[finza]

Pemkab Saling Lempar
Kasus Penarikan Mebelir Makin Runyam
KEPANJEN - Pemkab Malang tak bisa berbuat banyak menghadapi penarikan mebelir yang dilakukan pengrajin mebelir di sejumlah SD di Kabupaten Malang. Padahal mebelir berupa meja dan kursi itu sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Apalagi, pada Mei mendatang, mereka akan menghadapi ujian nasional (UN).
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang misalnya. Mereka mengaku tak mampu berbuat apa-apa karena pengadaan mebelir pada 2006 itu bukan jadi wewenang diknas. "Pengadaan mebelir itu agenda Bagian Perlengkapan Pemkab Malang. Seandainya itu wewenang kami, mungkin sudah sejak lama terselesaikan. Jadi, untuk saat ini kami tak bisa berbuat apa-apa," kata Suwandi, kepala Dinas Pendidikan Pemkab Malang.
Yang bisa dilakukan hanyalah mengimbau pada para pengusaha mebelir agar bersabar dan tak melakukan penarikan paksa. Karena penarikan itu bisa merugikan kepentingan ribuan siswa.
Sementara, Made Dewi Anggraeni, kabag Perlengkapan Pemkab Malang, pada saat pengadaan mebelir 2006 juga tak mau memberikan keterangan. "Saya masih sibuk," tandasnya.
Ketika ditanya soal banyaknya rekanan yang mendapat proyek untuk menggarap mebelir, Made juga enggan mengomentarinya. Dengan banyaknya rekanan yang diberi proyek oleh pemkab, kualitas mebelir menjadi beraneka ragam. Ada yang sesuai spesifikasi, tapi juga ada yang menyalahi spesifikasi. "Saya masih ada acara," ketus Made sambil menutup teleponnya.
Kasus mebelir itu sendiri terjadi pada 2006 yang menelan dana Rp 2,9 miliar. Proyek mebelir tersebut dikerjakan 33 rekanan untuk kebutuhan meja dan kursi 264 sekolah. Hingga saat ini pemkab masih belum membayar semua kewajibannya terhadap rekanan. Baik itu pada rekanan yang sudah mengerjakan proyek sesuai spesifikasi, ataupun rekanan yang menggarap proyek tak sesuai spesifikasi.
Karena pemkab tak juga memenuhi kewajibannya, maka pengrajin mebelir itu akhirnya mengambil secara paksa mebelir yang sudah ada di beberapa SD.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang Suhadi, mengatakan, seharusnya semua pihak termasuk eksekutif tidak saling mentang-mentang. Dia menganjurkan Bupati Sujud Pribadi segera memanggil semua pihak terkait. Terutama mantan kepala bagian perlengkapan pada 2006 lalu. Sehingga akar permasalahannya bisa diketahui. Termasuk juga mengapa Bagian Perlengkapan Pemkab Malang memberikan proyek pada banyak rekanan.
Dia juga minta pada eksekutif untuk bisa mengambil tindakan yang solutif. Yakni, tindakan yang menguntungkan bagi semua pihak. Menurutnya, pengusaha juga mempunyai hak untuk mengambil mebelir yang ada di sekolah. "Sebagai pengusaha mereka memang tak mau dirugikan. Itu hak mereka untuk mengambil, sebab mereka belum dibayar," terang Suhadi.
Namun, dia juga berharap agar pengusaha mebelir bisa bersikap bijak. Sebab ini menyangkut masalah kepentingan belajar mengajar. Karenanya, Suhadi berharap eksekutif secapatnya mengambil langkah. Tidak seperti saat ini yang hanya terkesan berpangku tangan dan saling menyalahkan. "Pengusaha jangan dikorbankan, siswa juga jangan dikorbankan. Kasihan siswa, mereka kan sebentar lagi menghadapi ujian," lanjutnya. (fir/war)

sumber....Jawa Pos Radar Malang, Jumat,13 Maret 09