 |
| |||||||
| Register | FAQ | Members List | Social Groups | Award | Calendar | Mark Forums Read | |
| PolitikDiskusi seputar tokoh, partai politik, kebijakan dan seputarnya di sini... |
 |
| Thread Tools | Display Modes |
#1  6th November 2009, 20:39 | |||
| |||
 Keganjilan Pernyataan Kapolri dan Keganjilan Komisi III DPR Keganjilan-keganjilan di Pernyataan Kapolri Sejak Senin hingga Jumat ini, publik seolah diperlihatkan dengan tontonan keganjilan-keganjilan pernyataan Kapolri berkaitan dengan kasus KPK dan Anggodo. Setidaknya, itu terlihat dalam beberapa pernyataan Kapolri di sejumlah media dan disaksikan jutaan orang. Episod pertama adalah penegasan Kapolri didampingi Menkominfo kepada sejumlah wartawan bahwa Polri tidak melakukan kriminalisasi terhadap KPK. Kapolri pun meminta media untuk tidak lagi menggunakan istilah tersebut. Keesokan harinya, Selasa, publik akhirnya bisa membandingkan antara pernyataan Kapolri dengan pemutaran rekaman telepon Anggodo ke sejumlah petinggi di kepolisian dan kejaksaan. Di situ, semua orang yang mendengar, tidak perlu lagi pendidikan tinggi dan logika yang jelimet, apa yang tersingkap dari rekaman jelas-jelas merupakan adanya upaya-upaya untuk mengkriminalisasi pimpinan KPK, khususnya Bibit dan Chandra. Episod kedua adalah pernyataan awal Kapolri soal pengunduran diri Susno Duadji. Awalnya, ketika bertemu dengan tim pencari fakta, Kapolri menyatakan bahwa Susno Duadji mengundurkan diri atau dinonaktifkan. Tapi, ketika rapat kerja dengan komisi III semalam, Kapolri menyatakan bahwa penonaktifan Susno hanya sementara selama proses pemeriksaan oleh TPF. Kalau sudah selesai, Susno Duadji pun bisa aktif kembali di posisi semula sebagai Kabareskrim. Episod ketiga adalah soal kepergian Anggodo dari Mabes Polri ketika menjalani pemeriksaan. Kepada TPF, Kapolri menegaskan, seperti yang diucapkan Adnan Buyung Nasution, bahwa Anggodo masih berada di Mabes untuk menjalani pemeriksaan. Ternyata, beberapa wartawan di antaranya dari media televisi pada Rabu malam sekitar jam 22.30, sempat merekam kepergian Anggodo dengan menumpangi mobil Avanza warna hitam. Anggodo keluar Mabes melewati pintu belakang. Dan ini pun akhirnya disaksikan jutaan penonton. Episod Keempat adalah soal pencabutan pengakuan Ari Muladi soal pemberian langsung uang suap dari Anggodo ke pimpinan KPK, Bibit dan Chandra. Pada acara raker dengan komisi III DPR RI semalam, Kapolri menyatakan bahwa Ari Muladi tidak pernah mencabut pengakuannya pada BAP yang pertama. Artinya, Ari Muladi memang menyampaikan langsung uang suap tersebut ke Bibit dan Chandra. Siang tadi, dalam wawancara dengan stasiun televisi, Ari Muladi menegaskan bahwa ia tidak memberikan langsung uang suap dari Anggodo ke pimpinan KPK, baik Chandra maupun Bibit. Ari memberikannya ke orang yang bernama Yulianto. sumber: http://eramuslim.com/berita/nasional...an-kapolri.htm Komisi III DPR Dicurigai Skenariokan Kapolri Cari Pembenaran Didi Syafirdi - detikNews Jakarta - Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolri dicurigai merupakan bagian dari skenario. Kecurigaan ini muncul karena anggota dewan terlihat normatif menanyakan kasus kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK. "Rapat diskenariokan buat Kapolri jelaskan bahwa pihaknya yang benar," ujar pengamat politik Ray Rangkuti dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2009). Dugaan skenario ini semakin kuat karena tidak adanya pertanyaan mendalam dari anggota dewan yang mempermasalahkan mengapa hingga saat ini Anggodo tidak dijadikan tersangka. Status Komjen Pol Susno Duadji yang belum dicopot sebagai Kabareskrim juga tidak kejar secara mendalam. "Seharusnya nama yang ada dalam rekaman sudah dicopot. Harusnya Komisi III mendesak itu," tegas Ray. Bukti-bukti yang dipaparkan oleh Kapolri kalau KPK sudah menerima suap karena berulang kali mobil dinas pimpinan dan staf KPK mendatangi Pasar Festival dan Belagio dinilai tidak jelas. "Memang kenapa kalau mobil itu ada disana?" cetus Ray. Lalu Ari Muladi dikatakan pernah mendatangai KPK sehingga menunjukan Ari memiliki koneksi dengan KPK harus dicek kebenarannya. "Belum tentu data polisi benar adanya," kata Ray. Rapat semalam, lanjut Ray, merupakan praktek pola memanipulasi fakta dan data. Komisi III diminta segera mengundang KPK untuk melakukan RDP. "DPR wajib rapat dengan KPK," tandasnya. sumber: http://www.detiknews.com/read/2009/1...ari-pembenaran Benar-benar ini NEGERI PARA BUAYA...  __________________  |
#3 6th November 2009, 21:40 | ||||
| ||||
| Quote:
seharusnya pak kapolri ikutan mewek kayak susno duajal...taktik ini terbukti berhasil buat menarik simpati masyarakat dan telah dibuktikan oleh kingkong pacitan.... __________________ GW KAGAK RELA BANGSA INI DIPIMPIN OLEH PERAMPOK |
#4 6th November 2009, 22:15 | |||
| |||
| seperti cerita di sinetron aja... selamat menikmati sinetron Cicak vs. Buaya dengan demikian benar adanya pernyataan Komarudin Hidayat bahwa kasus ini seperti rangkaian Novel Agatha Christie.... bahkan lebih maju lagi, karena langsung ditayangkan ... penonton silahkan menebak arah cerita |
#7 6th November 2009, 22:34 | ||||
| ||||
| Quote:
|
#8 7th November 2009, 13:13 | |||
| |||
| Apa sebaiknya Komisi III DPR diganti aja namanya KOMISI BUAYA ya __________________ Last edited by mynick; 7th November 2009 at 16:44.. |
#9 7th November 2009, 16:33 | |||
| |||
| Info lagi http://politikana.com/baca/2009/11/0...n-kapolri.html DPR Dinilai Berpihak ke Polisi Metrotvnews.com, Jakarta: Suara dukungan publik kepada dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, bergema di berbagai daerah. Baik lewat aksi nyata maupun dunia maya. Sayangnya, gema suara rakyat tak mampu menembus tebalnya dinding beton gedung DPR, tempat para wakilnya bercokol. Tak pelak, suara wakil rakyat yang terhormat justru terdengar sumbang saat rapat dengar pendapat dengan jajaran kepolisian terkait kasus Bibit dan Chandra dua hari lalu. Hal ini dikuatirkan akan berdampak luas. Kepercayaan publik, kata pengamat Hermawan Sulistyo dalam dialog publik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/11), bisa menguap pada institusi yang muncul pada masa reformasi ini. (DOR) sumber : Metrotvnews.com Ketika Parpol Kehilangan Nurani Begitulah yang kita rasakan sekarang ini. Partai politik tidak bisa lagi menjadi penyambung lidah rakyat. Anggota parlemen bukan lagi wakil rakyat yang memperjuangkan nasib rakyat. Parpol sudah terputus hubungannya dengan rakyat pemilih. Anggota parlemen sudah tidak lagi mempunyai hati, tidak lagi memiliki nurani. Mereka tidak mampu menangkap denyut yang ada di tengah masyarakat. Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution tidak keliru mengatakan era parpol sudahlah berakhir. Bahkan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim 8 untuk meverifikasi kasus dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah merupakan simbol bahwa para menteri yang berasal dari parpol tidak bisa diandalkan dan dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Kita pantas prihatin dengan pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar yang menganggap tidak relevan dibukanya rekaman pembicaraan yang berkaitan dengan rekayasa kasus di KPK oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana seorang pejabat negara yang bertanggung jawab terhadap persoalan hukum bisa menutup mata terhadap kenyataan maraknya mafia hukum di negeri ini. Kalau seorang menteri hukum tidak peduli dengan kenyataan bobroknya penegakan hukum di negeri ini, bagaimana kita bisa berharap adanya perbaikan dalam sistem hukum di negara ini. Kita semakin prihatin lagi melihat kualitas anggota DPR yang menangani masalah hukum. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Kepolisian RI kemarin, anggota DPR kehilangan kekritisannya. Mereka tidak menangkap perasaan hati yang berkembang di tengah masyarakat atas kebobrokan dalam sistem hukum di negeri kita. Rekaman pembicaraan yang begitu vulgar tentang bagaimana hukum bisa dipermainkan sepertinya tidak mengusik sama sekali rasa keadilan anggota DPR. Mereka seperti tidak pernah mendengar dan bahkan tidak mau tahu dengan fakta yang begitu terang benderang. Dengan arogannya malah para anggota DPR menunjukkan bahwa merekalah yang paling berkuasa dan paling berhak atas segala persoalan hukum. Mereka menyerang institusi-institusi lain yang mereka anggap bukan hanya tidak punya hak, tetapi juga tidak kapabel. Arogansi anggota DPR menunjukkan bahwa mereka sungguh tidak punya hati. Putus sudah perasaan mereka terhadap apa yang sedang menjadi keprihatinan besar dari bangsa ini. Lalu apa selanjutnya yang kita bisa harapkan? Jawabannya tinggal terletak pada Presiden sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Apakah semua ketidakbenaran ini akan terus dibiarkan berlangsung? Kita bukan hanya sedang kehilangan nilai bangsa, tetapi dihadapkan pada situasi di mana kita gila terhadap yang namanya kekuasaan. Sepertinya kekuasaan itu merupakan sesuatu yang absolut dan bisa mendominasi sebuah kebenaran. Ketika kekuasaan yang ada di tangannya tersentuh sepertinya sangatlah mengganggu. Mereka bukan hanya tidak bisa menerimanya, tetapi secara apriori menolak pandangan pihak lain, sebenar apa pun pandangan itu. Persaingan tidak sehat antar lembaga itulah yang sedang dipertontonkan oleh para elite politik. Demi kekuasaan mereka yang absolut, mereka menihilkan sama sekali upaya yang dilakukan pihak lain. Tidak ada empati sama sekali, tidak ada apresiasi sama sekali, pokoknya pihak lain salah dan buruk. Bagaimana negeri ini akan bisa dibangun apabila pendekatannya menang-menangan kekuasaan seperti ini. Bagaimana kita bersaing dengan bangsa lain apabila kita selalu curiga kepada saudara kita sendiri. Di sinilah kita mengharapkan Presiden sebagai Kepala Negara untuk turun tangan. Pertama membenahi ketidakberesan penegakan hukum yang oleh Presiden sendiri dikatakan sebagai mafia hukum. Jangan biarkan antarlembaga negara berargumentasi tanpa dasar, sementara para mafia hukum dibiarkan terus menari-nari. Kita pantas peduli kepada nasib bangsa dan negara ini. Niscaya negara ini akan hancur kalau dibiarkan seperti ini. Demokrasi yang sudah dengan susah payah ditegakkan akan sia-sia apabila kita gagal menegakkan hukum. Mimpi besar kita untuk Indonesia yang lebih baik tidak akan pernah terwujud apabila kekacauan seperti ini terus dibiarkan. Kepekaan dan kepedulian inilah yang kita harapkan datang dari pemimpin tertinggi negara ini. sumber : Metrotvnews.com __________________ |
#10 7th November 2009, 16:44 | |||
| |||
| Farouk: Polisi Tidak Amanah JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Farouk Muhammad menilai sikap Polri dalam menghadapi 'konflik' dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), profesional, tapi tidak amanah. Sikap yang dilakukan Polri dalam persoalan KPK mengutamakan prosedural dengan pendekatan legal formal, tapi mengabaikan material substansi yakni rasa keadilan masyarakat "Pengutamaan prosedural melalui pendekatakan legal formal, memang menunjukkan sikap prefesional. Namun, dalam persoalan sensitif seperti yang dihadapi dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, Polri tidak cukup bersikap profesional, tapi harus amanah, dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat," kata Farouk Muhammad, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, masyarakat sudah bertanya-tanya dan kesal ketika Bibit dan Chandra ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi, katanya, polisi cukup rajin mencarikan pasal yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra, yakni pasal penyalahgunaan wewenang dan kemudian pasal pemerasan. "Polisi kemudian menahan Bibit dan Chandra, masyarakat menjadi marah," kata Faoruk. Menurut dia, Bibit dan Chandra kemudian ditangguhkan penahanannya, pada Selasa (3/11) tengah malam setelah pada siang harinya rekaman pembicaraan antara Anggodo Widjojo (adik tersangka Anggoro Widjojo) dengan sejumlah orang diperdengarkan pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK) serta atas desakan tim veriifikasi atau Tim Delapan. Setelah penahanan Bibit dan Chandra ditangguhkan, masyarakat mendesak agar polisi menetapkan Anggodo sebagai tersangka dan menahannya. Dia dinilai sebagai aktor perekayasa upaya kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK nonaktif. Namun polisi, katanya, mengabaikan desakan masyarakat dengan alasan belum ada pasal untuk menjerat Anggodo. "Padahal kalau polisi mau, ada pasal-pasal yang bisa digunakan untuk menjerat Anggodo. Apalagi dia sudah mengakui suaranya dalam rekaman tersebut, tapi polisi beralasan belum memiliki rekaman aslinya," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini. Belum ditahannya Anggodo, kata dia, menunjukkan polisi tidak amanah karena masih mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Farouk mengimbau, polisi bisa bersikap profesional dan amanah. sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/...i.tidak.amanah __________________ |
Linear Mode
