View Single Post
Old 21st January 2019, 16:38
#27  
kumalraj
Groupie Member
kumalraj is offline

Join Date: Feb 2016
Location: Kampung Keling
Posts: 15,308
kumalraj Super Legendkumalraj Super Legendkumalraj Super Legendkumalraj Super Legendkumalraj Super Legendkumalraj Super Legendkumalraj Super Legendkumalraj Super Legendkumalraj Super Legendkumalraj Super Legendkumalraj Super Legend

Default

Ini biar jelas:

https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publi...-profesi-artis

Bagi pekerja seni yang melakukan pekerjaan bebas tidak boleh menghitung Pajak Penghasilannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, walaupun memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 milyar setahun. Namun, mereka diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan cukup menyelenggarakan pencatatan.

Bagi mereka yang penghasilan brutonya lebih dari Rp 4,8 milyar setahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Mereka menghitung Pajak Penghasilan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial.

Bagi artis dengan penerimaan bruto dibawah Rp 4,8 milyar, PPh terutang tidak boleh dihitung menggunakan PP nomor 46 tahun 2013, karena dia melakukan pekerjaan bebas. Artis tersebut bisa memilih untuk menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dengan syarat memberitahukan kepada KPP dalam tiga bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Artis tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan atas penghasilannya dari pekerjaan bebas, baik dari dalam maupun luar negeri. Pencatatan secara kronologis untuk setiap tahun kalender (1 Januari sampai dengan 31 Desember), dengan format sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000, NPPN dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan lokasi wajib pajak. Untuk pekerjaan bebas bidang seni, besarnya NPPN adalah sebagai berikut:

35% berlaku untuk 10 ibukota propinsi berikut : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
32,5% berlaku untuk ibukota propinsi, selain 10 ibukota propinsi di atas;
30% berlaku untuk daerah lainnya.

---

Jadi tidak ada yang 50%. Mungkin yang 50% itu bagi yang melakukan pembukuan (penghasilan diatas Rp 4,8 M per tahun). Pengeluaran-pengeluaran tertentu yang menyangkut profesi si artis itu hanya boleh dipotong 50%. Jadi operasi plastik Rp 100 juta, maka itu bisa dihitung Rp 50 juta sebagai pengeluaran yang bisa dipakai untuk potong pendapatan yang kena pajak.

Dari artikel:

Seorang presenter atau foto model lebih mengandalkan penampilan fisik. Bagi mereka, biaya perawatan salon dan operasi plastik bisa dikategorikan sebagian merupakan pengeluaran dalam rangka memelihara penghasilan, dan sebagian merupakan untuk kepentingan pribadi. Pengeluaran untuk operasi plastik biasanya memiliki manfaat lebih dari satu tahun, sehingga pembebanannya melalui penyusutan. Pengeluaran untuk operasi plastik mirip dengan dengan biaya pemeliharaan aset biologis yang memberikan hasil berkali-kali, misalnya sapi perah. Masa manfaat operasi plastik mungkin tidak lebih dari lima tahun sehingga masuk dalam kelompok 1 dan hanya 50% yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Berikut biaya-biaya atau pengeluaran yang biasanya dikeluarkan seorang artis :

- Gaji manajer artis

- Biaya transportasi

- Biaya perawatan salon

- Biaya operasi plastik

- Biaya pembelian pakaian

- Biaya fitnes

King of Losers
Reply With Quote