HOT TOPICS :
Gosip | COVID-19 | Ayo Vaksin
|
Thread Terpopuler
-
Sabtu, 2024/04/17 15:35 WIB
Media Asing Soroti Ledakan Turis: Tak Seperti Bali yang Dulu
-
Minggu, 2024/04/18 16:29 WIB
Bahlil: Jangan Samakan Jokowi-Megawati dengan Pikiran Hasto PDIP
-
Minggu, 2024/04/18 14:48 WIB
Kisah Pasangan 13 Jam Terjebak Banjir Dubai, Tak Ada Makanan Cuma Minum Air
-
Minggu, 2024/04/18 16:32 WIB
Bikin Mual, Pria Ini Makan Nasi dengan Kuah Cappuccino
-
Sabtu, 2024/04/17 15:40 WIB
Kota Wisata Sekelas Dubai Dilanda Banjir Bandang, Kok Bisa?
-
Jumat, 2024/04/16 14:03 WIB
Megawati Kirim Amicus Curiae ke MK: Habis Gelap Terbitlah Terang
|
Thread Tools |
21st November 2017, 19:14 |
#1
|
Groupie Member
|
Tim Gubernur kini tidak lagi digaji swasta.
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dibiayai oleh swasta. Dia memilih menggunakan APBD DKI sehingga anggarannya bengkak 12 kali lipat.
"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menyusun kebijakan, membantu untuk percepatan pembangunan justru dibiayai pihak swasta, maka potensi ada konflik kepentingan itu menjadi tinggi," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2017). ----------------------- Oohhhhhh...jadi selama ini tim Gubernur lama digaji swasta ?!?. Pantesan sampe ada cerita direksi perusahaan swasta rapat mewakili BUMD. |
21st November 2017, 19:16 |
#2
|
Groupie Member
|
Jakarta, Aktual.com â Sedikitnya tiga direksi PT Agung Podomoro Land (APL) mewakili empat pengembang yang memperoleh izin reklamasi saat rapat tentang kontribusi tambahan bersama Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada 18 Maret 2014. Mereka adalah Dirut PT APL Ariesman Widjaja mewakili PT Jakarta Propertindo (Jakpro yang juga BUMD DKI) dan PT Taman Harapan Indah (anak perusahaan PT Intiland).
--------------------- Hebat, Pemprov seperti sudah diakuisi...ternyata udah masuk "daftar gaji". |
21st November 2017, 19:17 |
#3
|
Banned
|
Anies nggak rela uang operasionalnya hilang , kalau gaji nggak diambil , RAPOPO
Rian Ernest, salah seorang staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kala menjabat Gubernur DKI Jakarta, menyebut Anies Baswedan mispersepsi jika mengatakan dirinya dan staf lainnya digaji perusahaan swasta. "Pak Anies ini mispersepsi kalau menyebutkan kami, staf gubernur terdahulu, dibayar atau digaji perusahaan swasta. Enggak ada itu," kata Rian yang merupakan staf Ahok di bidang hukum saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/11/2017). Rian yang bekerja sebagai staf Ahok selama dua tahun dengan tegas mengatakan, dirinya dan staf lain dibayar Ahok dari uang operasional gubernur DKI, bukan oleh perusahaan swasta seperti yang disebut Anies. |
21st November 2017, 19:32 |
#4
|
|
Groupie Member
|
Quote:
--------------- Jadi siapa yang ngibul ?!ÿ T@ik besar atau pemakan t@ik ?!? |
|
21st November 2017, 19:59 |
#6
|
|
Groupie Member
|
Quote:
Hanya sahaja....kebijakan pemerintahan bisa disetir pihak yang gaji. Rapopo....kebijakan tak boleh dikriminalisasi kata pak tarno....silahkan bikin kebijakan yang memihak penggaji... |
|
21st November 2017, 20:13 |
#7
|
|
Banned
|
Quote:
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengakui mendapat uang operasional tambahan sebesar Rp 100 juta tiap bulannya dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Uang itu bisa dipergunakannya untuk kegiatan apapun. "Itu kebijakan gubernur. Kira-kira baru berjalan setahun dan anggarannya dari operasional gubernur," kata Saefullah, saat ditemui seusai apel Hari Pendidikan Nasional, di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016). |
|
21st November 2017, 20:16 |
#8
|
Banned
|
"Sampai sekarang saya belum tahu, pertama itu harus ada penilaian dulu ada asisten perekonomian, kita minta cek ini sehat atau tidak lalu kepentingan masyarakat ada atau tidak di situ," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, (25/4).
"Deviden yang masuk ke BUMD logis atau tidak, kalau tidak logis kita evaluasi Kalau kita evakuasi tapi menjanjikan kita pelihara," imbuh dia. Saefullah menduga ada pihak yang sengaja melempar isu penjualan saham tersebut karena sudah ada yang membeli sahamnya. |
21st November 2017, 20:17 |
#9
|
|
Addict Member
|
Quote:
dgn lohika yg same krn digaji apbd, kebijakannya berpihak pada yg ngasih pos penerimaan di apbd. tarno emprit |
|
21st November 2017, 20:25 |
#10
|
|
Banned
|
Quote:
|
|
detikNews
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © 2019 detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer