Misteri pasal 29 perppu 4/2009

[pomphy]

Pasal 29 Perpu No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat dituntut di muka hukum bila semua kebijakannya mengatasnamakan JPSK. Perppu ini ditolak DPR karena ada pasal 29 tersebut

Logikanya, Perppu tersebut sebelum ditandatangani Presiden tentu telah diperiksa terlebih dahulu oleh Pak Boediono bersama Bu Sri Mulyani (selanjutnya disingkat BSM).

PERTANYAAN:
- Kenapa harus ada Pasal 29 dalam Perppu 4/2008 ini? padahal Pasal yang isinya demikian SANGAT TIDAK LAZIM
- SIAPA yang mengkreasi / mengusulkan Pasal 29 ini?
- mengapa Presiden menyetujui?

Kalau boleh saya mereka-reka skenario munculnya Pasal 29 ini adalah sbb:

1. BSM waktu itu SEBENARNYA menolak memberi persetujuan pemberian dana talangan ke Bank Century, namun karena dibawah tekanan hebat dari Mr X (orang yang berkepentingan dengan uang tersebut) maka mau tidak mau BSM menyetujui pengucuran dana talangan senilai 6.7 Trilliun itu
2. Sebagai orang profesional dibidangnya (perbankan), BSM sudah tahu kalau pengucuran dana talangan ini di luar prosedur dan penuh misteri, sehingga BSM tahu konsekuensi yang bakal dijalaninya (pasti terbongkar!!), yaitu MASUK PENJARA
3. Oleh karena itu BSM melakukan bargain dengan Mr X agar dalam draft Perppu dicantumkan Pasal 29 yang membebaskan mereka dari hukum bila kasus dana talangan Bank Century diungkap (irregularity).

KESIMPULAN SAYA: Pasal 29 diusulkan oleh BSM agar mereka terhindar dari proses hukum

Sekali lagi ini hanya dugaan saja, CMIIW

[wongkito_galo]

Kasian amat nih thread, kok sepi yah? Gue pengen kasih pendapat, tetapi kasih tahu dulu analisa si Mr. X siapa sih dia? kok sampe BSM tunduk?

[kingkong.indonesia]

Originally Posted by pomphy

Pasal 29 Perpu No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat dituntut di muka hukum bila semua kebijakannya mengatasnamakan JPSK. Perppu ini ditolak DPR karena ada pasal 29 tersebut

Logikanya, Perppu tersebut sebelum ditandatangani Presiden tentu telah diperiksa terlebih dahulu oleh Pak Boediono bersama Bu Sri Mulyani (selanjutnya disingkat BSM).

PERTANYAAN:
- Kenapa harus ada Pasal 29 dalam Perppu 4/2009 ini? padahal Pasal yang isinya demikian SANGAT TIDAK LAZIM
- SIAPA yang mengkreasi / mengusulkan Pasal 29 ini?
- mengapa Presiden menyetujui?

Kalau boleh saya mereka-reka skenario munculnya Pasal 29 ini adalah sbb:

1. BSM waktu itu SEBENARNYA menolak memberi persetujuan pemberian dana talangan ke Bank Century, namun karena dibawah tekanan hebat dari Mr X (orang yang berkepentingan dengan uang tersebut) maka mau tidak mau BSM menyetujui pengucuran dana talangan senilai 6.7 Trilliun itu
2. Sebagai orang profesional dibidangnya (perbankan), BSM sudah tahu kalau pengucuran dana talangan ini di luar prosedur dan penuh misteri, sehingga BSM tahu konsekuensi yang bakal dijalaninya (pasti terbongkar!!), yaitu MASUK PENJARA
3. Oleh karena itu BSM melakukan bargain dengan Mr X agar dalam draft Perppu dicantumkan Pasal 29 yang membebaskan mereka dari hukum bila kasus dana talangan Bank Century diungkap (irregularity).

KESIMPULAN SAYA: Pasal 29 diusulkan oleh BSM agar mereka terhindar dari proses hukum

Sekali lagi ini hanya dugaan saja, CMIIW

Ehm,.......
B & SM udah tahu konsekwensinya bro... kan udah dapat imbalan kedudukan.
Seharusnya bukan Mr.X, tapi Ring 1 and the gank .... ehm .... ehm

[papagila]

Bantu nongolin:

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

Pasal 29

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak
yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena
telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan
dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

SUMBER

Analisa TS masuk akal juga, coba kalau ada fakta yang lebih mendukung analisa TS, bisa dibagi² dimari...

Tarekkkk manggggg.....

[tulip.web.id]

Originally Posted by papagila

Bantu nongolin:

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

Pasal 29

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak
yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena
telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan
dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

SUMBER

Analisa TS masuk akal juga, coba kalau ada fakta yang lebih mendukung analisa TS, bisa dibagi² dimari...

Tarekkkk manggggg.....

Truss, newbie ingin tanya nich,
siapakah yang membuat dan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tsb ?

[pomphy]

Originally Posted by papagila

Pasal 29
Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. ...........

Wuiiihhhh, yang tidak dapat dihukum termasuk "pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini" ? Jangan2 Robert Tantular termasuk pihak yang melaksanakan Perppu ini ya, sehingga bisa dibebaskan ....

wallahualam bisawab.

Kalau saya berkeyakinan: Mr X BUKAN SBY. Mengapa? beliau sangat hati-hati dalam bertindak. Mungkin kalau HANYA sebatas "mengetahui" bisa jadi, karena beliaulah yang menandatangani Perppu. Tapi sekali lagi ini hanya "SEBATAS ANALISA", kenyataannya beliau2lah yang tahu persis.

semakin kacau analisaku ......

[papagila]

Originally Posted by tulip.web.id

Truss, newbie ingin tanya nich,
siapakah yang membuat dan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tsb ?

Yang membuat pemerintah

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

[papagila]

Sedikit berita mengenai proses ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

JAKARTA -- Menkeu Sri Mulayani Indrawati tampaknya harus banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4/2008 tentang jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) disetujui DPR pada Sidang Paripurna di Gedung DPR yang digelar Kamis ini.

Dalam rapat sesi pandangan mini fraksi-fraksi di Komisi Keuangan DPR tentang Perpu JPSK yang disampaikan pada Rabu malam terjadi penolakan dari tujuh Fraksi.

Namun Menkeu menilai keputusan tadi malam itu belum hasil akhir. Semuanya kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa, kata Menkeu di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengakui bahwa penolakan DPR tadi malam itu lebih disebabkan karena kajian mengenai Perpu itu sebelumnya hanya melibatkan BI dan perwakilan dari Pemerintah, yaitu Menkeu dan Departemen Hukum dan HAM.

"Itulah yang menjadi dasar penolakan. Karena sesuai dengan UU No.10 tentang pengajuan Perpu untuk menjadi Undang-Undang, DPR harus diikutsertakan dalam pembahasannya, sehingga dapat memberikan keputusan yang cepat dan tepat ditolak atau diterima", ujarnya.

Menkeu juga mengatakan, pemerintah tetap berharap dalam sidang Paripurna yang digelar siang ini keputusan DPR dapat berubah.

"Undang-Undang JPSK kan sudah diamanatkan oleh UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah UU No. 3 tahun 2004 tentang UU BI, di mana disebutkan bahwa ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, diatur dalam UU tersendiri yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir 2004" katanya.

Menurut Menkeu, keberadaan UU JPSK ini adalah `anak kandung` dari UU BI itu sendiri. JPSK juga disusun dengan kesadaran pihak BI dan pemerintah, bahwa keberadaannya bukan untuk mengganggu otoritas moneter yang dimiliki oleh BI.

Karena, menurut UU tersebut , JPSK harusnya sudah lahir sejak tahun 2004. "UU JPSK itu diperlukan sebagai landasan bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas pendanaan bagi BI yang berasal dari dana APBN, jika suatu waktu menghadapi kondisi yang darurat", katanya. - ant/ah

http://www.republika.co.id/berita/21...ang_Maha_Kuasa

[papagila]

RUU JPSK Harus Selesai
Jangan Membuat Pembahasan di Luar Senayan

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Rizal Djalil, mengatakan, posisi DPR dalam RUU JPSK jangan diatur secara sepihak oleh pemerintah, tetapi ditetapkan secara bersama-sama dalam masa sidang nanti.
”Jadi, bukan pengaturan bab yang kami inginkan, tetapi hak budget DPR tetap dikedepan- kan. Selain itu, jangan membuat pembahasan di luar Senayan, seperti pertemuan beberapa anggota DPR di Bali hari ini (Minggu, 11 Januari 2009) dengan pemerintah karena tidak semua anggota, termasuk saya, bisa hadir.

Jangan ada forum-forum informal seperti itu,” ujarnya.


SELENGKAPNYA:
http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/RUU%20JPSK.pdf

[papagila]

Ternyata setelah ditelusuri, banyak hal aneh yang terjadi:

- Kajian mengenai Perpu itu sebelumnya hanya melibatkan BI dan perwakilan dari Pemerintah, yaitu Menkeu dan Departemen Hukum dan HAM.

- Adanya pembahasan di luar Senayan, seperti pertemuan beberapa anggota DPR di Bali.

Semakin tertarik untuk menelusuri...