakat kita yang sudah terbiasa makan nasi. Masyarakat akan kaget jika harus dipaksa mengkonsumsi yang lain. "Pola pikir kita sudah begitu. Kalau tidak makan nasi, ya belum makan," katanya.

Kritik juga datang dari LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok). Koordinator Kapok Kasno mengatakan kebijakan tersebut sangat konyol. Apalagi, katanya, ada poin yang menyatakan penjual nasi tidak boleh naik-turun lewat lift saat mengantar nasi ke ruang instansi pemerintahan dengan alasan menghemat listrik. "Kebijakan itu sangat konyol dan mengada-ada," katanya. Kasno mengatakan tidak mungkin pengantar makanan ke lantai lima Pemkot harus jalan kaki sementara para pegawai dengan seenaknya naik turun naik lift. "Apa mereka tidak berkaca dan tidak tahu diri bahwa mereka yang boros," katanya. Menurut Kasno, kebijakan itu sangat diskriminatif. Hal itu akan merugikan para pedagang kecil di lingkungan Pemerintah Kota Depok. "Padahal mereka yang bertahun-tahun mengisi perut para pegawai negeri sipil," katanya.

Kepala Sub Bagian Humas Pemerintah Kota Depok Derico mengatakan peraturan itu diterbitkan karena produksi beras di wilayah Depok sangat minim. Oleh karena itu, katanya, konsumsi beras perlu diminimalisasi. "Pemkot Depok ingin mengalihkan konsumsi beras ke makanan pengganti," katanya. Menurut Derico, Surat Edaran tersebut baru dilakukan di tataran aparatur Pemerintah Kota Depok. Sifatnya tidak memaksa dan sanksi pun belum ada karena masih bersifat internal. "Yang penting kesadaran dulu. Mereka akan mengerti jika sudah tahu tujuannya," katanya.
Derico mengatakan pemerintah perlu menerapkan aturan ini untuk melindungi ketahanan pangan masyarakat Depok. Alasannya, jika harga beras naik maka harga bahan pangan juga akan ikut naik. "Penjual nasi juga sudah kami kumpulkan. Tidak sampai rugilah mereka," katanya.

SUMBER

gimane nih agan2 di depok...

[cumi_kuadrat]

gw malah mikir depok bisa ngak ye.. sehari tanpa mall
jadi mall nye tutup seharii aje.. gw yakin margonda lancar banget dah

[nazhaf2010]

siip variasi makanan dong

[Nila_Jingga]

Kl mau mengajarkan masyarakat utk mulai mengganti nasi ga bisa instan kale...
ane aja kl mkn blm pake nasi blm berasa kenyang

harus dididik sejak dini n mulai diterapkan secara perlahan2... IMO

[alfred.am]

bullshit, yg ngikut paling yg lagi punya program diet

[FoeLung]

Kayaknya walikota Depok juga perlu intropeksi diri. Banyak penolakan asal tolak...

[kang.ojek]

Ganti pake lontong aja deh....

[konya]

Originally Posted by kang.ojek

Ganti pake lontong aja deh....

minta di lempar lontong nie...:Nyengir:

[karma_sakti]

Sebagai warga depok, saya mendukung aksi ini. emang gak bisa instan makanya programnya cuma sehari. Mantab...

[FoeLung]

Originally Posted by kang.ojek

Ganti pake lontong aja deh....

Nggak perlu dibahas. Yg penting tolak dan kecam...