DPR: Segera Revisi UU Perimbangan Keuangan

[somari]

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis mendorong revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terkait pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi.

"UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah No. 33 tahun 2004 perlu direvisi," kata Harry Azhar Azis, di Batam, Minggu.

Menurut Harry skema pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) masih terlalu kecil bagi daerah penghasil.

UU 33/2004 menetapkan daerah penghasil berhak atas 15,5 persen dari total DBH Migas secara nasional.

"Seharusnya bisa lebih besar, karena dampak negatif dari eksploitasi migas dirasakan langsung oleh daerah penghasil," kata Harry.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau mengatakan umumnya eksploitasi migas berdampak negatif pada lingkungan sekitar, sehingga memerlukan rehabilitasi. Dan dana untuk perbaikan kerusakan lingkungan relatif besar.

"Karena itu DBH yang diterima daerah penghasil seharusnya bisa lebih besar," kata Harry.

Sementara itu, penerimaan DBH Migas untuk Kepri masih lebih kecil dari yang diatur dalam UU 33 tahun 2004, kata Harry. Pada 2011 DBH Migas untuk Kepri Rp1,2 triliun, padahal, sumber pendapatan migas provinsi muda itu mencapai Rp40 triliun.

"Artinya, 10 persen saja dari hasil migas tersebut tak sampai. Ini harus diperjuangkan agar penerimaan DBH migas untuk Kepri terus meningkat," kata Harry.

Senada dengan Harry, anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) asal Kepri Aida Ismeth mengatakan pembagian DBH tidak adil untuk daerah penghasil.

"Tahun lalu DBH Kepri masih jauh dari 15 persen. Ini tidak adil, karena Kepri merupakan salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia," kata Aida.

Ia mengatakan terus berupaya untuk menaikan DBH untuk daerah penghasil.

Aida bersama anggota DPD RI yang lain menemui kementerian terkait untuk mendorong peningkatan DBH untuk daerah penghasil.

DPD juga bertemu Mahkamah Konstusi terkait pelaksanaan Undang Undang Nomor 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, kata Aida.

Ia mengatakan asas pemerataan yang dipegang pemerintah dalam membagikan DBH tidak tepat.


"Hendaknya tidak sampai mengganggu hak-hak daerah penghasil, seperti Kepri," kata istri mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah.


Sumber: Vibizmanagement.co.id