SKPP Tanda Pemerintah Bohong !!!

[altektok]

INILAH.COM, Padang - Pakar Hukum dari Universitas Andalas, Firman Hasan menilai penerbitan SKPP kasus Chandra Hamzah dan Bibit S Rianto, sebagai gambaran dari bohongnya pemerintah.

"Kondisi tak jujur itu tampak ketika Presiden SBY sebagai kepala negara dan pemerintahan telah menginstruksikan Kejagung untuk melakukan deponering akan tetapi Kejagung justru melempar bola ke Kapolri," kata Firman Hasan di Padang, Selasa (1/12).

Menurut Firman, ketidakjujuran birokrat itu juga nampak dari segala sesuatu yang selama ini mereka dengungkan. Padahal, sikap SBY terhadap rekomendasi Tim 8 itu adalah sebagai bentuk instruksi Presiden SBY.

"Sebagai tindak lanjut instruksi presiden itu adanya perintah antara lain deponering dan instruksi itu patut dilaksanakan," katanya. SBY melalui bahasa tubuhnya dan secara verbal menyakinkan perintahnya itu dan kedua lembaga penegak hukum itu adalah anak buahnya.

Firman berkeyakinan kuat, SKPP yang diterbitkan itu sebagai bukti bahwa selain karena kasus tersebut memiliki bukti yang lemah juga karena tekanan dan desakan dari publik. Prilaku anak buahnya (SBY, red) justru mengundang kemarahan publik, yang seharusnya SBY sejak awal perlu menghentikannya segera dan tidak terjadi protes massal.

"SBY ternyata lupa memperhitungkan hal itu," kata Firman atas kasus itu, dua institusi penegak hukum itu perlu memahami, bahwa sesungguhnya mereka tetap dimonitor oleh masyarakat.

Karena itu kejaksaan dan kepolisian, tiap kali bekerja harus tetap berdasarkan kaedah hukum formal yang ada, dan aspirasi masyarakat perlu diperhitungkan juga apalagi yang dilakukan itu bertentangan dengan norma masyarakat umum. [*/mut]

[altektok]

Femerintahan yang boncooozzz....fenuh kefalsuan....

[Neolib]

Originally Posted by altektok

inilah.com, padang - pakar hukum dari universitas andalas, firman hasan menilai penerbitan skpp kasus chandra hamzah dan bibit s rianto, sebagai gambaran dari bohongnya pemerintah.

"kondisi tak jujur itu tampak ketika presiden sby sebagai kepala negara dan pemerintahan telah menginstruksikan kejagung untuk melakukan deponering akan tetapi kejagung justru melempar bola ke kapolri," kata firman hasan di padang, selasa (1/12).

menurut firman, ketidakjujuran birokrat itu juga nampak dari segala sesuatu yang selama ini mereka dengungkan. Padahal, sikap sby terhadap rekomendasi tim 8 itu adalah sebagai bentuk instruksi presiden sby.

"sebagai tindak lanjut instruksi presiden itu adanya perintah antara lain deponering dan instruksi itu patut dilaksanakan," katanya. Sby melalui bahasa tubuhnya dan secara verbal menyakinkan perintahnya itu dan kedua lembaga penegak hukum itu adalah anak buahnya.

Firman berkeyakinan kuat, skpp yang diterbitkan itu sebagai bukti bahwa selain karena kasus tersebut memiliki bukti yang lemah juga karena tekanan dan desakan dari publik. Prilaku anak buahnya (sby, red) justru mengundang kemarahan publik, yang seharusnya sby sejak awal perlu menghentikannya segera dan tidak terjadi protes massal.

"sby ternyata lupa memperhitungkan hal itu," kata firman atas kasus itu, dua institusi penegak hukum itu perlu memahami, bahwa sesungguhnya mereka tetap dimonitor oleh masyarakat.

Karena itu kejaksaan dan kepolisian, tiap kali bekerja harus tetap berdasarkan kaedah hukum formal yang ada, dan aspirasi masyarakat perlu diperhitungkan juga apalagi yang dilakukan itu bertentangan dengan norma masyarakat umum. [*/mut]

Loe jangan terlalu bodoh....... Negara ini ganti pemimpin akan beda lagi kebijakan, kasus lama yang sudah dihentikan akan dibongkar lagi oleh pemerintah berikutnya, tergantung kepentingan. Dengan cara tetap berpijak pada hukum formal, maka Polri dan Kejagung sudah bertindak benar yang mana institusi itu tidak akan dipersalahkan oleh Pemerintah berikutnya ... Gitu bro.... Jadi nanti kalau ada kepentingan yang mau buka-buka lagi kan dapat ditelusuri, kenapa kasus ini bukti2 yuridis kuat koq dihentikan , maka POLRI dan KEJAGUNG tidak dipersalahkan, gitu Bro? Enak saja anak buah sudah menjadi korban masih juga suruh menaggung beban sampai anak cucu....... Mengerti?

[Neolib]

Loe katanya Pakar.....jangan terlalu sederhana melihatnya....... Negara ini ganti pemimpin akan beda lagi kebijakan, kasus lama yang sudah dihentikan akan dibongkar lagi oleh pemerintah berikutnya, tergantung kepentingan. Dengan cara tetap berpijak pada hukum formal, maka Polri dan Kejagung sudah bertindak benar yang mana institusi itu tidak akan dipersalahkan oleh Pemerintah berikutnya ... Gitu bro.... Jadi nanti kalau ada kepentingan yang mau buka-buka lagi kan dapat ditelusuri, kenapa kasus ini bukti2 yuridis kuat koq dihentikan , maka POLRI dan KEJAGUNG tidak dipersalahkan, gitu Bro? Enak saja anak buah sudah menjadi korban masih juga suruh menaggung beban sampai anak cucu....... Mengerti?

[altektok]

Originally Posted by Neolib

....... Mengerti?

Kagak......!

yang ana ngerti femerintahan fenuh kebohongan doang....

[Jernih]

Yang jelas SKPP itu artinya kasus tersebut sampah!
Jadi munculnya SKPP menegaskan hasil kerja polisi adalah sampah!
Energi dan biaya yang dikeluarkan oleh BARESKRIM hanya menghasilkan sampah!

Itu sangat jelas dengan keluarnya SKPP

Sama sekali bukan kata jernih... itu fakta...

[morotukur82]

Originally Posted by Neolib

Loe jangan terlalu bodoh....... Negara ini ganti pemimpin akan beda lagi kebijakan, kasus lama yang sudah dihentikan akan dibongkar lagi oleh pemerintah berikutnya, tergantung kepentingan. Dengan cara tetap berpijak pada hukum formal, maka Polri dan Kejagung sudah bertindak benar yang mana institusi itu tidak akan dipersalahkan oleh Pemerintah berikutnya ... Gitu bro.... Jadi nanti kalau ada kepentingan yang mau buka-buka lagi kan dapat ditelusuri, kenapa kasus ini bukti2 yuridis kuat koq dihentikan , maka POLRI dan KEJAGUNG tidak dipersalahkan, gitu Bro? Enak saja anak buah sudah menjadi korban masih juga suruh menaggung beban sampai anak cucu....... Mengerti?

Arman Hasan Pakar Hukum???? Wah..wah..wahh!!! Kalau pakar aja pernyataannya spt ini bgmn yg bukan pakar??? Atau brgkali memang hrs begitu??? Saya orang awam yg bodo....tapi sy ingat pesan kakek nenek saya dulu...agar hati2 jangan jadi orang pintar...jadilah orang yg mengerti. (Bahasa aslinya Jawa : Ojo dumeh dadi wong kang pinter amergo wong pinter kuwi sok minteri...ananging dadio wong kang ngerti amergo bakal mangerteni) Sosok arman Hasan spt itu adl orang yg pinter (paaaakkaarrrr!!! wihwihwih!!)...jadinya ya spt itu. Cuma sayang dia kurang cerdas (klo ga mau di bilang bodo!!) secara spiritual....sebab apabila dia cerdas scr spiritual sy yakin tdk ada pernyataan spti ini (provokative!!) Jadinya keputusan dan tindakan apapun yang akan diambil pemerintah pasti akan selalu salah!!!Sekarang proses hukum sdh di tetapkan (SKPP)...terus ada yg mem pra peradilan kan....Lha klo ga ada keputusan dulu dorong2 (memaksa maksa!!)...sekarang sdh ada keputusan/tindakan masih aja salah??? Apa orang2 spt ini pantas disebut bangsa Indonesia ??? yg memiliki Pancasila sbg pandangan hidupnya!!! Apa sesungguhnya yg mereka cari??? Keadilankah?? atau motivasi politik kah??? Menggulingkan pemerintah kah??? Lah hh...rakyat jelata...termasuk spt saya ini apa mau dijadikan dalih/alasan demi kehendak jorok itu!!!! Whooo alah...angkoro murko!!! Yaaa Allah bimbinglah, berikanlah ridhomu berupa kesembuhan pada bangsaku yg sakit ini ya rabbi...ya raman ...ya rahim.