HOT TOPICS :
Gosip | COVID-19 | Ayo Vaksin
|
Thread Terpopuler
-
Minggu, 2024/04/18 16:29 WIB
Bahlil: Jangan Samakan Jokowi-Megawati dengan Pikiran Hasto PDIP
-
Minggu, 2024/04/18 14:48 WIB
Kisah Pasangan 13 Jam Terjebak Banjir Dubai, Tak Ada Makanan Cuma Minum Air
-
Minggu, 2024/04/18 16:32 WIB
Bikin Mual, Pria Ini Makan Nasi dengan Kuah Cappuccino
-
Sabtu, 2024/04/17 15:35 WIB
Media Asing Soroti Ledakan Turis: Tak Seperti Bali yang Dulu
-
Sabtu, 2024/04/17 15:40 WIB
Kota Wisata Sekelas Dubai Dilanda Banjir Bandang, Kok Bisa?
-
Jumat, 2024/04/16 14:03 WIB
Megawati Kirim Amicus Curiae ke MK: Habis Gelap Terbitlah Terang
|
Thread Tools |
2nd October 2017, 07:46 |
#11
|
Groupie Member
|
|
2nd October 2017, 07:57 |
#12
|
|
Mania Member
|
Quote:
Mereka yg di jalanan mmg bisa punya kuasa apa dibanding pemerintah..kenapa amien rais dan prabowo mesti repot2 mikirin kebrutalan hukum yg terjadi ada rezim kodok ini?? Enak aja tuh boneka dikasih stempel.presiden kerjaannya cuman pencitraan sambil bgi2 sepeda? C fahri hamzah sama fadli zon mereka aleg... Presiden tempelan lu malah terang2an bilang pansus angket kpk wilayahnya dpr.. Ente mendingan olahraga otak wan..lebih cocok |
|
2nd October 2017, 08:02 |
#13
|
||
Groupie Member
|
Quote:
apalagi kodoknya ada duak! amien dan prabowo pasti jg bakalan kenak kepret Quote:
|
||
2nd October 2017, 08:12 |
#14
|
|
Mania Member
|
Quote:
C fadly zon kirim surat pun ke kpk minta setnov jgn diperiksa dulu tetep aja suratnya kaga dianggep kpk.. Pansus angket kpk malah bikin novel baswedan semakin dipojokan dgn kehadiran irjan aris saat itu |
|
2nd October 2017, 08:18 |
#15
|
||
Groupie Member
|
Quote:
ente pilih sendiri aja dah mana yg raja kodok dr trio kodok enih Quote:
Fahri Hamzah: Untuk Apa Novel Baswedan Sembunyi di Singapura? DASAR KODOK!!! |
||
2nd October 2017, 08:59 |
#19
|
|
Mania Member
|
Quote:
Kamis, 28 September 2017 JAKARTA, KOMPAS.com -Â*Tokoh Hak Asasi Manusia (HAM) HS Dillon menganggap Presiden Joko Widodo lupa akan tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Sebab, Jokowi berulang kali menegaskan tak ingin campur tangan dalam kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK. "Perlu diingatkan ke Presiden Jokowi, beliau bukan hanya kepala pemerintahan. Kalau beliau mengatakan ini ranah legislatif," kata Dillon di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/9/2017). (baca:Â*Mahfud MD: Produk Pansus Angket KPK Tak Berguna, Itu Sampah Saja ) Menurut Dillon, Jokowi seharusnya menempatkan diri sebagai kepala negara yang berpihak kepada rakyat. "Jokowi punya peran sebagai kepala negara. Jadi kita minta sebagai kepala negara harus berpihak kepada republik, berpihak pada rakyat, berpihak pada masa depan," ujarnya. Karenanya, Dillon meminta Jokowi segera menengahi perseteruan antara lembaga anti-rasuah dengan parlemen. "Jokowi tidak bisa mengatakan bahwa itu bukan ranah dia," ujar Dillon yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi tersebut. (baca:Â*KPK: Jika Tak Dihentikan, DPR Bisa Pakai Angket terhadap MA dan MK ) Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah mengingatkan bahwa tugas pemberantasan korupsi di Tanah Air bukan tugas KPK semata. Pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. "Kalau KPK dibiarkan sendirian, maka usaha pemberantasan korupsi tidak akan pernah selesai. Ini tugas kita semua," kata dia. "Tugas Presiden, tugas Menteri, tugas DPR RI bahkan sebagai warga negara masyarakat untuk memerangi korupsi," kata Chandra. (baca:Â*Istana Jelaskan Dua Alasan Jokowi Tak Intervensi Pansus Angket KPK ) Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki sebelumnya menegaskan, Presiden tidak akan mendukung pelemahan terhadap KPK. Namun, jika Presiden diminta mengintervensi Pansus Hak Angket KPK yang sedang bergulir di DPR, Teten memastikan bahwa Presiden tak akan melakukannya. (baca:Â*KPK: Sulit Menangkap Ide Positif di Balik Pansus Angket DPR ) Sikap ini akan dipertahankanÂ*Jokowi meskipun publik menilai Pansus Hak Angket mengarah ke pelemahan terhadap KPK. Setidaknya ada dua alasan bagi Jokowi. Pertama, Presiden berprinsip bahwa Pansus Hak Angket KPK merupakan wilayah legislatif, bukan eksekutif. Kedua, Teten menegaskan, bergulirnya Pansus Hak Angket KPK, berdasarkan pendapat para ahli hukum, tidak akan berdampak pada keberadaan KPK.Kompas TV |
|
detikNews
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © 2019 detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer