Sebanyak 48,91 persen penduduk Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta tidak mempunyai bangunan atau rumah atau tempat tinggal milik sendiri. Kalau saja penduduk Jakarta sebanyak 10 juta, berarti ada 4,89 juta warga yang mengontrak atau menyewa tempat tinggal orang lain untuk dijadikan hunian.*
"Sebanyak 48,91 persen penduduk DKI Jakarta tidak mempunyai bangunan atau rumah atau tempat tinggal sendiri," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto dilansir oleh Republika.co.id
Menurut dia, jika dibandingkan antarprovinsi, persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri cenderung lebih tinggi daripada bukan milik sendiri. Namun, untuk DKI Jakarta, kata dia, persentase rumah tangga yang menempati bangunan milik sendiri sebanyak 51,09 persen atau hampir berimbang dengan rumah tangga yang menempati bangunan bukan milik sendiri sebanyak 48,91 persen.*
Ini artinya, hampir separuh penduduk DKI yang berstatus âkontraktorâ atau ngotrak. Besarnya angka penduduk Ibu Kota yang belum punya hunian ini merupakan ancaman tersendiri. Pasalnya, dalam keadaan terdesak dan terpaksa banyak yang kemudian mendirikan pemukiman illegal. Hal itulah yang diberantas di era Jokowi dan Ahok. Penggusuran dan penertiban. Entah bagaimana dengan lima tahun kedepan. Anies-Sandi sendiri berjanji tidak aka menggusur.
Problem hunian di DKI ini mengundang keprihatinan. PT. Duta Paramindo Sejahtera selaku pengembang apartemen Green Pramuka melihat, dari hampir lima juta penduduk itu masih banyak yang memiliki kemampuan membeli hunian. Khususnya apartemen. Mereka umumnya terkendala pada persoalan adminsitrasi perbankan. Seperti slip gaji.
Menyiasati problem itu, Green Pramuka lantas meluncurkan program promo cicilan tanpa slip gaji. Yaitu cicilan yang dapat diangsur selama 120 kali. Untuk memiliki hunian yang unitnya sudah tersedia, konsumen cukup membayar uang muka 20 persen dan bisa langsung menempati unit yang full furnished.
âUntuk itu, Green Pramuka menawarkan kemudahan berupa program cicilan lebih panjang, yakni sekitar 120 kali atau sekitar 3 jutaan rupiah per bulan kepada konsumen,â kata Direktur Pemasaran Green Pramuka City, Jeffry Yamin saat dijumpai disela-sela Magnolia Fiesta Festival Jajanan Kampoeng Nusantara di area Green Pramuka, Jakarta, Minggu (29/10).
Jeffry menambahkan program kemudahan kepemilikan apartemen di Green Pramuka diharapkan dapat menjadi solusi dalam mewujudkan impian masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau dengan lokasi yang strategis dan nyaman di tengah Kota Jakarta. âDaripada mengontrak rumah atau sewa apartemen di tempat lain lebih baik dananya dialihkan untuk memiliki apartemen di Green Pramuka,â ujarnya.
Harapan DP 0 Persen
Salah satu janji kampanye kepemilikan hunian yang jadi magnet elektroal Anies-Sandi saat Pilkada adalah DP 0 persen. Meski banyak ditentang, program tersebut jadi primadona mengingat besarnya kebutuhan hunian di DKI. Namun tahun anggaran 2017, program tersebut tidak dapat direalisasikan. Anies menjanjikan, DP 0 persen dapat dinikmati mulai tahun 2018.
Tapi masyarakat yang akan mengajukan diri dalam program DP 0 persen tentu saja haru bersabar mengantre. Peminat program ini dipastikan membludak sehingga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Selain KTP harus DKI, juga soal kemampuan pendapatan bulanan.
Nantinya, rekening warga akan dicek secara rutin setiap bulan selama enam bulan. Karena itu, Anies menyatakan, tidak mungkin jika program rumah DP 0 dimulai pada tiga bulan awal masa jabatannya yang juga tiga bulan terakhir tahun 2017.
"Jadi memang dilaksanakannya 2018, tidak bisa 2017," ucap Anies dilansir oleh Kompas.com
http://sains.kompas.com/read/2017/05....tak.bisa.2017
Ayo bersinergi pemerintah dan swasta, bantu warga miliki hunian yang nyaman. Gak kasihan apa, lihat suadara-saudara kita tinggal di kolong.
