Sepekan perjalanan Anies Rasyid Baswedan menjadi Gubernur baru di Jakarta tak berjalan manis. Bekas mendikbud ini terus dirundung masalah. Mulai dipolisikan karena pidatonya, hingga kabar rombongannya melawan arus di Puncak, Jawa Barat.
Masih terekam jelas ketika Anies bersama wakilnya, Sandiaga Salahuddin Uno dilantik Presiden Jokowi, di Istana Negara pada Senin (16/10) lalu. Anies-Sandi, sah menjadi Gubernur dan Wagub Jakarta.
Euforia terjadi, ribuan pendukung Anies-Sandi memadati Balai Kota, kantor jagoan mereka. Pesta rakyat pun disajikan. Masyarakat dihibur dengan berbagai hiburan musik, mulai dari tarian tradisional Betawi hingga penampilan dari pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani.
Hadirin yang datang sangat antusias. Sampai-sampai, sebanyak 6.000 porsi makanan lokal ludes dalam hitungan menit. Di hadiri ribuan massa rakyat, tentu membuat Anies-Sandi, sebagai yang 'diselamatkan' tampil bersemangat.
Bisa jadi, saking bersemangatnya, pidato perdana Anies sebagai Gubernur Jakarta, berbuntut panjang. Ya, Anies menyelipkan kata 'pribumi' dalam pidatonya. Banyak pendapat, Anies tak etis, dan dianggap melanggar UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang penghapusan diskriminasi rasial.
Baru sehari menjadi Gubernur, Anies dipolisikan. Jack Boyd Lapian, dari Inisiator Gerakan Pancasila melaporkan Anies ke Bareskrim Polri, Selasa (17/10). Boyd menyoalkan kata pribumi yang dikatakan Anies.
"Terkait dengan bahasa Beliau bicara mengenai pribumi yang dulu kalah sekarang pribumi harus menang. Ini pribumi yang mana? Pribumi Arab, Cina atau pribumi yang betul asli Indonesia," ujar Boyd. Boyd berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998. Dalam Inpres tersebut, penggunaan istilah "pribumi" dilarang dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah.
Ormas Banteng Muda Indonesia (BMI) juga melaporkan Anies ke Bareskrim Polri setelah laporannya ditolak Polda Metro Jaya. Dua laporan itu kemudian dijadikan satu laporan polisi. Laporan tersebut diterima dengan laporan polisi nomor LP/1072/X/2017/ Bareskrim.
Dipolisikan, Anies tidak mau komentar. Namun, terkait pidato tersebut, Anies sempat meluruskan konteks dalam pernyataan tersebut. "Itu pada konteks pada era penjajahan. Karena saya menulisnya juga pada zaman penjajahan dulu karena Jakarta itu kota yang paling merasakan," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10).
Anies tak bicara apakah pidato itu ditulisnya sendiri atau ada tim yang mempersiapkan. "Pokoknya itu digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda. Jadi anda baca teks itu bicara era kolonial Belanda," jelas Anies lagi.
Masalah yang dihadapi Anies tidak hanya itu. Belakangan, muncul kabar rombongan Gubernur Anies menerobos jalur one way usai meninggalkan acara Tea Walk di Gunung Mas, Bogor, Sabtu (21/10). Bahkan, beredar kabar jika rombongan Anies ditilang polisi karena melanggar aturan.
Ceritanya begini, saat itu jalur Puncak memang padat. Antrean mengular hingga 10 kilometer. Di hari itu juga rombongan Gubernur DKI Jakarta datang ke Gunung Mas Puncak untuk menghadiri acara jalan-jalan di kebun teh atau tea walk Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) DKI. Kegiatan tahunan ini diikuti sekitar 8.000 orang.
Rombongan Anies Baswedan menjadi sorotan karena disebut sebagai penyebab macet. "Ada yang parkir di pinggir jalan, ada yang melambung. Ini jadi titik macet," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bogor Ajun Komisaris Hasby Ristama, Sabtu (21/10).
Anies dan Sandi tiba di Gunung Mas pukul 07.11 dan membuka acara tea walk itu. Sebentar di Gunung Mas, rombongan Anies bergegas karena harus menghadiri pengukuhan Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada Bogor Raya di Kebun Raya Bogor jam 10.00.
Rombongan Anies keluar dari Gunung Mas sekitar pukul 08.00. Jarak Gunung Mas menuju Kebun Raya sekitar 27 kilometer dengan waktu tempuh sekitar sejam.
Persoalannya, jalur Puncak sudah berlaku one-way. Setiap Sabtu, jalur puncak memberlakukan satu arah setiap jam 07.00-11.00, hanya mobil dari arah Jakarta yang masuk. Jalur sebaliknya berlaku pada Minggu sore.
Hanya keadaan darurat yang bisa melawan arus. Yaitu laju ambulan yang membawa ibu melahirkan dan mobil pembawa jenazah. Pejabat mau lewat, bukan keadaan darurat. "Ini bahkan dulu ada menteri saya tidak izinkan menembus one way. Saya arahkan ke jalur alternatif, alhamdulillah menteri itu ikut arahan kami," kata Hasby.
Hasby mengatakan sempat dihubungi pihak Pemprov DKI yang meminta pengawalan Gubernur Jakarta yang akan turun dari Gunung Mas. Polres Bogor meminta rombongan Anies untuk menunda turun karena kondisi lalu lintas jalur Puncak macet parah.
Kepolisian Resor Bogor pun menyiapkan jalur alternatif yang dapat dilalui rombongan Gubernur DKI Jakarta agar tetap bisa turun dari Gunung Mas menuju Jakarta. Jalur alternatif melalui Taman Safari Indonesia, yang biasa digunakan untuk jalan warga Puncak, dengan dikawal petugas.
Kepolisian, kata Hasby, tidak bisa berbuat banyak karena rombongan Anies Baswedan tetap turun dari Puncak dengan cara melawan arus. Rombongan turun dari Puncak tanpa pengawalan petugas kepolisian. Rombongan Anies menerobos one way dari Gunung Mas hingga kawasan Megamendung, Bogor.
Anies tiba di acara pengukuhan Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada Bogor Raya di Kebun Raya Bogor pukul 11.40. Ia mengatakan, keterlambatannya itu disebabkan kemacetan parah di kawasan Puncak.
Apa tanggapan Anies soal disebut sebagai penyebab macet Puncak? Dia tidak banyak komentar. Eks Mendikbud itu menegaskan pihaknya sudah menyampaikan penjelasan melalui Tim Komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Naufal Firman Yursak.
"Sudah dijelaskan, sudah dijelaskan," kata Anies sambil menggelengkan kepala, di Masjid Jami'Al Mansur, Jembatan Lima, Jakarta, kemarin.
Menurut rilis yang disebarkan kepada awak media, Naufal menyatakan rombongan Gubernur sepenuhnya dipandu oleh petugas pengawalan dari Polres Bogor dan Dinas Perhubungan menuju jalur alternatif. Rute ditentukan oleh Patwal; termasuk saat melewati ruas Jalan Raya Puncak sepanjang +/- 3 km menuju jalur alternatif, adalah mengikuti panduan Patwal Polres Bogor. Rombongan kemudian turun melalui jalur alternatif (bukan melalui jalur utama yang berlaku one way) hingga ke Kota Bogor melalui jalur alternatif tapos ciawi. Di bagian inilah terjadi miskomunikasi dari jajaran tim pengawalan.
Sepekan ini, masalah Anies bukan itu saja. Dia sudah dituntut janji manisnya ketika berkampanye. Di antaranya, janji menutup hotel Alexis yang diduga menjadi tempat prostitusi, dan sempat disebut Ahok ada 'surga dunia', kemudian janji menyetop megaproyek reklamasi Teluk Jakarta, hingga ditagih janji buruh yang menuntut UMP Rp 7 juta.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit tidak heran jika perjalanan sepekan Anies menjadi Gubernur penuh liku. Menurutnya, ini disebabkan karena Anies memang tidak siap menjadi seorang eksekutor.
"Sepekan Anies tak manis. Karena memang dia tidak siap menjadi gubernur. Dia itu lebih kelihatan didorong-dorong elite politik hingga kelompok Islam radikal. Karena dipandang lebih pantas hadapi Ahok, semula kan Sandi yang jadi calon gubernur," ujar Arbi kepada Rakyat Merdeka.
Ketidaksiapan Anies sebagai eksekutor itu terlihat dari pidato perdana yang menyebut kata pribumi. Menurutnya, pidato itu seakan-akan ditujukan kepada seluruh Indonesia, bukan Jakarta. Padahal, saat itu dia berpidato dalam skup Gubernur Jakarta.
"Pidatonya seakan-akan untuk Indonesia, pribumi itu Indonesia bukan betawi. Konflik pribumi nonpribumi juga bukan di Jakarta setelah itu di Bandung. Jadi akal-akalan saja kalau pakai alasan sejarah," katanya.
Menurutnya, Anies saat ini masih limbung antara menjadi seorang ilmuwan, atau birokrat. Dari seorang konseptor menjadi eksekutor. "Bisa jadi pendukungnya kecewa sendiri. Misalnya Anies ngga jadi tolak reklamasi. Lah gimana mau nolak, ini kan negara kesatuan tidak mungkin daerah bertentangan. DIY sendiri tidak bisa bertentangan dengan pusat," katanya. ***
http://politik.rmol.co/read/2017/10/...erjalan-Manis-
Netizen banyak yang Bilang Anies Lebih Cocok Jadi Penyair....
