Kenaikan Harga BBM Memangkas Anggaran PU Rp. 1 Triliun

[somari]

Pemerintah pangkas besar-besaran anggaran belanja pegawai dan barang kementerian dan lembaga Rp 18,8 triliun hingga Rp 22 triliun sebagai antisipasi dampak kenaikan harga BBM.

Khusus untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), alokasi anggaran 2012 kementerian yang dipimpin Djoko Kirmanto ini dipangkas Rp 1,05 triliun. Pengurangan tersebut diantaranya adalah belanja pegawai cadangan (transito) sebesar Rp 73,6 miliar, belanja barang Rp 478,7 miliar, dan belanja modal sebesar Rp 500 miliar.

Dalam partisipasi program kompensasi dampak kenaikan harga bbm, Kementerian PU juga mengusulkan pemanfaatan sisa kontrak/tender APBN 2012 untuk penyelenggaraan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

"Total kebutuhannya sebesar Rp 554 miliar dengan perincian Rp 204 miliar untuk pemenuhan kekurangan alokasi untuk menyelesaikan program tahun 2012 sebanyak 2.000 desa dan Rp 350 miliar untuk sebagian tambahan alokasi untuk 3.000 desa," kata Menteri PU Djoko Kirmanto seperti dikutip dari situs kementerian PU, Selasa (13/3/2012).

Djoko menambahkan Program kompensasi dampak kenaikan harga BBM yang dilakukan Kementerian PU bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat. Antara lain melalui penambahan penanganan desa tertinggal dengan populasi keluarga miskin sebanyak lebih dari 25% dari jumlah populasi.

Riris Juanita, contributor F/L vibizmanagement menambahkan bahwa strategi yang di terapkan oleh pemerintah sangat tepat. Dengan pemangkasan itu maka di harapkan akan mendongkrak pembangunan bagi desa atau wilayah yang masih tertinggal sehingga dapat memajukan akan tingkat perekonomian di desa/wilayah yang tertinggal tersebut.

Diharapkan dengan pemangkasan tersebut dapat mengurangi beban biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama meningkatkan aksesibilitas transportasi di wilayah perdesaan melalui penambahan volume Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, demikian Djoko menutup pernyataannya.


Sumber: Vibizmanagement.co.id