Quote:
Originally Posted by adama
Jelas saya tidak setuju kalau sampe digratiskan karena itu bukan maksud dan tujuan subsidi, mungkin yang anda maksud itu "allowance". Dan itu kebijakan sosialis, bukan populis.
Mayoritas merasa tidak didengarkan karena ada perbedaan antara janji kampanye sebelum terpilih dengan pelaksanaan kebijakan setelah terpilih, semisal : janji enggak ngegusur, namun setelah terpilih malah ngegusur.
Salah satu kelemahan demokrasi adalah lepasnya kontrol suara mayoritas terhadap kebijakan pemimpin setelah terpilih, karena kontrol penyeimbang berupa wakil rakyat tidak dibekali aturan konstitusi yang bisa melengserkan pemimpin terpilih jika melanggar janji kampanye. Pemimpin terpilih diambil sumpahnya untuk mentaati konstitusi, selama tidak melanggar konstitusi, walau melanggar janji pada pemilihnya itu pemimpin tidak bisa dilengserkan.
Kontrol mayoritas hanya ada pada pemilihan ulang atau pemilihan pada periode berikutnya, dengan tidak memilih lagi calon pemimpin yang telah melanggar janji-janjinya pada pemilihan lalu.
Ini juga jawaban tuk Freya yang diatas singgung soal " wakil rakyat " dalam demokrasi...teng kyu
 |
Lah kenapa gak setuju wan ?
Itu jelas populis, tau gak apa lagi kebijakan populis ?
BLT wan ! Bagi2 duwit, kalau isa setiap WN dapat 1M !
Gak usah dihubung2kan dengan sosialisme, kita ngomong khusus soal populis saja
Ok anda jelaskan kelemahan demokrasi di atas, yang anda belum jelaskan gmn cara populisme memperbaiki itu ?
