HOT TOPICS :
Gosip | COVID-19 | Ayo Vaksin
|
Thread Terpopuler
-
Senin, 2024/03/27 12:43 WIB
Kata Windy Idol soal Kode "Short Time" yang Diungkap Jaksa KPK
-
Senin, 2024/03/27 17:26 WIB
Ganjar Tolak Jadi Menteri Prabowo, Gibran: Yang Nawari Siapa?
-
Rabu, 2024/03/28 13:39 WIB
Anwar Usman Diminta Mundur dari MK Usai 2 Kali Langgar Etik
-
Rabu, 2024/03/28 11:49 WIB
Jengkel! Jadi Alasan Sopir Truk Ugal-ugalan di Halim
-
Rabu, 2024/03/28 14:45 WIB
Puan Maharani: Partai Pemenang Pileg Berhak Jadi Ketua DPR RI
-
Rabu, 2024/03/28 16:41 WIB
Meninjau Etika Pendidikan: Jasa Beli Ijazah dan Implikasinya
|
Thread Tools |
8th April 2011, 21:54 |
#2482
|
||
Mania Member
|
Quote:
Quote:
dan kebetulan ada terjemahan bahasa Indonesia-nya. O iya, ada baiknya dibaca juga mengenai "Gaige Kaifang" dan beberapa artikel sejenis yang sudah saya postingkan di depan, dan indeks / link-nya tersedia di postingan di atas. |
||
8th April 2011, 21:58 |
#2483
|
Mania Member
|
Sistem Politik (di China - ts)
Republik Rakyat Tiongkok adalah negara sosialis diktatur demokrasi rakyat di bawah pimpinan kelas buruh dengan persekutuan buruh dan tani sebagai dasarnya. Sistem sosialis adalah sistem pokok Republik Rakyat Tiongkok. Undang-Undang Dasar Undang-undang Dasar adalah undang-undang pokok negara. Undang-undang Dasar tersebut pada umumnya menentukan isi-isi penting antara lain prinsip pokok sistem sosial dan negara dari suatu negara, prinsip pokok organisasi dan kegiatan instansi negara, serta hak dan kewajiban pokok warga negara. Ada pula yang menentukan bendera dan lagu nasional , lambang negara dan ibu kota serta sistem lain yang dipandang penting oleh kelas berkuasa, dan meliputi semua bidang kehidupan negara. Undang-undang Dasar mempunyai efek hukum tertinggi, merupakan dasar untuk menetapkan hukum lain, segala hukum dan peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Program Bersama Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok yang diumumkan menjelang berdirinya Republik Rakyat Tiongkok adalah program front persatuan demokratis rakyat Tiongkok, yang juga memainkan peranan sebagai undang-undang dasar sementara. Program tersebut diterima baik Sidang Pleno Pertama Dewan Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok dan diumumkan pada tanggal 29 September tahun 1949 . Program tersebut telah memainkan peranan sebagai undang-undang dasar sementara sebelum dikeluarkannya Undang-undang Dasar Republik Rakyat Tingkok pada tahun 1954. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober tahun 1949, 4 buah Undang-undang Dasar berturut-turut dirumuskan dan diumumkan masing-masing pada tahun 1954,1975,1978 dan 1982. Undang-undang Dasar keempat Tiongkok, yaitu yang diberlakukan sekarang ini adalah diterima baik dan diumumkan dalam Sidang ke-5 Kongres Rakyat Nasional Tiongkok ke-5 pada tanggal 4 Desember tahun 1982. UUD tersebut mewarisi dan mengembangkan prinsip pokok UUD tahun 1954, menyimpulkan pengalaman perkembangan sosialis Tiongkok, dan menyerap pengalaman-pengalaman internasional, merupakan sebuah undang-undang dasar yang berkepribadian Tiongkok dan sesuai dengan kebutuhan modernisasi sosialis Tiongkok. UUD tersebut dengan tegas menetapkan sistem politik dan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok ,berserta hak dan kewajiban warga negara, pengadaan badan negara dan lingkungan tanggung jawabnya serta tugas pokok negara pada masa selanjutnya. Dengan cirri pokok menetapkan sistem pokok dan tugas pokok Tiongkok, mengukuhkan 4 prinsip dasar dan pedoman dasar reformasi dan keterbuka Tiongkok. UUD tersebut menetapkan rakyat semua etnis dan segala organisasi di seluruh Tiongkok harus menjadikan UUD itu sebagai patokan fundamental kegiatan, segala organisasi atau perseorangan tidak mempunyai hak istimewa untuk melangkaui UUD dan dan hukum. UUD tersebut terbagi 5 bagian, kata pengantara, program umum, hak dan kewajiban pokok warga negara, badan negara, bendera nasional, lambang nasional dan ibu kota, terdapat 4 abab dengan 138 pasal. Sejak diumumkannya, Tiongkok telah mengadakan empat kali revisi atas UUD tersebut agar disempurnakan terus. Sistem Kongres Rakyat Sistem Kongres Rakyat adalah sistem politik mendasar Tiongkok, adalah bentuk organisasi kekuasaan politik dari diktatur demokrasi rakyat Tiongkok, dan adalah bentuk pemerintahan Tiongkok. Berbeda dengan parlemen di bawah sistem “trias politika ” Barat, Kongres Rakyat Nasional KRN Tiongkok dikukuhkan oleh UUD Tiongkok sebagai badan kekuasaan negara tertinggi. Semua warga negara Tiongkok yang umurnya 18 tahun ke atas semuanya mempunyai hak memilih atau dipilih menjadi wakil kongres rakyat. Di Tiongkok, dalam Kongres Rakyat berbagai tingkat, wakil kongres rakyat tingkat kecamatan dan kebupaten dipilih secara langsung, tapi ke tingkat yang lebih tinggi wakil kongres rakyat dipilih secara tidak langsung. Kongres Rakyat Nasional terdiri atas wakil-wakil dari berbagai propinsi, daerah otonom, kota setingkat propinsi dan tentara Tiongkok dengan masa baktinya 5 tahun, dan mengadakan Sidang lengkap setiap tahun. Dalam sidang rutin KRN Tiongkok yang diadakan setiap tahun, wakil-wakil KRN Tiongkok mendengarkan laporan pekerjaan pemerintah serta sejumlah laporan penting lain. Setelah dibahas diambil keputusan relevan. Selama penutupan sidang, badan tetap dari semua tingkat kongres rakyat, yaitu Komite Tetap KRN akan menjalankan wewenang yang diberikan Kongres Rakyat Nasional . Misalnya wewenang Komite Tetap KRN Tiongkok meliputi penjelasan UUD dan pengawasan pelaksanannya, menetapkan dan merevisi undang-undang di luar undang-undang yang dirumuskan oleh KRN Tiongkok, bertanggungjawab dan melapor pekerjaan kepada KRN. Wewenang pokok KRN Tiongkok termasuk hak pembuatan hukum, hak pengawasan, hak pemutusan masalah penting serta hak pengangkatan atau pembebasan personel. Di Tiongkok, perumusan program ekonomi nasional dan pembangunan sosial dalam masa tertentu telah menjadi kebijakan penting untuk mendorong perkembangan masyarakat Tiongkok, dan program-program itu baru akan memiliki efek hukum setelah diratifikasi oleh KRN Tiongkok. Hukum Tiongkok menentukan pemimpin utama Tiongkok, misalnya presiden dan Ketua KRN semua dipilih oleh KRN Tiongkok. Perdana Menteri dan semua menteri pemerintah dilantik oleh KRN Tiongkok. KRN Tiongkok dapat mengajukan mosi pemecatan jabatan Ketua Komite Tetap KRN, Presiden Negara dan Perdana Menteri Dewan Negara yang sudah terpilih atau diputuskan melalui prosedur tertentu. Sistem Kerjasama Multi Partai dan Musyawarah Politik Sistem kerjasama multi partai dan musyawarah politik di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok adalah sebuah sistem politik pokok Tiongkok. Tiongkok adalah negara multi partai. Selain Partai Komunis Tiongkok, masih terdapat 8 partai demokratis . Partai-partai demokratis itu telah ada sebelum berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, mereka mendukung pimpinan Partai Komunis Tiongkok di bidang politik, ini merupakan pilihan sejarah yang diambil mereka dalam kerjasama berjangka panjang dan proses perjuangan bersama dengan Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok dan berbagai partai demokratis harus menjadikan UUD sebagai patokan kegiatan fudamentalnya. . Semua partai demokratis merdeka di bidang organisasi, mempunyai kebebasan politik, kemerdekaan organisasi dan kedudukan hukum yang setara dalam lingkungan yang ditetapkan UUD. Pedoman pokok kerjasama Partai Komunis Tiongkok dengan berbagai partai demokratis yalah hidup berdampingan dalam jangka panjang, saling mengawasi, berhati terbuka serta senasib sepenanggungan . Partai- partai demokratis Tiongkok buka partai oposisi, melainkan partai yang berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan politik. Isi pokok partisipasi partai-partai tersebut adalah sebagai berikut: ikut serta dalam musyawarah tentang politik dan pedoman penting negara serta calon pemimpin negara, ikut serta dalam pengelolaan urusan negara, ikut serta dalam penetapan dan pelaksanaan pedoman, kebijkan, hukum dan peraturan negara. Dalam pengambilan langkah penting atau pemutusan masalah penting yang menyangkut ekonomi negara dan penghidupan rakyat, Partai Komunis Tiongkok sebelumnya pasti mengadakan musyawarah dengan Partai-partai demokratis dan tokoh-tokoh non-partai, untuk secara luas mendengar pendapat dan usul mereka, kemudian baru diambil keputusan. Partai-partai demokratis dan tokoh-tokoh non-partai mempunyai wakil dalam proporsi tertentu dalam KRN beserta komite tetapnya, dalam komisi khusus tetap, dalam KR berbagai tingkat untuk dapat dengan lebih baik ambil bagian dalam urusan politik dan pemerintahan dan memainkan peranan pengawasan, dan memainkan peranan dalam Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat MPPR Tiongkok serta merekomendasi tokoh-tokoh partai demokratis dan non-partai menjabat pimpinan di pemerintah berbagai tingkat serta badan hukum. Bentuk kerjasama multi-partai dan permusyawaratan politik terutama sebagai berikut: pertama, Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat MPPR. MPPR adalah forum penting di mana berbagai partai, berbagai organisasi rakyat dan tokoh representiatif berbagai kalangan berpartisipasi dalam urusan politik dan pemerintahan. Kedua, temu wicara yang diselenggarakan Komite Sentral Partai kOmunis Tiongkok dan Komite Partai daerah berbagai tingkat dengan totoh-tokoh partai demokratis dan non-partai untuk melaporkan keadaan penting, dan mengadakan musyawarah tentang masalah kebijakan dan pedoman penting, daftar calon pemimpin pemerintah pusat dan daerah, daftar calon anggota KRN, MPPR, mendengarkan usul dan pendapat mereka. Ketiga, wakil KRN dari berbagai partai demokratis berpartisipasi dalam urusan politik dan pemerintahan dan memainkan peranan pengawasan dengan status wakil rakyat. Keempat, memilih anggota berbagai partai demokratis menjabat pimpinan di dewan negara dan berbagai departemen serta pemerintah tingkat kabupaten ke atas serta berbagai bagiannya. Kelima, mengrekomendasi anggota-anggota dari berbagai partai demokratis yang sesuai syarat untuk menjabat pimpinan badan kejaksaan dan pengadilan. |
8th April 2011, 22:00 |
#2484
|
Mania Member
|
[Badan Negara - 1]
Kongres Rakyat Nasional KRN Tiongkok Sistem KRN adalah sistem politik pokok Tiongkok. KRN Tiongkok adalah intansi kekuasaan negara tertinggi, terdiri dari wakil-wakil yang terpilih dari berbagai propinsi, daerah otonom, kota setingkat propinsi , daerah administrasi khusus dan tentara. KRN melaksanakan legislatif negara dan memutuskan masalah penting dalam kehidupan politik negara. Kompetensi atau wewenang utama KRN Tiongkok adalah: Mengamandemen Undang-undang Dasar dan mengawasi pelaksanaannya, menetap dan merevisi undang-undang pokok pidana, sipil dan badan negara , memeriksa dan mensahkan rencana pengembangan ekonomi nasional dan sosial serta laporan tentang pelaksanaannya, anggaran belanja negara dan laporan tentang pelaksanaannya; mensahkan pengadaan propinsi, daerah otonom dan kota setingkat propinsi; memutuskan pembentukan daerah administrasi khusus beserta sistemnya, memtuskan masalah perang dan perdamaian; memilih dan memutuskan personil pemimpin badan kekuasaan negara tertinggi, yaitu memilih anggota Komite Tetap KRN Tiongkok, memilih presiden dan wakil presiden negara, memutuskan calon perdana menteri dan anggota-anggota lain Dewan Negara, memilih ketua Komisi Militer Pusat dan memutuskan calon anggota-anggotanya, memilih Ketua Pengadilan Rakyat Tertinggi dan Ketua Kejaksaan Rakyat Tertinggi. KRN Tiongkok berhak mencabut pejabat-pejabat tersebut. Masa jabatan KRN Tiongkok 5 tahun, dan setiap tahun bersidang sekali. Selama masa penutupan sidang, Komite Tetap KRN sebagai badan permanennya melaksanakan kekuasaan negara tertinggi. Komite Tetap tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, Sekretaris Jenderal dan anggotanya. Legislatif Tiongkok meliputi legislatif KRN beserta Komite Tetapnya, legislatif Dewan Negara beserta departemen-departemennya, legislatif daerah umum , legislatif daerah otonom etnis, legislatif daerah khusus ekonomi dan daerah administrasi khusus. |
8th April 2011, 22:03 |
#2485
|
Mania Member
|
[Badan Negara - 2]
Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat MPPR Tiongkok Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat MPPR Tiongkok adalah organisasi front persatuan patriotik rakyat Tiongkok, adalah badan penting kerjasama dan musyawarah politik multi-partai yang dipimpin Partai Komunis Tiongkok, adalah bentuk penting untuk mengembangkan demokrasi sosialisme dalam kehidupan politik Tiongkok. Persatuan dan demokrasi adalah kedua tema dalam MPPR Tiongkok. Dewan Nasional MPPR Tiongkok terdiri atas wakil-wakil dari Partai Komunis Tiongkok, berbagai partai demokratik, kalangan tak berpartai, lembaga rakyat, berbagai etnis minoritas dan berbagai kalangan, saudara setanah air Daerah Administrasi khusus Hongkong dan Makau, saudara setanah air Taiwan, dan bekas perantau Tionghoa yang telah pulang ke tanahair serta tokoh-tokoh undangan khusus dengan diadakan sejumlah pembagian . Masa jabatannya 5 tahun. Kompetensi atau wewenang utama Dewan Nasional MPPR Tiongkok dan MPPR daerah adalah musyawarah politik, pengawasan demokratik serta berpartisipasi dalam urusan politik. Permusyawaratan politik adalah mengadakan musyawarah terhadap pedoman dan kebijakan besar negara dan daerah serta masalah penting dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya dan sosial sebelum diambil keputusan serta mengadakan musyawarah mengenai masalah penting dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Dewan Nasional MPPR Tiongkok dan Dewan Daerah mengadakan sidang yang dihadiri para wakil dari berbagai golongan partai, penanggung jawab berbagai lembaga dan tokoh-tokoh berbagai etnis dan berbagai kalangan untuk bermusyawarah berdasarkan usul Partai Komunis Tiongkok, Komite tetap KRN Tiongkok, pemerintah rakyat, partai-partai demokratik dan lembaga rakyat, juga boleh mengusul kesatuan-kesatuan tersebut menyerahkan masalah-masalah penting terkait untuk diadakan musyawarah. Pengawasan demokratik adalah mengadakan pengawasan melalui pengajuan usul dan kritik terhadap pelaksanaan undang-undang dasar negara, hukum dan peraturan, politik dan pedoman penting, pekerjaan intansi negara beserta personelnya. Berpartisipasi dalam urusan politik adalah mengadakan penyelidikan dan penelitian terhadap masalah-masalah penting dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya dan sosial serta masalah-masalah yang menjadi perhatian merata massa rakyat,mencerminkan keadaan sosial dan kehendak rakyat. Dengan laporan penyelidikan , mosi, rancangan usul atau bentuk lain, menyampaikan saran dan usul kepada Partai Komunis Tiongkok dan intansi negara. Pada September tahun 1949, Sidang Paripurna Pertama MPPR Tiongkok untuk sementara melaksanakan kekuasaan KRN Tiongkok dan mewakili keinginan rakyat seluruh negeri mengumumkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, dan telah memainkan peranan penting bersejarah.Setelah diadakannya sidang pertama KRN Tiongkok pada tahun 1954, MPPR Tiongkok tidak lagi melaksanakan sementara kekuasan KRN Tiongkok, namun tetap hadir dalam kehidupan politik negara sebagai organisasi front persatuan patriotik yang paling luas di Tiongkok, dan telah melakukan banyak pekerjaandan memberikan sumbangan penting dalam kehidupan politik negara dan kehudipan sosial serta dalam kegiatan persahabatan dengan luar negeri. Sampai Maret tahun 2004, MPPR Tiongkok telah membina hubungan dengan 170 lembaga dari 101 negara di dunia serta 8 organisasi internasional atau regional, dan mengadakan hubungan bersahabat dengan mereka. |
8th April 2011, 22:06 |
#2486
|
Mania Member
|
[Badan Negara - 3]
Dewan Negara Serta Departmen-departemennya Dewan Negara Dewan Negara Tiongkok yaitu pemerintah Pusat Rakyat, adalah instansi adminstrasi negara tertinggi. Ia melaksanakan undang-undang yang ditetapkan KRN Tiongkok serta Komite tetap dan resolusi yang diluluskannya, bertanggung jawab terhadap dan melaporkan pekerjaan kepada KRN Tiongkok beserta komite tetapnya. Dewan Negara berhak menetapkan tindakan administrasi dalam lingkungan wewenangnya, menetapkan peraturan administrasi, mengeluarkan keputusan dan perintah. Dewan Negara terdiri dari perdana menteri, wakil perdana menteri, anggota dewan negara, berbagai menteri, menteri berbagai komisi, auditor jenderal dan Sekretaris Jenderal. Perdana Menteri sekarang adalah Wen Jiabao. Dewasa ini, Dewan Negara Tiongkok terdiri dari 28 departemen yaitu kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, komisi pembangunan dan reformasi negara, kementerian pendidikan, kementerian iptek, komisi industri iptek pertahanan , komisi urusan etnis negara, kementerian keamanan umum, departemen keamanan negara, kementerian pengawasan, kementerian urusan sipil, kementerian kehakiman , kementerian keuangan, kementerian personalia, kementerian perburuhan dan jaminan sosial, kementerian kekereta-apian, kementerian perhubungan, kementerian pertanahan dan sumber daya, kementerian pembangunan, kementerian industri informasi, kementerian pengairan, kementerian kebudayaan, kementerian kesehatan, kementerian pertanian, kementerian perdagangan, komisi kependudukan dan keluarga berencana, bank rayat Tiongkok atau bank sentral Tiongkok dan badan pemeriksaan keuangan. Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri adalah badan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan negara terhadap luar negeri dan pekerjaan diplomatik sehari-hari. Tanggung jawab utama kementerian tersebut adalah mewakil negara dan pemerintah mengangai urusan diplomatik, meliputi: mengumumkan kebijakan dan keputusan negara terhadap luar negeri, mengumumkan dokumen dan pernyataan diplomatik; bertanggung jawab mengadakan perundingan diplomatik dan representasi, menandatangani persetujuan dan perjanjian; ambil bagian dalam konferensi internasional atau kegiatan internasional yang diselenggarakan PBB atau pemerintah berbagai negara; bertanggung jawab dalam pengadaan kedutaan besar atau konsulat atau badan perwakilan terkait di luar negeri, mengelola personil yang ditempatkan di luar negeri, membimbing , mengorganisasi dan mengkoordinasi badan urusan luar negeri dari berbagai departemen dewan negara dan kegiatan luar negeri berbagai propinsi, daerah otonom dan kota setingkat propinsi, bertanggung jawab atas pekerjaan pembinaan dan pengelolaan kader diplomatik. Menteri luar Negeri Tiongkok sekarang adalah Li Zhaoxing. Komisi Pembangunan dan Reformasi Negara Tanggung jawab utamanya adalah menyusun dan mengoroganisasi pelaksanaan strategi pengembangan ekonomi nasional dan sosial, beserta program jangka panjang dan menengah serta rencana tahunannya; mempelajari dan menganalisa situasi dalam dan luar negeri dan keadaan perkembangannya, mengadakan prakiraan dan peringatan dini terhadap ekonomi makro; mempelajari masalah penting yang menyangkut keamanan ekonomi negara, mengajukan ususl kebijakan pengontrolan makro, secara terpadu mengkoordinasikan perkembangan ekonomi dan sosial; mengatur proyek penting dan distribusi tenaga produktif; mengatur dana pembangunan oleh keuangan negara, membimbing dan mengawasi pengunaan dana pembangunan kredit asing, membimbing dan mengawasi arah penggunaan kredit melalui kebijakan ; mengarahkan pemanfaatan dana sipil ke bidang investasi aset tetap; mempelajari dan mengajukan tujuan strategis dan kebijakan untuk pemanfaatan modal aisng dan investasi di luar wilayah; mengatur proyek pembangunan alokasi dana negara dan proyek pembangunan penting, proyek modal asing penting, proyek eksploitasi sumber daya di luar wilayah dan proyek investasi pengaus devisa dalam jumlah besar; menyusun dan menetapkan undang-undang dan peraturan administrasi tentang pengembangan ekonomi nasional dan sosial serta reformasi sistem ekonomi dan keterbukaan terhadap dunia luar, dan ambil bagian dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang dan peraturan administrasi terkait. Menteri komisi tersebut sekarang adalah Ma Kai. Kementerian Perdagangan Kementerian tersebut resmi dibentuk pada Maret tahun 2003. Tanggung jawab utamanya adalah menyusun strategi, pedoman dan kebijakan perkembangan perdagangan dalam dan luar negeri serta kerjasama ekonomi internasional, menyusun undang-undang dan peraturan perdagangan dalam dan luar negeri, kerjasama ekonomi internasinal dan investasi asing; menyusun program perkembangan perdagangan dalam negeri, mempelajari dan mengajukan pendapat mengenai reformasi sistem peredaran, membina dan mengembangkan pasar kota dan desa; mempelajari dan menyusun kebijakan untuk pembakuan operasional pasar, tata peredaran dan pematahan monopoli pasar dan blokade daerah, mendirikan sistem pasar yang sehat, tunggal, terbuka, bersaing dan tertib; mengawasai keadaan operasional pasar serta keadaan penawaran dan permintaan komoditas, mengorganisasi pelaksanaan sistem pengontrolan pasar konsumsi dan pengelolaan peredaran alat-alat produksi penting; meneliti dan menetapkan cara pengelolaan komoditas ekspor dan impor serta katalog komoditas impor dan ekspor, mengorganisasi pelaksanaan program kuota ekspor dan impor, menetapkan kuota dan mengeluarkan lisensi ; menyusun dan melaksanakan kebijakan tander kuota komoditas ekspor dan impor; bertanggung jawab mengorganisasi pengkoordinasian tindakan anti-dumping, anti-subsidi dan penjaminan serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan perdagangan adil ekspor dan impor, mendirikan mekanisme peringatan dini perdangan ekspor dan impor yang adil, mengorganisasi penyelidikan kerugian industri; membimbing dan mengkoordinasikan pekerjaan untuk menghadapi tuduhan dumping,subsidi dan langkah-langkah jaminan yang dikemukakan negara asing terhadap komoditas ekspor Tiongkok . Menteri Perdagangan Tiongkok sekarang adalah Bo Xilai. |
8th April 2011, 22:12 |
#2487
|
Mania Member
|
Oke met malam, saya off dulu karena kebetulan ada hal lain yang harus diselesaikan,
besok akan saya lanjutkan sharing infonya. |
9th April 2011, 13:58 |
#2488
|
Mania Member
|
[Badan Negara - 4]
Komisi Militer Pusat PKT Komisi Militer Pusat Partai Komunis Tiongkok PKT adalah badan pimpinan militer tertinggi yang dipimpin PKT, singkat disebut KMP PKT dengan terdiri dari ketua, wakil ketua, anggota. Komisis ini diputuskan oleh Komisi Sentral PKT, melaksanakan system tanggung jawa ketua, fungsingnya dalah secara langsung memimpin kekuatan bersenjata seluruh negeri. KMP PKT adalah badan pmpinan militer negara Tiongkok, menanggungjawab memimpin kekuatan bersenata seluruh Tiongkok. Komisi Militer Pusat Republik Rakyat Tiongkok tediri dari ketua, wakil ketua dan anggoata. Komisi ini melaksanakan system tanggung jawab ketua, ketuanya dipiliha dari Kongres Rakyat Nasional KRN tTiongkok, masa jabatannya lima tahun. Kekuatan bersenjata Tiongkok terdiri dari Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, pasukan kepolisian rakyat Tiongkok dan geriyawan. Tentara pembebasan rakyt Tiongkok adalah tentara tetap negara. Ketua kini kedua komisi tersebut adalah Hu Jintao. |
9th April 2011, 14:02 |
#2489
|
Mania Member
|
[Badan Negara - 5]
Mahkamah Agung Mahkamah Agung adalah badan peradilan negara, Makahkamah Agung adalah mahkamah tertinggidi Tiongkok, dan di berbagai daerah terdapat mahkamah daerah. Mahkamah Agung melaksanakan hak peradilan secara mandiri, sementara itu adalah badan pengawasan peradilan mahmah daerah berbagai daerah. Mahkamah Agung bertanggung jawab dan melaporkan pekerjaan kepada Kongres Rakyat nasional KRN Tiongkok. Industri animasi dan karikatur kini kerap kali dipuji sebagai industri yang penuh dengan daya hidup pada abad ke-21, dan banyak digunakan untuk film kartun, game online atau permainan online, dan game ponsel serta produk multimedia lainnya. Belum lama berselang di Tiongkok diadakan Festival Animasi dan Karikatur Internasional Pertama Tiongkok. Dalam Ruangan Kebudayaan kali ini, kami sampaikan laporan tentang pekan raya tersebut. Mahkamah Agung kini Xiao Yang. |
9th April 2011, 14:04 |
#2490
|
Mania Member
|
[Badan Negara - 6]
Kejaksaan Agung Tiongkok Kejaksaan Agung Tiongkok adalah badan pengawasan tertinggi Tiongkok. Semua etnis di Tiongkok adalah anggota keluarga besar bangsa Tionghoa. Kebijakan pemerintah tentang etnis adalah: semua etnis sama derajat; pemerintah menjamin semua hak dan kepentingan sah setiap etnis, melarang diskriminasi dan penindasan terhadap etnis manapun, melarang perbuatan yang merusak persatuan antar etnis, menentang nasionalisme raya dan nasionalisme lokal; setiap etnis memiliki kebebasan menggunakan dan mengembangkan bahasa dan tulisannya sendiri, dan memiliki kebebasan memelihara atau mengubah adat-istiadat dan kebiasaan etnisnya. Pemerintah Tiongkok menjalankan sistem otonomi daerah etnis berdasarkan pembagian daerah administrasi, dengan perkataan lain, di bawah kesatuan pimpinan negara, mendirikan badan otonom yang bersangkutan untuk menjalankan hak otonomi dengan menjadikan daerah permukiman etnis minoritas sebagai dasarnya, dengan demikian rakyat etnis minoritas menjadi tuan rumah yang mengelola urusan daerah etnisnya sendiri. Jaksa Agung Jia Chunwang |
detikNews
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © 2019 detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer