[Pemilu 2014] Partai Hati Nurani Rakyat
 

PROFILE PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

Ketua : H. Wiranto
Sekjen : Dossy Iskandar Prasetyo
Bendahara : Bambang Sudjagad
Alamat Kantor DPP : Jalan Imam Bonjol No. 4, Menteng,
Jakarta Pusat, 100330
Telp : 021- 3100169

VISI DAN MISI:

Visi
Kemandirian Bangsa
Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.

Kesejahteraan Rakya
Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat ‘kesejahteraan rakyat Indonesia’, sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

Misi
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani.

Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.

Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SEJARAH SINGKAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

Pendirian Partai HANURA dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006.

Forum tersebut melahirkan delapan kesepakatan penting sebagai berikut.

1.Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional, dan nasional, serta kinerja pemerintahan RI selama ini, mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945.

2. Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa.

3. Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi ambisi perorangan atau kelompok, namun merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa.

4. Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengembalikan kemandirian dan kebanggaan kita sebagai bangsa.

5. Untuk itu diperlukan kepemimpimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan keikhlasan, sebagaimana dahulu para pendahulu kita ‘berhimpun bersama sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan’. Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita.

6. Kita kembangkan semangat perjuangan, ‘Semua untuk satu, satu untuk semua’. Artinya, semua harus memberikan yang terbaik untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia.

7. Perjuangan itu akan kita wadahi dalam sebuah partai politik.

8. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi perjuangan yang tulus dan ikhlas ini demi masa depan Indonesia yang kita cintai bersama.

Delapan kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat Partai HANURA. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta.

Sumber: http://hanura.com/10/

Ayo Pak Wiranto, maju terus. Beliau 1 angkatan dan 1 kampus saat menimba ilmu S2, wisuda pun bareng di TMII. Terlepas dari masa lalu saat jadi Jendral, beliau lumayan bersih (katanya) tapi juga heran sih, seorang Jendral yang gaji "sebenarnya" tidak lebih dari 10 juta, tapi mempunyai rumah mewah dan lahan pekuburan yg sangat luas di lereng Gunung Lawu hehehe...

TST lah ...

Wiranto sih ok, tapi HT nya yg ndak oke
tapi ni partai AMBISIUS banget mau menang , hati-hati bisa jadi ada udah di balik tepung

:cool001: WIRANTO MUNGKIN GAK KELEWAT MASALAH. TAPI AKU PALING GAMPANG SUUZON AMA YG NAMANYA PEBISNIS. GAK TAU, APA OTAKKU YG SALAH. KARENA RASANYA GAK ADA TUH PEBISNIS YG MAU NGELUARIN DANA GEDE BANGET HANYA UTK MENGABDI KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT.
HT ITU SOAL TPI AJA REBUTAN DAN GAK MAU NYERAH MESKI UDAH KALAH BERSENGKETA SAMA SI TUT TUT. ITU BELOM DIA JADI PENGUASA AJ UDAH KELIATAN WATAK PEBISNISNYA YG GAK MAU RUGI, MESKI HUKUM UDAH NGALAHIN PIHAKNYA. BAGAIMANA TAR KALO JADI PENGUASA.
POKOKNYA, KALO UDAH PEBISNIS JADI PENYELENGGARA NEGARA, LIAT AJA DAH GIMANA SEPAK TERJANGNYA. KARENA JIWA BISNIS GAK BAKALIN BISA DIGANTIIN DGN JIWA KENEGARAWANAN YG TOTAL MENCINTAI RAKYAT. :thumbsdown1:
LIAT AJA PEBISNIS YG PERNAH JADI ORANG PENTING DI NEGERI INI. MEMANG BUKAN DIA YG KELIATAN BERBISNIS, TAPI KELUARGANYA SEMUA TERJUN MANFAATIN KEKUASAANNYA. BELOM LAGI ADA YANG DIANGKAT JADI KOMISARIS PERUSAHAAN INI DAN ITU. KALO YG SWASTA NGANGKAT KELUARGANYA INI, JELAS MOTIFNYA UTK MANFAATIN POSISINYA, SBG KELUARGA ATO ANAK SI PENGUASA BUKAN KRN KEPINTERANNYA.:thumbsdown1:
NAH LALU JUGA SIAPA YG JAMIN INFORMASI PENTING MENGENAI KEBIJAKAN YG AKAN DIAMBIL PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI, GAK DULUAN DIBOCORIN DIA KE KELUARGA DAN KRONINYA, AGAR BISA DIANTISIPASI UNTUK MENGERUK UNTUNG SEBANYAK2 NYA?
AMIT2LAH GUE MEMANG APA BOLEH BUAT SELALU SUUZON SOAL YG SATU INI. BUKAN BERARTI YG BUKAN PEBISNIS DIJAMIN BAGUS, TAPI SETIDAKNYA GAK BERISIKO LEBIH PARAH.
SI HT ITU GUA SULIT PERCAYA. KRN SIKAP PRO RAKYAT DAN ORANG MISKINNYA, KEPEDULIANNYA TERHADAP PERMASALAHAN BANGSA INI, CUMA ADA DI IKLAN TIPI SEPERTI JUGA DGN ARB. ITU MAH SEKADAR JUALAN KECAP.:blushing001::blushing001:

Partai ini Ialah Partai yang biasa-biasa saja. Namun karena ada Cukong Media yang mulai mengungsi ke partai ini, menjadikan parta hanura ini memiliki kekuatan tersendiri. Sayangnya kekuatan media yang dimilikinya belum dapat dioptimalisasikan. Berbeda dengan beberapa tokoh partai yang juga memiliki bisnis media di Indonesia.

WIN HT Untuk Indonesia Jaya
 

Perjalanan Bpk. Hary Tanoesoedibjo berkeliling Indonesia, mengabdi dan melayani masyarakat untuk melihat langsung keadaan Indonesia dan memberikan solusi.

Partisipasi Politik untuk Kemaslahatan Umum (Menyikapi Fatwa MUI)
 

Identitas figur (figure identity) masih lebih kuat dibanding identitas partai (party identity) bagi pemilih, karena partai belum berfungsi. Perilaku pemilih perlahan bertransformasi semakin rasional. Mereka melihat pemimpin yang bekerja bukan sekedar membangun wacana dan prihatin saja. Pemilih golongan putih (golput) makin menipis bila partai berani bersikap dan memastikan para kandidatnya, baik sebagai calon legislatif (Caleg) maupun calon presiden (Capres) benar-benar bersih dan siap dibersihkan. Ujar peneliti dari lembaga survei Pol-Tracking Agung Baskoro.
Sementara itu, Adjie Alfaraby, peneliti LSI mengemukakan tingkat partisipasi pemilih sangat bergantung pada sejauh mana pemilih merasa Pemilu berperan perbaikan nasib mereka ke depan. Jika melihat trend survei, tingkat partisipasi dalam Pileg nanti kurang lebih sama dengan Pemilu sebelumnya, atau golput kurang lebih sama antara 30-35%. Untuk pemilihan presiden (Pilpres), partisipasi mungkin akan lebih tinggi dibanding Pileg, karena pemilih memilih tokoh.
Siti Zuhro, peneliti senior LIPI menjelaskan, golput relatif menurun ketika Pemilu relatif menjanjikan, di mana partai politik mampu menyodorkan sebagian besar caleg-caleg berkualitas yang amanah. Apalagi pada saat yang sama, partai-partai juga menawarkan capres-cawapres sesuai dengan harapan rakyat. Tidak menutup kemungkinan golput akan menurun, meskipun belum tentu menyentuh angka 20 persen.
Ketua MUI, KH Amidhan Baldan mengingatkan fatwa wajib bagi umat Islam menggunakan hak pilihnya. Fatwa wajib memilih merupakan hasil ijtima' Ulama Fatwa III MUI di Kabupaten Padang Panjang, Padang, Sumatera Barat, pada 2009 lalu. Pemilu adalah strategi untuk memperbaiki nasib bangsa, termasuk nasib umat Islam. Dengan ikut memilih, maka umat Islam telah berpartisipasi mengubah nasib umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam yang tidak bergerak atau melakukan sesuatu untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam, maka itu termasuk perbuatan dosa.
Dari pemilu ke pemilu, angka golput cenderung meningkat. Pada Pemilu pertama di era reformasi pada 1999, tingkat golput sebesar 10,21 %. Pada Pemilu 2004 menjadi 23,34 %, dan pada pemilu terakhir 2009, meningkat menjadi 39,1 %. Pemilu 2014 ini, jika tidak ada terobosan dari parpol maupun penyelenggara pemilu, diperkirakan angka golput masih berkisar 30-35 %. Tinggi rendahnya partisipasi ini dipandang penting karena menjadi tolak ukur kesuksesan pemilu maupun tingkat legitimasi hasil pemilu. Apabila parpol peserta pemilu dapat menampilkan calon atau figur yang berkualitas, dalam arti jujur, bersih, beretika dan memperjuangkan aspirasi masyarakat maka akan mendorong meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga angka golput bisa ditekan sesuai target. Apalagi menghadapi pemilu 2014 partai atau tokoh-tokohnya sekitar 90% yang dicalonkan kembali menghadapi masalah, korupsi maupun etika.
Sementara itu, berbagai kelompok kepentingan terus berupaya mengajak masyarakat untuk golput bahkan memboikot atau menggagalkan Pemilu 2014. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan parpol selama ini kurang berhasil, komunikasi politik yang terhambat, eksesif dari kebebasan demokrasi di Indonesia, termasuk juga menggambarkan masih minimnya upaya-upaya untuk menekan golput, walaupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa berdosa jika golput. Sebagai umat yang bertanggungjawab juga pada bangsa dan negara marilah kita mensukseskan Pemilu dalam rangka membuat kebajikan terhadap negara, marilah berjihad dengan memilih wakil dan pemimpin yang amanah, melalui Pemilu 2014.

SETUJUUU GANNN gw jg rada ragu milih pebisnis macem HT n ARB

Berkampanye Tidak Mutlak Berteriak-Teriak
 

Pemilihan Umum Legilslatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) sebentar lagi akan dilaksanakan. Para calon anggota legislative (caleg) dan partai politik (parpol) beramai-ramai berkampanye menyerukan visi misi serta program yang mereka usung untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disepanjang jalan serta gang-gang kecil banyak sekali ditemui poster-poster serta spanduk dengan wajah-wajah calon presiden masa depan harapan Bangsa Indonesia.

Akan tetapi partai politik yang berkampanye harus mengikuti aturan-aturan berkampanye yang telah dibuat dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satunya yang tercantum dalam pasal 1 ayat 20 (PKPU No. 01/2013) yang berbunyi ” Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh peserta pemilu kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada peserta pemilihan umum”.

Maka dari itu, partai-partai politik berlomba-lomba mengumpulkan masa untuk mendukung mereka dan mau berorasi ditengah lapangan dan berbondong-bondong pawai berkeliling kota serta berteriak-teriak lantang agar masyarakat mendukung partai politik mereka. Tapi apakah berkampanye harus dengan cara berteriak-teriak?. Tidakkah ada cara lain yang lebih bijak dan sepatutnya dilakukan.

Dengan cara terjun langsung kelapangan melihat aktifitas masyarakat yang memiliki pekerjaan yang berpotensi atau berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia atau terjun langsung melihat banyaknya sumber daya manusia yang belum memiliki pekerjaan untuk dibina sesuai dengan kemampaun yang dimilikinya. Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang harusnya atau setidaknya dlakukan oleh calon orang No 1 di negeri ini, bukan malah berteriak-teriak disepanjang jalan dengan tidak mengindahkan ketertiban dan aturan berkampanye serta aturan berlalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kampanye Pemilu. Inilah bebrapa hal yang dilarang dalam berkampanye, diantaranya adalah pertama, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, mengganggu ketertiban umum, ketiga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, dan keempat memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih.

Marilah kita dapat ikut serta dalam menyukseskan pesta demokrasi rakyat Indonesia, salah satunya dengan cara menjaga ketertiban umum dan menjadi pemilih cerdas dalam pileg 2014 mendatang. Karena tanpa ada peran aktif dari masyarakat Indonesia, maka pelaksanaan pemilu legislatif mendatang tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar.

Harapan Kepada Jurnalis Pemilu
 

Ada sejumlah permasalahan dalam aktivisme jurnalisme menjelang pemilu yakni tentang soal kenyataan hidup jurnalis, sepatutnya dengan mereka aktif mensosialisasikan Pemilu yang bersih dan aman JURDIL dan JURBEL diharapkan, agar warga proaktif mengawasi pelaksanaan Pemilu. Tapi faktanya di mana mereka bekerja sudah berpihak ke dalam partai politik tertentu dan atau kepada calon tertentu?
Keberpihakan ke partai tertentu banyak dialami media di Indonesia, termasuk menjagokan sosok tertentu. Hal ini merata adanya kini.Permasalahan soal tambahan honor dan payung hukum tadi. Ada tiga saja secara umum tujuan menulis: to transfer meaning, to interpret reality dan to share experience. Landasan bagi jurnalis bekerja ada 9 elemen jurnalisme sebagaimana ditulis Bill Kovach dan Tom Rosentiel di bukunya;
1. Kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran;
2. Loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara;
3. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi;
4. Jurnalis harus menjaga independensi dari obyek liputannya;
5. Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan;
6. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling-kritik dan menemukan kompromi;
7. Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan;
8. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional;
9. Jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani personalnya.
Dari 9 hal tadi, Hoetasoehoet mengatakan, sejatinya dalam penyampaian pesan hanyalah urusan akal, budi dan hati nurani. Jurnalisme sudah semacam “kutukan” kepada mereka yang memasukinya untuk siap “berpuasa”, siap bertelapak sepatu tipis, bahkan menyabung nyawanya sendiri demi elemen jurnalisme tadi. Karena itulah jurnalis bak seorang nabi.
Namun keberpihakan jurnalisme ke kekuasaan dan uang, seperti diungkapkan Kovach, hampir di semua negara kini terjadi. Media terkooptasi uang dan politik kekuasaan. Karena itulah ia mendukung tumbuhnya jurnalis warga, independen income-nya,
Pada data 2006, hanya tinggal 6% saja wartawan yang menolak amplop, Jika jurnalis INDONESIA, masih mau melakukan otokritik terhadap dirinya, menulis sesuatu masalah mendasar di lingkungan dirinya, sebagaimana dilakukan Tempo Balikpapan, masih ada harapan ke arah perbaikan untuk indonesia yang lebih Baik.
Jika jurnalisme terus berpihak kepada uang dan kekuasaan yang terus digadang-gadang di dalam proses dan pesta demokrasi, maka dari itu sama saja mengakibatkan masyarakat sakit berat. Seluruh ranah peradaban masuk ke dalam situasi gawat darurat. Hanya kepadamulah jurnalis, harapan menerobos keadaan genting ini. Maka upaya Bawaslu melibatkan partisipasi aktif warga dalam Pemilu, yang prosesnya sudah bergulir sejak Agustus 2012, layak didukung penuhUntuk INDONESIA yang lebih BAIK.