View Single Post
Old 6th December 2018, 19:33
#1  
adama
Groupie Member
adama is offline

adama's Avatar

Join Date: Dec 2008
Location: Planet Keron
Posts: 32,179
adama Super Legendadama Super Legendadama Super Legendadama Super Legendadama Super Legendadama Super Legendadama Super Legendadama Super Legendadama Super Legendadama Super Legendadama Super Legend

Default Pemerintah anggap simpanan di Bank BUMN bukan utang/kewajiban yg harus dikembalikan.

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan soal kondisi utang perusahaan negara yang telah menyentuh Rp 5.271 triliun per September 2018. Total utang terbuat tidak seluruhnya utang riil.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menyampaikan, misalnya utang BUMN di sektor keuangan, dari Rp 3.311 triliun hanya Rp 529 triliun yang merupakan utang pinjaman. Sisanya berasal dari dana pihak ketiga (DPK) Rp 2.448 triliun, serta dari premi asuransi dan sebagainya Rp 335 triliun.

Berikutnya utang riil BUMN, yaitu dari BUMN sektor non keuangan adalah 1.960 triliun. Artinya yang bisa disebut utang sebenarnya adalah Rp 1.960 triliun ditambah Rp 529 triliun, yaitu Rp 2.489 triliun.

"Artinya yang riil utang di sini Rp 1.960 triliun," katanya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Utang BUMN Tembus Rp 5.000 Triliun!

Utang riil tersebut terdiri dari utang pegawai, cadangan asuransi bagi pendiri, premi ditanggung perusahaan, dan lain sebagainya.

"Di dalam itu termasuk utang pegawai, cadangan asuransi bagi pendiri, yang harus diakui sebagai utang. Misal premi ditanggung perusahaan," sebutnya.

Dia menjelaskan mengenai DPK senilai Rp 3.311 triliun, jika digabungkan ke dalam utang secara keseluruhan memang totalnya jadi Rp 5.271. Namun, DPK tidak bisa benar-benar dianggap sebagai utang.

"(DPK) itu apa bisa dikategorikan sebagai utang? Secara accounting betul utang bank ke anda (nasabah). Tapi konsepnya itu simpanan di mana dari Rp 3.311 triliun tidak harus dia bayar kembali ke anda, kecuali dia narik (uangnya). Kalau narik, DPK turun. Jadi ini not really utang, itu DPK," jelasnya.

Baca juga: Ini 10 BUMN dengan Utang Terbesar

Sama halnya dengan premi dari BUMN di sektor asuransi. Ada premi senilai Rp 335 triliun yang tidak bisa disebut sebagai utang riil, yang mana perusahaan hanya akan mencairkan premi ketika ada pertanggungan.

"Kalau seluruh asuransi Rp 335 triliun. Cadangan premi, kewajiban up to real asuransi kalau orang meninggal atau terjadi pertanggungan dia harus gantikan, kalau tidak ya tidak," tambahnya.
--------------------------

Luar biasa sesatnya...dari jaman rikiplik juga dana pihak ketiga yang disimpan di bank adalah dana masyarakat dan bukan kepunyaan bank yang tak bisa ditahan bank pengambilannya oleh yang punya, oleh karena itu harus diperlakukan sebagai suatu kewajiban, layaknya utang yang harus bisa diambil setiap saat dan wajib harus ada.

Masyarakat menyimpan duitnya di bank hanya mengandalkan kepercayaan pada bank bersangkutan, masyarakat percaya bank bisa mengembalikan uang yang mereka percayakan ke bank setiap saat mereka butuh atau pengen ambil. Jelas tak ada itikad baik jika kementrian BUMN anggap simpanan masyarakat bukan suatu kewajiban dan tak bisa disebut dengab HUTANG.


Last edited by adama; 6th December 2018 at 19:42..
Reply With Quote