 |
| |||||||
| Register | FAQ | Members List | Social Groups | Award | Calendar | Mark Forums Read | |
| PolitikDiskusi seputar tokoh, partai politik, kebijakan dan seputarnya di sini... |
 |
| Thread Tools | Display Modes |
#1  22nd November 2009, 23:32 | |||
| |||
 Negeri Penuh Kesepakatan Setelah memperhatikan permasalahan KPK dengan POLRI, permasalahan Antasari dan permasalahan gaya kepemimpinan SBY, semakin menyadari kita bahwa negeri ini adalah negeri penuh kesepakatan, kesepakatan dalam kepentingan. Masih jauh jika mengharapkan tegaknya keadilan atau kebenaran. Klo beberapa pendapat mengatakan telah tegak hukum di negeri ini itu artinya sekedar sesuai aturan hukum, benar atau salah , itu tergantung kesepakatan dan kepentingan. Perhatikanlah profesi pengacara, kadang dia berada di sisi orang yang “salah”, kadang dia berada di sisi orang yang “benar”. Yang terpenting “sesuai” aturan hukum, professional dan sesuai kesepakatan berdasarkan kepentingan masing-masing pihak. Kebenaran, keadilan, tanggung jawab kepada Tuhan itu masalah nanti. Kasus BLBI, aspek hukum yang belum optimal, tindak lanjut dari hasil temuan BPK terhadap sejumlah kasus yang menjadi temuan dari audit BPK terhadap BLBI. Menurut Ketua BPK, dari sekitar 50 pejabat Bank Indonesia dan 300 orang komisaris dan direksi bank yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung karena tersangkut kasus BLBI, baru tiga orang pejabat BI dan 24 orang komisaris dan direksi bank yang kasusnya sampai ke pengadilan. Sisi aspek ekonomi telah terjadi kesapakatan. Pemerintah menerbitkan surat utang baru sebagai pengganti surat utang Nomor SU-001/ MK/ 1998 dan SU-003/ MK/ 1999. Nama surat utang baru tersebut adalah Obligasi Negara Nomor Seri SRBI-01/ MK/ 2003 diterbitkan pada 7 Agustus 2003 dan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2003, tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang. Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/ekonom...0811/keu1.html Rakyat yang tidak tahu asal muasal kasus BLBI harus menuai getahnya menanggung beban pembayaran melalui APBN, sementara orang-orang yang diduga melakukan penyimpangan masih bebas berkeliaran. Presiden yang pada masa kampanye dikenal kemajuan dalam pemberantasan korupsi, pemimpin yang katanya selalu memperhatikan kebijakan sesuai dengan aturan hukum tampaknya telah bersepakat dalam hal aspek hukum kasus BLBI. Walaupun rakyat sampai saat ini tidak pernah tahu apa “isi” kesepakatan itu. Sebagian pihak menganjurkan dengan polosnya, ”lupakanlah masa lalu, mari kita berpikir untuk pembangunan dan kemajuan masa kini, klo gitu kita ndak akan maju-maju". Kasus dana non budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). DKP mengutip pajak, retribusi, iuran, dan aneka pungutan dari rakyat. Sebagian dari uang rakyat itu disulap jadi “dana nonbudgeter” yang jumlahnya bagaikan, seperti kata lagu Bengawan Solo, “Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut.” Menurut kesaksian mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, sebagian dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) disumbangkan bagi para politisi yang ikut Pemilu dan Pilpres 2004. Hanya seorang capres yang mengaku yakni Amien Rais. Amien Rais mengaku menerima dana Rp 200 juta langsung dari Rokhmin. Amien memberikan penjelasan pada KPK, bahwa Rokhmin memberikan cek perjalanan (traveller’s check) Rp 200 juta sebagai sumbangan untuk kepentingan pemilihan presiden. Uang itu selanjutnya ia serahkan kepada tim suksesnya, melalui Zulkifli Hasan, yang kini menjabat Sekretaris Jenderal DPP PAN. Pada saat itu timbul ketegangan yang luar biasa antara Amien dengan SBY, seperti yang diuraikan di http://www.depkominfo.go.id/2007/05/...dana-kampanye/ Setelah itu kasus ini tidak terdengar lagi sampai sekarang, mungkin telah terjadi sebuah kesepakatan. Begitu pula seperti politisi sekarang yang kebanyakan pragmatis tidak lagi idealis, paginya mereka berdebat bahkan menjurus berkelahi, namun malam harinya ada kemungkinan ”bersahabat”. Zaenal Ma’arif, dengan kepentingannya ingin membeberkan mengenai pernikahan SBY sebelum masuk Akmil, yang kemudian oleh SBY digugat sebagai pencemaran nama baik Presiden, namun akhirnya Zaenal Ma’arif malah masuk dan menjadi anggota DPR dari partai SBY. Politisi anggota partai koalisi pendukung SBY pun pada masa pilpres 2009, dengan jelas kita dapat melihat berulang-ulangnya drama ”teriak” – ”sepakat” – ”teriak” lagi – ”sepakat” lagi - ...... Secara serdahana dan dapat kita mudah temukan, bagaimana kepolisian "membiarkan" penjual CD/VCD/DVD bajakan, yang terkadang berisikan pornografi yang merusak generasi muda. Penjual itu pun kadang kala dapat kita temukan hanya beberapa meter dari kantor polisi. Entah kesepakatan apa yang terjadi dengan para penegak hukum. ”Kesepakatan” juga tentu timbul dan ”dilanjutkan” dalam masa kepemimpinan presiden SBY, seperti tindak lanjut kasus penculikan /penghilangan paksa aktivis 1997/1998, kasus Munir, Kasus-kasus pelanggaran HAM dll. Beginilah kemajuan rakyat Indonesia yang semula disebut bangsa yang ramah, kukuh dengan adat ketimuran, idealis, religius sekarang tanpa kita sadari telah tercemar dengan apa yang disebut dengan paham kebebasan (liberalisme). Paham kebebasan inilah yang mendorong dan membudayakan kesepakatan. Lihatlah dengan paham kebebasan, mereka berpendapat bahwa pornografi di”benar”kan dalam seni, pentas budaya , dll Apapun perbuatan, kegiatan, kreasi yang dilakukan secara “damai”, sama-sama menjalankan hak, tidak saling menganggu satu sama lain, disepakati sesama manusia itulah yang menurut mereka kebenaran. Kebenaran yang relatif dan pragmatis. Urusan dengan Tuhan, menurut mereka adalah urusan individu semata dan bahkan itupun urusan “nanti”. Begitu juga apa yang diteladani pemimpin/raja dari paham “kesepakatan” yakni Amerika Serikat. Demi hak mereka ”merasa aman”, maka dengan dasar sebuah ”kebohongan”, mereka dapat menyerang, menjajah sebuah negara seperti Irak, Afghanistan. Mereka membunuh dan menyiksa ribuan manusia. Mereka melakukan hal tersebut sama sekali bukan untuk menegakkan kebenaran namun mereka menegakkan apa yang telah mereka sepakati dan berdasarkan kepentingan mereka. Untuk itulah saya mengkhawatirkan rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di Amerika, sekembalinya mereka dari sana sebagian besar terkontaminasi, menyebar-luaskan paham ”kesepakatan” yakni paham ”liberalisme”. Dalam pengangkatan menteri KIB II, SBY pun entah bagaimana, "sedikit melanggar" prosedur "fit & proper test" yang beliau sepakati dan tetapkan sendiri, dalam pengangkatan menkes Endang yang lulusan pendidikan Amerika dan terkenal "dekat" dengan lingkungan Amerika walaupun ”track record” Endang pernah melakukan ”pelanggaran”. Begitu sulitnya mencari rakyat Indonesia untuk didudukan sebagai menteri dengan "track record" tanpa "pelanggaran" dalam hidupnya . Porsi menteri yang lulusan Amerika atau ”keterkaitan” dengan Amerika, juga cukup banyak di KIB II. Sumber. Hal ini mengingatkan kita pada pernyataan beliau, “I love the United State, with all its faults. I consider it my second country” ? Sumber: http://english.aljazeera.net...557888718.html Entah apa sebenarnya kesepakatan dengan Amerika ? Apakah ini sesuai dengan isyarat Allah dengan bencana-bencana alam di bumi kita tercinta ini ? Wallahu a’lam Zon http://mutiarazuhud.wordpress.com Last edited by zon; 23rd November 2009 at 09:00.. Reason: add sumber  |
#4 23rd November 2009, 06:14 | |||
| |||
| Quote:
|
#5 23rd November 2009, 07:10 | |||
| |||
| Quote:
saya sejalan dengan pemikiran anda, dan saya ingin sekali membahas yg saya tebalkan di atas, mengenai rakyat indonesia yg mengenyam pendidikan di US sini. banyak mungkin yg sudah tahu bahwa ada beberapa organisasi yg bergerak di bawah bendera amerika memberikan beasiswa2 buat rakyat indonesia untuk mengenyam pendidikan lanjut tanpa iming2 dan tanpa ikatan apapun, jadi silahkan masukkan aplikasi anda dan bila profile anda cocok untuk di berikan beasiswa, maka anda bisa bersekolah di US dng biaya ditanggung penuh oleh mereka. model pendidikan diatas tentunya melengkapi model2 yg lainnya, dari yg berbiaya orang tua, beasiswa oleh pemerintah dan institusi di indonesia, maupun yg murni perjuangan dari 0, alias kerja sambil sekolah. kalau saya boleh amati karena saya kebetulan sering berinteraksi dengan mereka selama saya tinggal dan bekerja di US, adalah mahasiswa indonesia kebanyakan adalah kelompok individu yg spt hidup di "menara gading", kita saksikan bagaimana kualitas mahasiswa di indonesia, maka kurang lebih spt itu lah kualitas mahasiswa indonesia di LN plus tentunya, bertambahnya arogansi mereka. perlu saya tambahkan dan tebalkan "mohon maaf dng mahasiswa yang tidak spt diatas, tapi tolong secara jujur anda rasakan, spt itulah wajah mahasiswa indonesia, anda2 yang tidak spt itu, adalah menjadi golongan yg biasanya segera menanggalkan atribut mahasiswa anda, dan segera bergelut dengan dunia nyata, alias bekerja untuk hidup sehari2 serta menjadi penonton di luar ring." dan para individu2 "menara gading" ini lah yang kembali ke indonesia akan mendapatkan tempat di barisan para pemimpin, yang sudah di pastikan lupa akan realitas hidup sebenarnya di indonesia, mereka menganggap bahwa apa yang mereka pelajari dan saksikan selama hidup dan belajar di US (walaupun sejatinya mereka hidup di "menara gading" ala US) adalah sebuah target pencapaian hidup yang sebenarnya. singkatnya mahasiswa yg hidup di "menara gading" ini, bila kita tanyakan mengenai apa dan bagaimana US itu di kehidupan nyatanya di area : - sistem transportasi masal - sistem pelayanan kesehatan - sistem pendidikan (dasar maupun lanjut) - sistem pelayanan umum (macam administrasi kelurahan kecamatan etc) - sistem pertahanan sipil - sistem pelayanan pos dan - sistem lainnya yang menyangkut harkat hidup orang banyak. bisa dijamin, tidak ada yang perduli, alias mereka tahu dan menikmatinya, tanpa pernah tahu masalah dan usaha apa yg di lakukan agar spt itu, alih-alih harusnya Indonesia bisa setidaknya mempelajarinya untuk kehidupan masyarakat yg lebih baik melalui mereka malah para individu2 ini membawa hal2 yang tidak perlu untuk di urus sekarang ini seperti halnya kebebasan beragama, berekspresi, atau kebebasan2 lainnya, entah apa yang ada di otak mereka, mungkin mereka kira kebebasan adalah awal dari semua kesuksesan yg telah mereka rasakan. daftar pertanyaan diatas adalah valid untuk semua individu yang pernah tinggal dan hidup di US, apapun latar belakang pendidikan mereka, karena itu adalah masalah hidup sehari2 yang nyata, dan otak serta kepandaian mereka lebih dibutuhkan untuk implementasi hal2 spt itu di indonesia, tapi spt yang kita saksikan sekarang pada akhirnya, baik presiden maupun jajaran menterinya, mereka adalah hasil pendidikan luar negeri, tapi pola pikir mereka adalah spt hidup di menara gading, lebih parahnya, menara gading ala US, tanpa pernah mau melihat atau setidaknya merasakan masalah hidup keseharian rakyat indonesia kebanyakan. |
#6 23rd November 2009, 08:33 | |||
| |||
| Quote:
Kami cinta negara sepenuhnya (full), negara yang dianugerahi sumber daya alam dan rahmat Allah yang luar biasa. Namun, kami mengajak rakyat untuk mewaspadai pemimpinnya, pejabat publiknya, karena pada saat ini mereka belum mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Indikator mensyukuri nikmat adalah seberapa jauh negara dapat mengelola, menggunakan sumber daya alam dan rahmat Allah lainnya demi kemakmuran rakyat. Indikator lainnya bagaimana pemimpin, pejabat publik itu amanah, tidak menggunakan atau memanfaatkan apa yang bukan haknya. Sebagai pemimpin atau pejabat publik sebaiknya meneladani sebagai contoh Khalifah Umar bin Abdul Aziz RA. Meskipun Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari kalangan Bani Umayah yang terbiasa hidup mewah, namun pada kenyataannya ia lebih suka hidup sederhana. Bahkan terkenal dengan kezuhudan serta kewara’annya. Pernah ada suatu malam ketika Khalifah Umar sedang memeriksa dokumen didalam kamar kerjanya dengan memakai lampu milik negara, tiba-tiba sang istri mengetuk pintu. Umar segera mempersilahkan masuk dan bertanya: “Ada keperluan apa dinda datang kemari, keperluan pribadi atau negara?” Tatkala istrinya menjawab bahwa ada urusan pribadi, Umar segera memadamkan lampu tersebu. Tentu saja wanita itu sangat terkejut atas pebuatan suaminya. Selanjutnya khalifah memberikan penjelasan, bahwa dalam urusan pribadi sangat tidak tepat jika memakai lampu yang minyaknya dibeli dengan uang dari kas negara. Selengkapnya http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/11/16/kezuhudan-pemimpin/ |
#7 23rd November 2009, 09:13 | ||||
| ||||
| Quote:
dan seumpama belum, semoga tidak muncul keputusasaan dalam diri seluruh rakyat Indonesia Karena rakyat yg putus asa bisa sangat berbahaya, dia bisa apatis, atau reaktif, kalo sampai hal itu terjadi kita semua bisa rugi  |
#8 23rd November 2009, 09:17 | ||||
| ||||
| Quote:
|
#9 23rd November 2009, 09:23 | ||||
| ||||
| Quote:
Orang yg putus asa biasanya melahirkan rasa benci. Dia menjadi benci hidup, dan dia bisa menularkan rasa bencinya dengan mengajak orang lain untuk membenci apa yang dia benci. Dan orang yang putus asa maka diapun akan terputus dari rasa cinta. __________________ "GOOD NEWS IS NOT NEWS, BAD NEWS IS GOOD TO BE NEWS" (PROVOCATEUR) |
#10 23rd November 2009, 09:44 | |||
| |||
| Dalam sebuah hadist bahwa ada larangan untuk memberontak / memerangi / menggulingkan pemimpin yang muslim (selama mereka masih sholat) walaupun mereka jahat/tidak adil/zalim Namun disisi lain ada anjuran dari Rasulullah bagaimana menghadapi pimpinan yang jahat / tidak adil / zalim yakni, Barangsiapa yang benci (terhadap kejahatan/kezaliman pimpinan tersebut) sungguh ia telah berlepas diri dan barangsiapa yang mengingkari sungguh ia telah selamat, akan tetapi barangsiapa yang ridha, mendukung dan mengikuti (kejahatan penguasa) maka orang itu bersalah/berdosa pula. |
Linear Mode
