View Single Post
Old 12th January 2017, 13:18
#10  
nika.crown
Addict Member
nika.crown is offline

Join Date: Apr 2015
Posts: 781
nika.crown has become a superstarnika.crown has become a superstarnika.crown has become a superstarnika.crown has become a superstarnika.crown has become a superstarnika.crown has become a superstarnika.crown has become a superstar

Default Komentar Pasha Soal Tudingan Kontrakan 1 Miliar

Quote:
KOMPAS.com — Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sigit Purnomo Said membantah menyewa rumah yang dibiayai pemerintah kota setempat senilai Rp 1 miliar.

Saat dihubungi dari Palu, Rabu (11/1/2017), pria yang akrab disapa Pasha "Ungu" itu menyatakan, informasi terkait besaran sewa rumah tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

"Informasi ini ngaco. Kontrakan apa yang sebesar Rp 1 miliar, datanya dari mana? Kalau mau memberi informasi kepada masyarakat itu harus akurat," kata dia.

Menurut dia, sewa rumah yang ditempatinya itu sebesar Rp 60 juta per bulan. Untuk enam bulan berjalan, sewanya sudah dibayar dengan mencarikan uang sendiri.

"Kalau dikatakan ada anggaran pada tahun 2017, silakan cek saja. Ini ngarang dan tidak berkualitas," katanya.

Jika pun ada penganggaran saat pertama menempati rumah tersebut, nilainya tidak terlalu besar. Semua barang yang ada di rumah tersebut juga telah dipindahkan ke rumah jabatan.

"Memang ada pembelian televisi, lemari, dan alat kelengkapan rumah tangga lainnya yang nilainya tidak sampai Rp 50 juta," katanya.

Sigit mengakui adanya fasilitas rumah jabatan. Namun, rumah jabatan itu sudah ditempati Dinas Pertanian.

"Hal ini tidak perlu dibesar-besarkan karena memang pemerintah wajib menyediakan rumah jabatan untuk kepala daerah dan tidak disebutkan besaran angkanya," katanya.

Menurut dia, jika memang hal itu keliru, maka DPRD sudah lambat bersikap.

"Kenapa sekarang baru dibicarakan, tidak pada saat Dinas Pertanian menempati rumah jabatan itu. Tapi kalaupun belum ada rumah jabatan, maka pemerintah wajib menyediakannya, apakah dengan membeli atau mengontrak," katanya.

Semestinya, kata dia, DPRD yang menindaklanjutinya sebelum masalah ini timbul, yakni dengan membicarakan penyediaan rumah jabatan untuk kepala daerah yang baru.

"Saya berharap DPRD dapat sejalan dengan pemerintah, bukan menjadi musuh, karena kita pada dasarnya sama, dipilih oleh rakyat," kata Pasha.
Sebulan semiliar ya gak ada laah!! tapi kalo dianggarin kan buat pertahun.. 10 bulan aja 600 juta ente punya tagihan kontrakan. Sisanya bisa buat tagihan yang lain..

Sit back and relax
Reply With Quote