[Pemilu 2014] Partai Keadilan Sejahtera
 

PROFILE PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

Ketua : Muhammad Anis Matta
Sekjen : Muhamad Taufik Ridlo
Bendahara : Mahfudz Abdurrahman
Alamat Kantor DPP : Jl. TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 21520
Telp : 021- 78842116

VISI DAN MISI:

Visi
Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.

Misi
Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif.

SEJARAH SINGKAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiringterpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.

Sumber: http://www.pks.or.id/

Hidup PKS:thumbsup::thumbsup:

:thumbsup1::thumbsup1::thumbsup1:

:cool001: KALO MISALNYA ADA YG NANYA, APA SARANKU AGAR PKS BISA LEBIH MEMUNGKINKAN KEMBALI MEMPEROLEH SIMPATI BESAR, SEBAGAI ORANG AWAM, BUKAN PEMERHATI, APALAGI ANALIS POLITIK, AKU CUMA MINTA PENGURUSNYA YG SEKARANG DIGANTI (DIANGGAP NGAWUR MEMANG)
KALO NU PERNAH KEMBALI KE KHITTAH, MAKA PKS ISTILAHKU, HARUS KEMBALI KE BASIC. KEMBALI KEPADA REALITAS MENGAPA DULU IA MAMPU MENJADI PARTAI DENGAN TINGKAT KENAIKAN POPULARITAS RELATIF DEMIKIAN CEPATNYA, SETELAH DIDIRIKAN. DAN YG LEBIH PENTING DARI POPULARITAS ITU SENDIRI, ADALAH CITRANYA SEBAGAI PARTAI BERSIH DAN SANTUN, DGN PARA KADER INTELEKTUALNYA YG MILITAN DAN DISIPLIN. :thumbsup1:
KETIKA PARA KADER PARTAI LAIN SAAT ITU GAMPANG TERPERANGKAP KE PRILAKU KASAR DAN NORAK KHUSUSNYA KALO LAGI DEMO ATO KAMPANYE, KADER PKS JUSTRU KEBANYAKAN MENUNJUKAN PRILAKU YG INTELEK DAN TERTIB.
MENGAPA ITU SEMUA BISA TERWUJUD? JAWABNYA MUDAH, KRN MEREKA MASIH PUNYA PEMIMPIN YG MEMANG LAYAK UTK DIHORMATI DAN DITELADANI. FIGUR FIGUR SEMACAM USTAZ HAFIFUDDIN ATAU HIDAYAT NUR WAHID (YG SEMPAT AGAK BLUNDER KRN TERBAWA EMOSI WAKTU MEMBELA LHI) ADALAH SOSOK INTELEKTUALIS ISLAM YG SANTUN, CERDAS, SEDERHANA DAN RELATIF BERBATAS DGN KEDUNIAWIAN. MESKI TIDAK SAMPAI MENJADI JUHUD.
SUARA MEREKA BISA DIDENGAR, DISIMAK DAN DIPATUHI OLEH SEMUA KADER PKS. KARENA FAKTA KESELARASAN ANTARA PERKATAAN DAN PERBUATAN.
TAPI SEKARANG INI, GIMANA CERITANYA SETELAH KEDUANYA TAK LAGI MENJADI SENTRAL PENGENDALI PARTAINYA? ANCUUR. :mad1:
LHI KEMUDIAN ANIS MATA, TIFATUL, ATO FACHRI MISALNYA, ADALAH PARA PEMIMPIN YG MENURUT HEMAT GUE, TAK BAKAL MAMPU MENYALAKAN KEMBALI PAMOR PKS YG SUDAH MEREDUP. KEBERHASILAN YG DIGEMBAR GEMBORKAN SEKARANG TAK LEBIH DARI RETORIKA ATAU ILUSI YG DISEBUT ANIS MATA HANYA SEBATAS RASANYA(DENYUT DENYUT KEMENANGAN SUDAH TERASA), YG TANPA DIDUKUNG DATA VALID SERTA ANALISIS RASIONAL.
SARAN GUE, MINTA KEMBALI DEH HNW JADI PIMPINAN BERSAMA USTAZ HAFIFUDDIN. ITU MUNGKIN BISA MEYAKINKAN PARA KADER DAN SIMPATISANNYA YG SUDAH KELUAR, BAHWA PARTAI MEMANG SUNGGUH2 UTK KEMBALI BERBENAH, KEMBALI KEPADA MISI DAN VISI PKS DULU.
PARTAI BUKAN LAGI WADAH BAGI PARA PEMIMPINNYA UTK MENGUMBAR KEPUASAN DIRI SENDIRI, BERCUAP TANPA BOBOT YG MEMANCING OLOKAN ORANG, BERSENANG SENANG YG ANTARA LAIN DENGAN BERPENAMPILAN FLAMBOYAN ATO BERISTRI DUA, SEHINGGA SAMPAI TERSEREMPET KASUS KORUPSI.
HNW TAK HANYA PERNAH MENJADI PIMPINAN PKS TANPA MASALAH, JUGA MEMIMPIN LEMBAGA TINGGI SEPERTI MPR TANPA PERNAH TERDENGAR MENGKOMERSIALKAN JABATAN. DIA KAWIN ,AGI, KRN ISTRINYA MENINGGAL. DIALAH REFLEKSITAS CITRA BAIK PKS. SEHARUSNYA DIA KEMBALI KE POSISI YG BELUM TERGANTIKAN ITU. TENTU JIKA AD PARTAI MEMUNGKINKAN.
MAAF, KALO GUE DINILAI BLO'ON DAN SARKASTIS KRN BERSUARA BEGINI.:senyummanis:

Dulu2 saya pilih pks..

Tapi begitu bos nya kawin siri sama bocah sma...

Lalu di bela pngurus yg lain, bhkan fahri hamzah sampai mulutnya mencas mencos kayak gitu ...

sya jadi kepikiran ini partai jual agama, tempat cari bini muda, cari harta, partai berjuang boong2an...

Khusus untuk fahri rasanya bangga sekali kalo menang debat, menang di mulut tiada arti apa2 kalo tidak memenangkan hati yg pemirsa..
Semakin fahri nyerocos menang debat dengan bangga, semakin hilang suara PKS

Kader-kader militannya juga sekarang mulai banyak yang golput sepertinya

sebentar lagi trit ini kayaknya bakalan jadi troll fest :cekakakan: :cekakakan:

ane mulai ah: PKS siap-siap jadi Partai Kecil Sekali tahun 2014 :cekakakan:

:thumbsup1:

kalau sesuai visi misi ya not badlah..

sepertinya sudah terlanjur tidak sesuai dan susah back on track

:cool001:

Pesan Untuk Calon Pemimpin
 

Demokrasi Indonesia sejak reformasi 1998 telah melahirkan beberapa perubahan signifikan dalam dinamika perpolitikan. Salah satu yang berubah adalah karakter pemilih. Saya melihat pemilih kini terkena arus post-modernisme yang dicirikan dengan pilihan irasional, tidak menyukai ideologi dan narasi besar, mengutamakan kepentingan lokal, dan menggunakan perasaan (suka/tidak suka) dalam mengambil keputusan.
Karakter ini meninggalkan karakter modernism yang memiliki ciri rasional, menyukai narasi besar, universal dan mendukung keberadaan ideologi. Arus post-modernisme ini didorong oleh kecepatan perkembangan media digital dan teknologi informasi, yang membuat pemilih semakin berorientasi visual dan terkoneksi satu sama lain.
Dalam konteks Pemilu 2014, perubahan karakter ini bisa diartikan bahwa narasi besar seperti 'Indonesia Sejahtera' atau 'Menjadi Negara Ekonomi Maju' menjadi tidak laku, dan pemilih akan lebih suka narasi kecil yang bersifat lokal dan menyentuh langsung kebutuhan individu seperti 'Sekolah Gratis Hingga SMA', 'Pajak Penghasilan 1%', atau '1 Miliar untuk 1 Desa'. Arus post- modernisme juga dapat membuat pemilih tidak hanya sekadar melihat sosok karismatik atau pandai orasi, namun juga sosok yang dicintai dengan tulus.
Pemilih tidak lagi rasional dalam konteks memilih berdasarkan aspek-aspek kuantitatif seperti prestasi, besar partai, atau kekuatan modal, melainkan ada peranan mengasosiasikan perasaan yang bermain dalam pertimbangan pemilih. Sehingga, Pemilu 2014 bukan menjadi pertarungan menyentuh logika, melainkan pertarungan menyentuh hati.
Tokoh populis yang mampu merebut hati pemilih akan menjadi primadona dalam Pemilu 2014. Ia adalah seorang yang mampu mengombinasikan ketulusan berjuang, kemampuan akting politik, kegemaran membaur dengan rakyat, dan bersahabat dengan media. Konsep populis di sini bukan berarti membuat program asal rakyat senang, melainkan menjadi pribadi pada mana rakyat mampu mengidentifikasikan dirinya sama dengan tokoh tersebut. Pemilih post-modernis ini cenderung egaliter, sehingga mereka menyenangi sosok yang dekat, akrab, dan tidak membuat jarak, apalagi arogan.
Pemilih kini tak acuh pada ideologi dan narasi besar, karena menurut post-modernisme, kedua hal ini telah melahirkan friksi dan konflik antar kelompok. Lebih lanjut, post-modernisme menilai dunia akan damai bila antar kelompok tidak mengedepankan ego gagasan dan hidup dalam tata kehidupan pluralisme. Akibatnya, partai politik dan politisi cenderung bergerak tanpa nilai dan cenderung pragmatis. Mereka tidak lagi bermain gagasan apa yang dibawa, karena keterbatasan mereka dalam membuat gagasan yang menyentuh langsung kebutuhan publik. Padahal dalam demokrasi yang berkualitas, peran gagasan ini sangat krusial. Narasi besar beserta ideologi yang menyelimuti seharusnya berkontestasi dalam pesta demokrasi seperti pemilu. Karena pemilu merupakan arena pertarungan narasi, bukan sebuah perhelatan kontes idol.
Pesta demokrasi Indonesia 2014 tampaknya akan menjadi sebuah pesta arus post-modernisme pertama bagi Republik ini. Kompromi antara perjuangan ideologi dan pragmatisme popularitas akan menjadi dinamika menarik. Pilihan bagi parpol dan politisi setidaknya ada dua: pertama, mengusung sosok populis yang dicintai; atau kedua, mengejewantahkan narasi besar menjadi narasi-narasi kecil. Sembari berharap nilai-nilai negarawan tidak diperjualbelikan demi sebuah bangku empuk di Istana Negara.

oh gitu ya... Tuhan nih bisa kasih vonis:nyengir::nyengir::nyengir: