DetikForum

DetikForum (http://forum.detik.com/index.php)
-   Pemilihan (http://forum.detik.com/forumdisplay.php?f=136)
-   -   Tak Terima Kalah dalam Perolehan Suara, Rieke Akan Tempuh Jalur Hukum (http://forum.detik.com/showthread.php?t=642634)

ciblo 1st March 2013 21:35

Tak Terima Kalah dalam Perolehan Suara, Rieke Akan Tempuh Jalur Hukum
 
Tim sukses pemenangan Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki di Pilgub Jawa Barat tak terima kalah dalam perhitungan suara sementara Pilkada Jawa Barat. Tim Rieke-Teten menduga ada persekongkolan yang membuat mereka kalah dan akan menempuh jalur hukum.

"Kami mengindikasikan adanya konspirasi salah satu pasangan calon dengan penyelenggara," kata Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Rieke-Teten, Arif Wibowo, di Kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2013).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers mengungkap temuan kecurangan sementara yang ditemukan oleh timses Rieke-Teten (Paten). Selain Arif Wibowo, tampak hadir Rieke Dyah Pitaloka, Ketua Tim Pemenangan Paten TB Hasanudin, dan Ketua Tim Advokasi Paten Arteria Dahlan.

"Ini bukan persoalan menang kalah, tapi pertarungan ideologis. Bahkan jika sampai terjadi putaran kedua, Indonesia akan bergerak untuk Jawa Barat. Langkah politik dan hukum akan kita lakukan," ujar Rieke yang berbaju hitam.

Ketua Tim Advokasi Paten Arteria Dahlan yakin Rieke-Teten bisa menang jika jumlah suara yang dimanipulasi itu dijumlahkan dengan suara yang mereka dapat sekarang. Teri menyebut ada 1.000.311 suara yang dimanipulasi.

jamaluddin-jkt 3rd March 2013 01:41

kalau udah kalah...ya nrimo...gitu aja koq repot
 
Biasa lah....kalau udah kalah, banyak tingkah nya.
Belum jadi aja udah buat repot negara....gimana kalau udah jadi...nggak kebayang dah....

LindangAdi 3rd March 2013 14:02

Penyalahgunaan dana bansos Jabar utk kampanye Aher perlu diusut habis. Begitu pula kasus2 yg lain.

iniadaituada 4th March 2013 23:03

sesuai dugaan
 
biar gak sakti jg udh bs ngeramal kalo mereka tdk akan siap kalah, itu udah tabiat dan tradisi.


andai dl jokowi kalah jg pasti begini

LindangAdi 5th March 2013 19:39

Quote:

Originally Posted by iniadaituada (Post 23218613)
biar gak sakti jg udh bs ngeramal kalo mereka tdk akan siap kalah, itu udah tabiat dan tradisi.


andai dl jokowi kalah jg pasti begini

Menggugat ke MK itu saluran hukum yg sah lho. Tp bisa disalahkan. Bagi pihak yg merasa dicurangi, itu benar. Daripada marah2 doang tp tidak ambil action.
MK adalah institusi demokrasi yg penting untuk membuat yuriprudensi berkaitdan dg sistem demokrasi. Termasuk bagaimana penggunaan dana bansos yg benar agar tak disalahgunakan oleh incumbent dlm suatu pilkada.

accu_x 5th March 2013 20:34

Quote:

Originally Posted by iniadaituada (Post 23218613)
Bandung - Panwaslu Jabar memanggil tim pemenangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar terkait dana bantuan desa Pemprov Jabar yang dicairkan saat masa kampanye. Usai pertemuan di Kantor Panwaslu Jabar, Selasa (5/3/2013), belum ada sikap yang diambil atas pelaporan PDIP pada 23 Februari itu.

Pertemuan dihadiri Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat dan anggotanya. Sedangkan pihak Aher-Demiz hanya diwakili tim advokasi yaitu Sadar Muslihat.

"Kita masih mendalami ini. Senin depan kita undang Biro Keuangan Pemprov Jabar untuk meminta keterangan seputar dana bantuan desa ini," kata Ihat.

Sadar sendiri membantah jika pencairan dilakukan sebagai upaya pemenangan kandidatnya. Sebab program itu sudah disusun sejak tahun lalu. Yang sudah cair pun baru sekitar 50 desa. Setiap desa mendapatkan Rp 100 juta.

"Jadi tidak benar kalau dana itu dicairkan karena menjelang pencoblosan," bantahnya.

Bahkan di beberapa daerah yang sudah menerima dana, Aher-Demiz justru kalah. Di Cirebon misalnya, dari 10 desa yang sudah dicairkan dananya hanya satu desa yang menghasilkan kemenangan.

Sementara selain memanggil tim Aher-Demiz, Panwaslu Jabar juga memanggil KPU Jabar untuk menindaklanjuti laporan Koalisi Babarengan, parpol pengusung Dede Yusuf-Lex Laksamana, terkait formulir C6 (surat undangan ke TPS) yang difotokopi.

Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman mengatakan, pada pilgub lalu ada kekurangan formulir C6 sekitar 270 ribu lembar. Kekurangan C6 terpaksa difotokopi dengan biaya masing-masing daerah karena perusahaan pencetak formulir C6 menolak mengganti kekurangan.

"Tapi fotokopi C6 itu tidak bisa digunakan sembarangan karena nama yang tercantum harus sesuai DPT dan ada tanda tangan KPPS dan cap dari PPK atau PPS," jelas Heri.

Soal dana yang dipakai fotokopi, nantinya KPU Jabar akan meminta ke PT Tomasu (pencetak semua formulir jenis C dengan nilai tender Rp 3,1 miliar) untuk menggantinya.

Panwaslu Jabar pun belum bisa mengambil kesimpulan. "Kita akan undang PT Tomasu untuk klarifikasi, termasuk kita tanya soal kontraknya seperti apa," ucap Ihat.

Yang jadi masalah utama kenapa formulir C6 bisa kurang adalah metode penghitungannya. Saat didistribusikan, formulir C6 sudah dikemas dalam kardus dan ditimbang. Setiap dus beratnya sama tapi isinya berbeda. Kekurangan C6 baru diketahui setelah sampai di PPS.

"Ini yang jadi masalah, harus kita tanyakan dulu nanti sebelum mengambil langkah selanjutnya," pungkas Ihat.

sumber : http://news.detik.com/bandung/read/2...esa?g991101485

:teliti::teliti::noidea::noidea:


All times are GMT +8. The time now is 08:28.


Powered by vBulletin
Copyright © 2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.