METROPOLITAN – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mempersiapkan penggunaan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) sebagai sistem penilaian untuk pe*metaan kualitas pendidikan peng*ganti Ujian Nasional (UN). Sistem asesmen baru ini digadang-gadang menggantikan UN yang kini dinilai semakin rendah nilai kegunaannya.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemen*dikbud, Hamid Muhammad, menga*takan, AKSI dirancang mirip Program*me for International Students Assess*ment (PISA). ”AKSI ini mirip PISA. AKSI akan diterapkan di Indonesia,” kata Hamid di sela Sosialisasi Berbagai Kebijakan dan Regulasi Pendidikan Nasional di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Sekadar diketahui, PISA merupakan sistem penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan tiga tahun sekali un*tuk menguji performa akademis anak-anak sekolah berusia 15 tahun dan penyelenggaraannya dilaksanakan Organisasi untuk Kerja sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD).

Tujuan studi PISA adalah untuk menguji dan membandingkan pre*stasi anak-anak sekolah di seluruh dunia, dengan maksud meningkatkan metode pendidikan dan hasilnya. Namun sayangnya, hasil PISA belum menggambarkan kondisi kualitas pendidikan Indonesia yang sesung*guhnya.



”Sistem PISA itu asumsinya semua kondisi kota yang diuji relatif sama. Mungkin di sana yang diajukan Shang*hai atau Hongkong, sementara kita mengajukan DKI Jakarta dan Jogja*karta waktu itu ditolak. Jadi tidak bisa diintervensi,” ungkap Hamid.

Dalam kesempatan yang sama, Ke*mendikbud juga merekomendasikan agar UN dihapuskan. Terutama sete*lah mempertimbangkan bahwa saat ini nilai kegunaan UN yang semakin rendah, manfaatnya tak sebanding tingginya anggaran yang dikeluarkan negara.

Ia menilai UN sudah tak memiliki alasan lagi untuk dipertahankan. Se*hingga kemendikbud merekomenda*sikan agar ke depan UN bisa dihapus dan diganti AKSI. ”UN tidak bisa di*gunakan apa-apa lagi, masuk PTN sudah tidak dianggap. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dulu ma*sih pakai sistem kompetisi, jadi UN masih digunakan, tapi sekarang sudah pakai sistem zonasi. Jadi tidak dipakai lagi UN,” paparnya. (*/feb/py)

http://www.metropolitan.id/2019/03/k...i-sistem-aksi/