Kasus "Polisi Peras Polisi": Kronologi Hingga Bripka Madih Mundur dari Polri

[monokrom42]

Jakarta - Kasus dugaan 'polisi peras polisi' viral di media sosial. Provost Polsek Jatinegara, Bripka Madih mengaku dimintai 'uang pelicin' atas laporan sengketa tanah orang tuanya. Hingga kini polisi masih tengah mendalami kasus tersebut.

Lantas seperti apa kronologi kasus 'polisi peras polisi' tersebut? Bagaimana perkembangan kasus terkini? Simak beberapa hal yang diketahui terkait kasus tersebut serta pengakuan dari Bripka Madih berikut ini.

Awal mula kasus dugaan 'polisi peras polisi' viral di media sosial melalui postingan Bripka Madih yang mengaku diperas sesama polisi saat mengurus soal sengketa lahan milik orang tuanya di Bekasi ke Polda Metro Jaya pada 2011. Lahan tersebut, kata dia, kini dikuasai oleh sebuah perusahaan.

Menurut Madih, tanah milik orang tuanya itu dibeli dengan cara melawan hukum. Ia juga mengklaim ada beberapa akta jual beli (AJB) yang tidak sah karena tidak disertai cap jempol. Dugaan pemerasan itu terjadi pada 2011.

"2011 itu setelah pemeriksaan berkas-berkas, kita sangkal di situ ada surat pernyataan bahwa tempat yang ditempatin itu dibeli dari calo-calo. Terus ada akta-akta yang nggak (dicap) dijempol. Ini kan murni kekerasan, penyerobotan, kok bisa timbul akta?" kata Madih, dilansir 20detik, Sabtu (4/2).

Madih mengaku dirinya dimintai uang pelicin Rp 100 juta dan tanah seluas 1.000 meter persegi oleh oknum penyidik saat itu yang berinisial TG. Dalam hal ini, Madih merasa dirugikan atas sengketa tanah milik orang tuanya tersebut. Sebab, ada tindakan penyerobotan tanah oleh pihak lain. Kendati sudah diserobot, Madih mengaku masih harus membayar pajak tanah tersebut.

Madih menegaskan apa yang dinarasikan dirinya bukanlah kebohongan. Dia tidak minta dibela dalam kasus tersebut, namun meminta proses hukum berjalan semestinya.

Kronologi Kasus 'Polisi Peras Polisi' Versi Polda Metro

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya laporan yang dibuat oleh orang tua Madih pada 2011. Dalam laporan di kepolisian, Madih menyampaikan lahan milik ibunya yang diserobot sebuah PT itu adalah seluas 3.600 meter persegi.

"Pada pelaporan ini disampaikan adalah dalam fakta terkait dengan tanah seluas 1.600 meter, ini yang dilaporkan ke PMJ, mendasari pada girik 191. Namun, tadi kita dengar yang bersangkutan menyampaikan penyampaiannya ke media mengatakan 3.600 (meter), namun fakta laporan polisinya adalah 1.600. Ini terjadi inkonsistensi," kata Trunoyudo, Jumat (3/2).

Dia mengatakan penyidik telah bekerja untuk menindaklanjuti LP tersebut dan telah memerika sebanyak 16 saksi termasuk pihak terlapor bernama Mulih. Trunoyudo mengungkapkan telah terjadi jual beli tanah milik keluarga Madih yang dibuktikan dengan AJB tanah.

Tim Inafis seksi identifikasi mengecek keaslian AJB tersebut dan hasilnya dinyatakan asli. Trunoyudo mengatakan penjualan tanah itu dilakukan Tonge yang merupakan ayah Madih sejak 1979-1992. Selain itu, disebutkan ada tanah seluas 800 meter persegi yang diserahkan ke pihak lain, menurut bukti dari surat pernyataan yang dibuat antara Tonge dengan Boneng.

Polda Metro Jaya mengungkap sosok Bripka Madih merupakan anggota Provos Polsek Jatinegara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Bripka Madih bukan pelapor dalam perkara yang ada di Propam ini, melainkan sebagai terlapor.

Ada 3 aduan masyarakat terkait Madih yang dilaporkan ke Propam. Salah satunya terkait dugaan pendudukan lahan dan pengerahan massa ke sebuah ojek perumahan di Kota Bekasi.

Madih dianggap menduduki lahan dan meresahkan orang lain. Tindakan Madih mendatangi lokasi dengan seragam dinas juga dianggap pelanggaran kode etik Polri.

"Di mana pelaporannya adalah menduduki lahan perumahan tersebut pada Perumahan Premier Estate 2, di mana Madih merupakan masih anggota Polri dengan menggunakan pakaian dinas Polri, dengan membawa beberapa kelompok massa sehingga menimbulkan keresahan," katanya.

Tindakan Madih juga dianggap mengganggu aktivitas warga. Selain itu, pemasangan pelang yang dilakukan Madih juga dinilai tidak tepat karena bukan wewenangnya.

Bripka Madih Akan Dikonfrontasi dengan Eks Penyidik

Terkait pengakuan Bripka Madih soal dugaan 'polisi peras polisi', Polda Metro Jaya akan melakukan konfrontasi Madih dan eks penyidik inisial TG. Propam akan dilibatkan dalam konfrontasi ini.

"Nanti ini akan dikonfrontir, lebih fair, ketimbang melemparkan segala sesuatunya tanpa bukti. Tetapi nanti kita konfrontir dan bila perlu dalam proses ini juga nanti melibatkan Propam," kata Trunoyudo, Sabtu (4/2).
Bripka Madih Ajukan Mundur dari Polri dan Ungkap Alasannya

Setelah viral pengakuannya terkait dugaan 'polisi peras polisi', kini Bripka Madih menyatakan mengundurkan diri dari Polri. Madih mengaku dirinya telah menyampaikan pengunduran diri dari Polri itu kepada Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Budi Sartono.

Madih mengaku dirinya sempat ditanya soal alasan pengunduran diri tersebut. "Madih gimana, kenapa mengundurkan diri?" Madih menirukan ucapan Kombes Budi Sartono, kepada wartawan, Sabtu (4/2).

Madih mengatakan pengunduran diri tersebut telah ia ajukan dari beberapa bulan yang lalu. "Mohon maaf pengunduran itu kita buat udah jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan," ucapnya.

Madih menyampaikan sejumlah alasan terkait pengunduran dirinya itu. Salah satunya karena merasa lelah menghadapi kasus sengketa lahan yang dilaporkan ibunya ke Polda Metro Jaya yang tak kunjung tuntas.

"Mengapa mengundurkan diri, karena kita sudah capek. Capek karena nggak diusut-usut," katanya.

Bripka Madih Penuhi Undangan Klarifikasi Polda Metro Jaya

Lebih lanjut terkait kasus 'polisi peras polisi', anggota Provos Polsek Jatinegara, Bripka Madih mendatangi Polda Metro Jaya pada hari ini (5/1). Adapun kedatangannya berkaitan kasus sengketa tanah yang dilaporkan oleh orang tuanya.

"(Agendanya) Diundang kita. Diundang kalau yang lalu itu kita konfrontirlah diketemukan dengan pihak yang merasa tidak profesional dalam kerja seperti itu. Hari ini yang diketemukan dengan yang katanya pejabatlah," kata Bripka Madih kepada wartawan di depan Gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya, Minggu (5/2).

Madih menuturkan tanah yang digugat bukanlah tanah yang sudah dijual. Dia menyebut dirinya tak ingin viral. Dia hanya ingin memperjuangkan hak orang tuanya.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, dalam agenda konfrontir klarifikasi perkara Bripka Madih dihadiri oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Irwasda Polda Metro Jaya, Camat, Lurah, RT, RW wilayah Jati Warna, Bekasi.

Nggak banyak komentar, karena belum tahu siapa yang benar.
Nggak ngerti kalau udah urusan tanah. Kadang tanah yang sudah bersetifikat resmi aja bisa ada yang klaim. Mafia-mafia tanah yang masih banyak beraksi.

Semoga mendapatkan solusi yang baik.