Puluhan aktivis mahasiswa, buruh dan petani menggelar aksi memperingati “14 Tahun Reformasi Rezim SBY gagal total” dalam Panggung Rakyat melawan Lupa di pusat kota Medan, Senin (20/5/2012).
Mereka menyerukan sejumlah tuntutan terhadap agenda reformasi 1998 yang masih belum selesai. Diantaranya, birokrasi yang tidak reformis, cabut UU Penanganan Konflik Sosial, RUU Perguruan Tinggi, RUU Kamnas, RUU Ormas, berikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, menolak system kerja outsourching, tingkatkan kesejahtarean buruh dan petani, hentikan perampasan tanah rakyat, diskriminasi perempuan, tangkap koruptor, tolak kenaikan BBM, usut dan tuntaskan kejahatan HAM mulai Tahun 1965, 1998 sampai sekarang, hentikan praktek ekonomi neolib, berikan kesehatan gratis untuk rakyat.
Rikson Tampubolon, Ketua GMKI cabang Medan dalam orasinya menyampaikan catatan dalam 14 tahun reformasi sejak tahun 1998, terkhusus soal kebebasan beragama dan berkeyakinan belakangan ini yang terus diuji.
“Negara ini adalah Negara yang mengedepankan demokrasi yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Tetapi kenapa sampai saat ini, masih banyak kasus radikalisme dan intoleransi umat beragama? Seperti yang terjadi di Kabupaten Singkil, Aceh, belasan gereja disegel pemerintah beserta ormas tertentu dan terancam dirobohkan. Sebelumnya ada kasus GKI Yasmin, HKBP Philadelpia, Ahmadiyah yang tidak jelas penyelesaiannya. Sepertinya Negara sudah tunduk terhadap kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan harmoni kerukunan umat beragama kedepannya," paparnya.
Massa aksi serentak berteriak, “revolusi...revolusi… revolusi”. “Bila Rezim SBY-Budiono tidak bisa menjawab persoalan bangsa dan Negara hari ini, kita bersiap revolusi”, sambung Nicho, Kordinator Aksi.
Setelah berorasi bergantian, massa aksi yang menggelar aksi mereka di bundaran kantor pos lapangan merdeka medan, membacakan pernyataan sikap bersama lalu membubarkan diri dengan tertib.
[S.U.M.B.E.R]