|
|
15th June 2017, 14:41
|
|
Mania Member
Join Date: Feb 2017
Posts: 9,821
|
Salah satunya, Tol CikopoâPalimanan (Cipali) yg yg mulai dibangun tahun 2011 panjangnya 116,75 km, karena digunting pita oleh Jokowi pd tahun 2015 maka dianggap prestasi Jokowi,
https://finance.detik.com/berita-eko...-hingga-jokowi
jadi inget jembatan tayan, yg menghubungkan wilayah di kalimanta karena diresmikan dan diberinama oleh Jokowi maka dianggap prestasi Jokowi, hehehe...
Ini ada artikel yg menarik ...
POLEMIK JALAN TOL SKENARIO MEMBERANGUS CETAK TANGAN SBY
WEDNESDAY, JUNE 14, 2017
FAKTAMEDIA.NET - Tersentak saya membaca berita di satu media darling, perihal perbandingan jalan tol sejak era Soeharto hingga Jokowi. Pasalnya, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PU-PR) Endra Saleh Admawidjaja secara tersirat menegaskan pembangunan jalan tol di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kalah jauh dari Jokowi.
Endra menegaskan, selama dua periode menjabat, SBY membangun jalan tol sepanjang 212 km. Sebaliknya, belum genap tiga tahun menjabat, Jokowi telah mengoperasionalkan 176 km jalan tol, dan diperkirakan hingga akhir 2017 nanti bakal ada total tambahan 568 km jalan tol di era Jokowi.
Luarbiasa! Tetapi apa mungkin? Bagaimana bisa pencapaian 10 tahun kalah jauh dari 3 tahun pemerintahan? Nalar saya menolak informasi ini. Maka saya putuskan untuk berselancar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lantas, saya mengasumsikan ada dua hal besar yang sebenarnya terjadi.
Pertama, besar kemungkinan ada miss-informasi yang didapatkan Endra. Pasalnya, data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang disiarkan pada 17 Oktober 2014, dinyatakan secara jelas pembangunan prasarana jalan rentang 2004 sampai 2014 telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 5.190 km, di antaranya adalah 4.770 km jalan non tol (jalan nasional) dan 420 km jalan tol.
Lantas, mengapa disebut era pemerintahan SBY hanya terbangun 212 km jalan tol? Mungkinkah panjang jalan tol bisa menyusut dari 420 km pada 2014 menjadi 212 km pada 2017 seperti yang dinyatakan oleh Endra? Besar dugaan saya ini adalah perkara salah data âdan hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru di era pemerintahan Jokowi. Kita sama-sama tahu, pemerintahan Jokowi adalah masa kepemimpinan yang amat lemah perkara data, bahkan seringkali jatuh menjadi blunder.
Perkembangan pembangunan jalan di Indonesia periode 1968-2013
Kita tentu masih ingat pidato âteledorâ Jokowi dalam forum bisnis di Hongkong bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang ketiga tertinggi di dunia âyang akhirnya menjadi bahan tertawaan masyarakat internasional. Atau kehebohan Perpres No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2010 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan, yang ketika publik memprotes dijawab Jokowi: I donât read what I sign. Ada pula polemik Arcandra Tahar yang diangkat sebagai Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kendati masih berstatus dwi kewarganegaraan. Atau perkara remeh-temeh seperti kasus salah ketik nama lembaga negara hingga prasasti peresmian proyek yang ditandatangi Presiden.
Rentetan kecolongan ini menggambarkan betapa lemahnya pemerintahan Jokowi dalam mengolah data dan informasi. Bandingkan dengan pemerintahan SBY, di mana kasus-kasus ârecehanâ begini tidak pernah terjadi. Sebab, SBY amat tegas perkara data dan informasi. Logika SBY kira-kira begini: bagaimana hendak membangun proyek mercusuar, jika perkara data saja sudah salah?
Kedua, ada data dan informasi yang disembunyikan oleh Kemen PU-PR. Pasalnya, Endra sendiri menyebut : di era Presiden Jokowi, dalam tiga tahun hingga tahun ini ada 176 km jalan tol yang beroperasi⦠Apa maksud âberoperasiâ ini? Apakah artinya diresmikan? Jika begitu, berpotensi besar proyek-proyek jalan tol itu sudah dirintis di era SBY, tetapi diresmikan di era Jokowi.
Pasalnya, pada periode kedua pemerintahannya, SBY memang mengebut poyek infrastruktur. Ambil contoh mega proyek jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 km. Kebijakan pemerintah ini ditetapkan dalam Perpres No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Proyek ini termasuk dalam Master Plan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang disusun pemerintahan SBY pada tahun 2011.
Rencananya, proyek jalan tol Trans Sumatera ini akan memiliki empat koridor, yakni : Lampung, Palembang, Pekanbaru, Medan, dan Banda Aceh sepanjang 460 km (koridor I), Palembang-Bengkulu (koridor II), Pekanbaru-Padang (koridor III) dan Medan-Sibolga (koridor IV).
Lalu, seusai masa pemerintahan SBY, setiap tahun kita saksikan Jokowi meresmikan sepotong demi sepotong mega proyek Trans Sumatera ini. Artinya, peresmian Jokowi itu adalah kelanjutan dari mega proyek yang telah diinisiasi, dianggarkan dan mulai dilaksanakan semasa pemerintahan SBY. Jadi, siapa yang sebenarnya paling berjasa dalam pembangunannya?
Begitu pula jalan trans Papua itu. Kendati diklaim oleh pemerintahan Jokowi, Natalius Pigai, putra asli Papua menyebut Presiden Jokowi telah melakukan pembohongan publik. Dia menegaskan tidak ada pembukaan ruas jalan Trans Papua yang membelah gunung dan bukit, yang ada hanya ruas jalan Wawena-Nduga Papua, itu pun yang dilaksanakan oleh TNI. Saking jengkelnya, Natalia menantang pemerintah untuk membuka road map perencanaan jika memang proyek itu adalah murni inisiasi Jokowi.
Tak perlu dibuka sebenarnya, karena jalan Trans Papua tersebut sejatinya adalah program SBY yang masuk dalam koridor Papua -Maluku yang tertuang dalam program MP3EI. Publik yang tangkas mengamati gebrakan SBY ini pasti mengetahuinya.
Saya yakin, jika ditelisik lebih lanjut, kasus-kasus ini seperti fenomena gunung es. Sayangnya, Jokowi tidak sekalipun menyebut bahwa proyek-poyek mercusuar yang diresmikannya sudah dirintis di era SBY. Barangkali Jokowi khawatir akan dituding publik sebagai presiden yang tidak memiliki gagasan âapa-apaâ. Kerja Jokowi hanya melanjutkan dan meresmikan pekerjaan-pekerjaan SBY yang belum rampung?
Terlepas dari apapun alasannya, saya pikir tidak bijak mendegradasi pencapaian SBY hanya untuk mengejar pencitraan semata. Ini tidak sesusai dengan budaya Indonesia yang menolak tabiat: memadamkan lampu orang lain agar lampu kita lebih terang. Sungguh tak bijak.
Oleh: Ridwan Sugianto, pegiat Gerakan Indonesia Emas 2045
http://www.faktamedia.net/2017/06/po...mberangus.html
|
|
|
15th June 2017, 16:51
|
|
Mania Member
Join Date: Feb 2017
Posts: 9,821
|
Salah satunya, Tol CikopoâPalimanan (Cipali) yg yg mulai dibangun tahun 2011 panjangnya 116,75 km, karena digunting pita oleh Jokowi pd tahun 2015 maka dianggaplah itu prestasi Jokowi,
https://finance.detik.com/berita-eko...-hingga-jokowi
jadi inget jembatan tayan, yg menghubungkan wilayah di kalimanta karena diresmikan dan diberinama oleh Jokowi maka dianggap prestasi Jokowi, hehehe...
Ini ada artikel yg menarik ...
POLEMIK JALAN TOL SKENARIO MEMBERANGUS CETAK TANGAN SBY
WEDNESDAY, JUNE 14, 2017
FAKTAMEDIA.NET - Tersentak saya membaca berita di satu media darling, perihal perbandingan jalan tol sejak era Soeharto hingga Jokowi. Pasalnya, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PU-PR) Endra Saleh Admawidjaja secara tersirat menegaskan pembangunan jalan tol di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kalah jauh dari Jokowi.
Endra menegaskan, selama dua periode menjabat, SBY membangun jalan tol sepanjang 212 km. Sebaliknya, belum genap tiga tahun menjabat, Jokowi telah mengoperasionalkan 176 km jalan tol, dan diperkirakan hingga akhir 2017 nanti bakal ada total tambahan 568 km jalan tol di era Jokowi.
Luarbiasa! Tetapi apa mungkin? Bagaimana bisa pencapaian 10 tahun kalah jauh dari 3 tahun pemerintahan? Nalar saya menolak informasi ini. Maka saya putuskan untuk berselancar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lantas, saya mengasumsikan ada dua hal besar yang sebenarnya terjadi.
Pertama, besar kemungkinan ada miss-informasi yang didapatkan Endra. Pasalnya, data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang disiarkan pada 17 Oktober 2014, dinyatakan secara jelas pembangunan prasarana jalan rentang 2004 sampai 2014 telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 5.190 km, di antaranya adalah 4.770 km jalan non tol (jalan nasional) dan 420 km jalan tol.
Lantas, mengapa disebut era pemerintahan SBY hanya terbangun 212 km jalan tol? Mungkinkah panjang jalan tol bisa menyusut dari 420 km pada 2014 menjadi 212 km pada 2017 seperti yang dinyatakan oleh Endra? Besar dugaan saya ini adalah perkara salah data âdan hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru di era pemerintahan Jokowi. Kita sama-sama tahu, pemerintahan Jokowi adalah masa kepemimpinan yang amat lemah perkara data, bahkan seringkali jatuh menjadi blunder.
Perkembangan pembangunan jalan di Indonesia periode 1968-2013
Kita tentu masih ingat pidato âteledorâ Jokowi dalam forum bisnis di Hongkong bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang ketiga tertinggi di dunia âyang akhirnya menjadi bahan tertawaan masyarakat internasional. Atau kehebohan Perpres No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2010 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan, yang ketika publik memprotes dijawab Jokowi: I donât read what I sign. Ada pula polemik Arcandra Tahar yang diangkat sebagai Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kendati masih berstatus dwi kewarganegaraan. Atau perkara remeh-temeh seperti kasus salah ketik nama lembaga negara hingga prasasti peresmian proyek yang ditandatangi Presiden.
Rentetan kecolongan ini menggambarkan betapa lemahnya pemerintahan Jokowi dalam mengolah data dan informasi. Bandingkan dengan pemerintahan SBY, di mana kasus-kasus ârecehanâ begini tidak pernah terjadi. Sebab, SBY amat tegas perkara data dan informasi. Logika SBY kira-kira begini: bagaimana hendak membangun proyek mercusuar, jika perkara data saja sudah salah?
Kedua, ada data dan informasi yang disembunyikan oleh Kemen PU-PR. Pasalnya, Endra sendiri menyebut : di era Presiden Jokowi, dalam tiga tahun hingga tahun ini ada 176 km jalan tol yang beroperasi⦠Apa maksud âberoperasiâ ini? Apakah artinya diresmikan? Jika begitu, berpotensi besar proyek-proyek jalan tol itu sudah dirintis di era SBY, tetapi diresmikan di era Jokowi.
Pasalnya, pada periode kedua pemerintahannya, SBY memang mengebut poyek infrastruktur. Ambil contoh mega proyek jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 km. Kebijakan pemerintah ini ditetapkan dalam Perpres No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Proyek ini termasuk dalam Master Plan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang disusun pemerintahan SBY pada tahun 2011.
Rencananya, proyek jalan tol Trans Sumatera ini akan memiliki empat koridor, yakni : Lampung, Palembang, Pekanbaru, Medan, dan Banda Aceh sepanjang 460 km (koridor I), Palembang-Bengkulu (koridor II), Pekanbaru-Padang (koridor III) dan Medan-Sibolga (koridor IV).
Lalu, seusai masa pemerintahan SBY, setiap tahun kita saksikan Jokowi meresmikan sepotong demi sepotong mega proyek Trans Sumatera ini. Artinya, peresmian Jokowi itu adalah kelanjutan dari mega proyek yang telah diinisiasi, dianggarkan dan mulai dilaksanakan semasa pemerintahan SBY. Jadi, siapa yang sebenarnya paling berjasa dalam pembangunannya?
Begitu pula jalan trans Papua itu. Kendati diklaim oleh pemerintahan Jokowi, Natalius Pigai, putra asli Papua menyebut Presiden Jokowi telah melakukan pembohongan publik. Dia menegaskan tidak ada pembukaan ruas jalan Trans Papua yang membelah gunung dan bukit, yang ada hanya ruas jalan Wawena-Nduga Papua, itu pun yang dilaksanakan oleh TNI. Saking jengkelnya, Natalia menantang pemerintah untuk membuka road map perencanaan jika memang proyek itu adalah murni inisiasi Jokowi.
Tak perlu dibuka sebenarnya, karena jalan Trans Papua tersebut sejatinya adalah program SBY yang masuk dalam koridor Papua -Maluku yang tertuang dalam program MP3EI. Publik yang tangkas mengamati gebrakan SBY ini pasti mengetahuinya.
Saya yakin, jika ditelisik lebih lanjut, kasus-kasus ini seperti fenomena gunung es. Sayangnya, Jokowi tidak sekalipun menyebut bahwa proyek-poyek mercusuar yang diresmikannya sudah dirintis di era SBY. Barangkali Jokowi khawatir akan dituding publik sebagai presiden yang tidak memiliki gagasan âapa-apaâ. Kerja Jokowi hanya melanjutkan dan meresmikan pekerjaan-pekerjaan SBY yang belum rampung?
Terlepas dari apapun alasannya, saya pikir tidak bijak mendegradasi pencapaian SBY hanya untuk mengejar pencitraan semata. Ini tidak sesusai dengan budaya Indonesia yang menolak tabiat: memadamkan lampu orang lain agar lampu kita lebih terang. Sungguh tak bijak.
Oleh: Ridwan Sugianto, pegiat Gerakan Indonesia Emas 2045
http://www.faktamedia.net/2017/06/po...mberangus.html
|
|
|
15th June 2017, 17:40
|
|
Registered Member
Join Date: Dec 2015
Posts: 11
|
jadi ingat anak sma dari belahan indonesia mana, yg diundang ke istana, mirip2 kasusnya mengaku-akui karya orang lain dengan sedikit polesan.........
|
|
|
15th June 2017, 21:16
|
|
Groupie Member
Join Date: Feb 2011
Posts: 23,110
|
Quote:
Originally Posted by doellpaten
Salah satunya, Tol CikopoâÂÂPalimanan (Cipali) yg yg mulai dibangun tahun 2011 panjangnya 116,75 km, karena digunting pita oleh Jokowi pd tahun 2015 maka dianggaplah itu prestasi Jokowi,
https://finance.detik.com/berita-eko...-hingga-jokowi
jadi inget jembatan tayan, yg menghubungkan wilayah di kalimanta karena diresmikan dan diberinama oleh Jokowi maka dianggap prestasi Jokowi, hehehe...
Ini ada artikel yg menarik ...
POLEMIK JALAN TOL SKENARIO MEMBERANGUS CETAK TANGAN SBY
WEDNESDAY, JUNE 14, 2017
FAKTAMEDIA.NET - Tersentak saya membaca berita di satu media darling, perihal perbandingan jalan tol sejak era Soeharto hingga Jokowi. Pasalnya, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PU-PR) Endra Saleh Admawidjaja secara tersirat menegaskan pembangunan jalan tol di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kalah jauh dari Jokowi.
Endra menegaskan, selama dua periode menjabat, SBY membangun jalan tol sepanjang 212 km. Sebaliknya, belum genap tiga tahun menjabat, Jokowi telah mengoperasionalkan 176 km jalan tol, dan diperkirakan hingga akhir 2017 nanti bakal ada total tambahan 568 km jalan tol di era Jokowi.
Luarbiasa! Tetapi apa mungkin? Bagaimana bisa pencapaian 10 tahun kalah jauh dari 3 tahun pemerintahan? Nalar saya menolak informasi ini. Maka saya putuskan untuk berselancar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lantas, saya mengasumsikan ada dua hal besar yang sebenarnya terjadi.
Pertama, besar kemungkinan ada miss-informasi yang didapatkan Endra. Pasalnya, data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang disiarkan pada 17 Oktober 2014, dinyatakan secara jelas pembangunan prasarana jalan rentang 2004 sampai 2014 telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 5.190 km, di antaranya adalah 4.770 km jalan non tol (jalan nasional) dan 420 km jalan tol.
Lantas, mengapa disebut era pemerintahan SBY hanya terbangun 212 km jalan tol? Mungkinkah panjang jalan tol bisa menyusut dari 420 km pada 2014 menjadi 212 km pada 2017 seperti yang dinyatakan oleh Endra? Besar dugaan saya ini adalah perkara salah data âÂÂdan hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru di era pemerintahan Jokowi. Kita sama-sama tahu, pemerintahan Jokowi adalah masa kepemimpinan yang amat lemah perkara data, bahkan seringkali jatuh menjadi blunder.
Perkembangan pembangunan jalan di Indonesia periode 1968-2013
Kita tentu masih ingat pidato âÂÂteledorâ Jokowi dalam forum bisnis di Hongkong bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang ketiga tertinggi di dunia âÂÂyang akhirnya menjadi bahan tertawaan masyarakat internasional. Atau kehebohan Perpres No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2010 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan, yang ketika publik memprotes dijawab Jokowi: I donâÂÂt read what I sign. Ada pula polemik Arcandra Tahar yang diangkat sebagai Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kendati masih berstatus dwi kewarganegaraan. Atau perkara remeh-temeh seperti kasus salah ketik nama lembaga negara hingga prasasti peresmian proyek yang ditandatangi Presiden.
Rentetan kecolongan ini menggambarkan betapa lemahnya pemerintahan Jokowi dalam mengolah data dan informasi. Bandingkan dengan pemerintahan SBY, di mana kasus-kasus âÂÂrecehanâ begini tidak pernah terjadi. Sebab, SBY amat tegas perkara data dan informasi. Logika SBY kira-kira begini: bagaimana hendak membangun proyek mercusuar, jika perkara data saja sudah salah?
Kedua, ada data dan informasi yang disembunyikan oleh Kemen PU-PR. Pasalnya, Endra sendiri menyebut : di era Presiden Jokowi, dalam tiga tahun hingga tahun ini ada 176 km jalan tol yang beroperasi⦠Apa maksud âÂÂberoperasiâ ini? Apakah artinya diresmikan? Jika begitu, berpotensi besar proyek-proyek jalan tol itu sudah dirintis di era SBY, tetapi diresmikan di era Jokowi.
Pasalnya, pada periode kedua pemerintahannya, SBY memang mengebut poyek infrastruktur. Ambil contoh mega proyek jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 km. Kebijakan pemerintah ini ditetapkan dalam Perpres No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Proyek ini termasuk dalam Master Plan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang disusun pemerintahan SBY pada tahun 2011.
Rencananya, proyek jalan tol Trans Sumatera ini akan memiliki empat koridor, yakni : Lampung, Palembang, Pekanbaru, Medan, dan Banda Aceh sepanjang 460 km (koridor I), Palembang-Bengkulu (koridor II), Pekanbaru-Padang (koridor III) dan Medan-Sibolga (koridor IV).
Lalu, seusai masa pemerintahan SBY, setiap tahun kita saksikan Jokowi meresmikan sepotong demi sepotong mega proyek Trans Sumatera ini. Artinya, peresmian Jokowi itu adalah kelanjutan dari mega proyek yang telah diinisiasi, dianggarkan dan mulai dilaksanakan semasa pemerintahan SBY. Jadi, siapa yang sebenarnya paling berjasa dalam pembangunannya?
Begitu pula jalan trans Papua itu. Kendati diklaim oleh pemerintahan Jokowi, Natalius Pigai, putra asli Papua menyebut Presiden Jokowi telah melakukan pembohongan publik. Dia menegaskan tidak ada pembukaan ruas jalan Trans Papua yang membelah gunung dan bukit, yang ada hanya ruas jalan Wawena-Nduga Papua, itu pun yang dilaksanakan oleh TNI. Saking jengkelnya, Natalia menantang pemerintah untuk membuka road map perencanaan jika memang proyek itu adalah murni inisiasi Jokowi.
Tak perlu dibuka sebenarnya, karena jalan Trans Papua tersebut sejatinya adalah program SBY yang masuk dalam koridor Papua -Maluku yang tertuang dalam program MP3EI. Publik yang tangkas mengamati gebrakan SBY ini pasti mengetahuinya.
Saya yakin, jika ditelisik lebih lanjut, kasus-kasus ini seperti fenomena gunung es. Sayangnya, Jokowi tidak sekalipun menyebut bahwa proyek-poyek mercusuar yang diresmikannya sudah dirintis di era SBY. Barangkali Jokowi khawatir akan dituding publik sebagai presiden yang tidak memiliki gagasan âÂÂapa-apaâÂÂ. Kerja Jokowi hanya melanjutkan dan meresmikan pekerjaan-pekerjaan SBY yang belum rampung?
Terlepas dari apapun alasannya, saya pikir tidak bijak mendegradasi pencapaian SBY hanya untuk mengejar pencitraan semata. Ini tidak sesusai dengan budaya Indonesia yang menolak tabiat: memadamkan lampu orang lain agar lampu kita lebih terang. Sungguh tak bijak.
Oleh: Ridwan Sugianto, pegiat Gerakan Indonesia Emas 2045
http://www.faktamedia.net/2017/06/po...mberangus.html
|
ente bakal dilawan oleh :
|
|
|
15th June 2017, 22:10
|
|
Registered Member
Join Date: Jun 2017
Posts: 1
|
Quote:
Originally Posted by doellpaten
Data Jalan Tol Era SBY Susut? Jubir Demokrat: Itu Digunakan Jokower untuk Memuja dan Mencaci
Penulis : Red | Selasa, , 13 Juni 2017 - 13:42 WIB
itoday - Wartawan senior Bambang Elf telah membeberkan perbedaan data pembangunan jalan tol era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dirilis media massa.
Pada 17 Oktober 2014, detik.com di kanal âfinanceâ merilis data pembangunan jalan tol di era SBY yang mencapai 420 km. Namun, pada 12 Jun 2017, detik melaporkan bahwa pembangunan tol di dua periode Presiden SBY hanya 212 km.
âSaya menemukan keanehan data. Perhatikan dengan baik. 2014, SBY bangun Tol 420 km. 2017, SBY bangun tol 212km. Ada apa Detik menyusutkan data ini?â tulis Bambang di akun Twitter @bambangelf.
Mantan aktivis yang saat ini menjadi Komisaris Utama Komisaris Utama PT Adhi Karya Tbk, Fadjroel Rachman, di akun @fadjroeL membeberkan data pembangunan tol era SBY yang juga susut. Dari data yang disodorkan Fadjroel, era SBY dibangun jalan tol sepanjang 212 km.
Wakil Sekretaris Jenderal dan Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, langsung bereaksi. âApapun alasan, inkonsistensi data itu pasti digunakan Jokowers untuk memuja dan mencaci,â tegas Rachland di akun â @ranabaja meretweet tulisan @bambangelf.
Menurut Rachland, data dari Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang dirilis detik (17/10/2014) berbeda dengan penjelasan Kabiro Komunikasi Publik PUPR di kantor KaStaf Kepresidenan, Endra Saleh (12/06/2017).
âSumbernya Endra Saleh Admawidjaya, Kabiro Komunikasi Publik Kementrian PUPR di istana kemarin (12/6). Beda dari data Ditjen Binamarga,â tulis @ranabaja http://itoday.co.id/politik/read/767...ja-dan-Mencaci Makjang, sampe segitunya, kayak anak kecil aja mengaku-ngaku prestasi saingannya....
|
|
|
|
15th June 2017, 23:38
|
|
Mania Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 1,584
|
Contoh misleading information dan ABS:
Quote:
Jalan Trans Papua Dibangun Besar-besaran di Masa Jokowi
Selasa 07 Feb 2017, 08:22 WIB
Jakarta - Pemerintah gencar membangun infrastrukur di luar Pulau Jawa, salah satunya adalah jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 kilometer (km). Jalan Trans Papua merupakan proyek yang sudah lama dijalankan, namun gencar dilakukan pengerjaannya saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jalan yang membentang dari Sorong hingga Merauke tersebut, sebagian besar yang belum tersambung adalah yang menuju Papua pedalaman yang masih tertutup hutan. Sejak 2014, pembangunan jalan di pedalaman tersebut gencar dilakukan, guna mencapai pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, dan pinggiran Indonesia.
"Trans Papua mulai dibangun besar-besaran sejak masa pemerintahan Pak Jokowi sejak 2014. Sebanyak 70% dari Trans Papua dikerjakan sejak zaman Jokowi," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, kepada detikFinance di kantornya, Senin (6/2/2017).
Pembangunan jalan Trans Papua telah dimulai sejak zaman Pemerintahan Presiden ketiga RI, BJ Habibie.
|
Quote:
Ini Jalan Trans Papua 4.325 km yang Masih Putus-putus
Rabu 27 May 2015, 15:48 WIB
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan, pembangunan jalan nasional bernama Trans Papua, dapat tersambung seluruhnya di 2019. Kebutuhan untuk menyambungkan seluruh jalan di Papua dan Papua Barat tersebut, diperkirakan mencapai Rp 12,533 triliun.
Kebutuhan dana diperlukan untuk membangun 827 km jalan yang belum terhubung, dari total panjang jaringan Jalan Trans Papua 4.325 km. Ini termasuk pembangunan jembatan dan peningkatan struktur, hingga perbaikan jalan yang mulai rusak.
Banyak rintangan yang harus dihadapi, agar jalan di Papua dan Papua Barat bisa tersambung. Tantangan paling berat adalah kondisi geografis berbukit-bukit, bergunung-gunung, dan sungai yang deras.
Trans Papua yang masuk jalan nasional ini akan membentang mulus beraspal, dengan lebar jalan rata-rata 9 meter. Seluruhnya dengan lebar terstandar 1-7-1 (1 meter bahu jalan, 7 meter jalan utama, 1 meter bahu jalan). Jalan utama mencakup dua jalur masing-masing lebar 3,5 meter.
|
|
|
|
16th June 2017, 00:05
|
|
Mania Member
Join Date: Jan 2017
Posts: 922
|
Quote:
Originally Posted by etopmarkotop
jadi ingat anak sma dari belahan indonesia mana, yg diundang ke istana, mirip2 kasusnya mengaku-akui karya orang lain dengan sedikit polesan.........
|
|
|
|
16th June 2017, 00:35
|
|
Addict Member
Join Date: Feb 2017
Posts: 729
|
Yang riil deh Soal proyek kereta cepat jokowi ini,
Entah siapa yg bohong atau dibohongi, pemerintah selalu bilang "bulan depan dana kereta cepat cair", bulan kapan?
Dan makin "gak jelas" kelanjutannya... Menurut Sri Mulyani, sampai bulan Juni ini, pihak CDB belum bisa cairkan pinjaman pembiayaannya.
Quote:
Nasib Proyek Kereta Cepat Suram, Ini Kata Sri Mulyani
Kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih abu-abu. Hingga kini proyek itu masih bermasalah dengan pembebasan lahan sehinga pendanaan dari China belum cair.
Teranyar konsorsium BUMN Indonesia dan China, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) justru meminta pemerintah mengambil alih proyek itu jika dinyatakan gagal.
Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, belum ada perubahan skema pembiayaan proyek KA Cepat. Proyek itu murni dibiayai oleh swasta bukan pemerintah yang berasal dari APBN.
"Tidak ada keterlibatan pemerintah dari sisi financing," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Hingga saat ini, China Development Bank (CDB) enggan mencairkan dana untuk pembiayaan pembangunan mega proyek senilai 5,1 miliar dollar AS itu atau Rp 67,8 triliun itu.
Hal itu menyusul belum rampungnya seluruh proses pembebasan lahan proyek Kereta Cepat yang membentang dari Halim Perdanakusuma Jakarta ke Tegalluar Bandung sepanjang 142 kilometer (km).
Mandeknya proyek ini mengindikasikan adanya persoalan serius. Padahal peletakan batu pertama proyek kerja sama BUMN Indonesia dan China sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2015 lalu.
|
Klo semangatnya menafikan pendahulu, jd. ingat kisah ini..
|
|
|
16th June 2017, 04:20
|
|
Groupie Member
Join Date: Sep 2015
Posts: 20,485
|
Sangat menjijikan sekali...
Semoga anak cucu kita bisa terhindar dari perbuatan yg suka ngaku2 yang keji dan biadab seperti ini:
|
|
|
16th June 2017, 06:54
|
|
Groupie Member
Join Date: Sep 2009
Posts: 18,583
|
Quote:
Originally Posted by tso-s4
Sangat menjijikan sekali...
Semoga anak cucu kita bisa terhindar dari perbuatan yg suka ngaku2 yang keji dan biadab seperti ini:
|
emang metode penunjukan ahli waris sekarang sudah lewat proses pemilihan ya?
siapa yg paling banyak mendapat suara, maka dialah sang ahli waris
bikin analohi kok ngacaw nguuuuk
|
|
|
detikNews
........
|