| finza |
23rd March 2009 19:27 |
@ ka2k ku..tersayang...cm dapet ini..
Quote:
Bupati Malah Ikuti Kampanye
Belum Ada Langkah Konkret, Rekanan Tuding Penggelapan
KEPANJEN - Bola panas mebel terus menggelinding. Bahkan, kalau sebelumnya rekanan terkesan adem-ayem, kini mereka mulai bicara blak-blakan soal teka-teki pembayaran mebel oleh pemkab. Mereka pun membantah pernyataan pemkab yang telah membayar lima rekanan. Bahkan, mereka juga menuding pemkab telah melakukan penggelapan.
Gufron Marzuki, rekanan dari CV Global Utama, menjelaskan bahwa sebenarnya ada lima rekanan yang sudah mengerjakan pesanan mebel sesuai dengan spesifikasi. Namun, lima rekanan itu semuanya masih belum mendapatkan pembayaran dari pemkab.
"Kalau sampai pemkab sudah mengatakan ada rekanan yang dibayar, maka kami pertanyakan itu. Pemkab membayar ke rekanan yang mana? Kalau itu terjadi berarti ada penggelapan," kata Gufron.
Dia sendiri juga belum sepeser pun menerima uang dari pemkab untuk pemesanan mebel. Padahal, mebel yang dibuatnya sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pemkab, yakni terbuat dari kayu jati. Selain itu, penyerahan mebel kepada sekolah juga masih dalam masa tahun anggaran, yakni pada Desember 2006.
Kendati belum dibayar, dirinya tak mau melakukan penarikan di sekolah. Dia sangat miris jika sampai ada siswa yang menangis karena bangkunya diambil seperti yang terjadi pada SDN Simojayan II, Ampelgading pada Selasa (17/3) lalu.
Waliyuddin, dari CV Tri F. Sejahtera juga mengaku dirinya masih belum mendapatkan pembayaran dari pemkab. Padahal, pekerjaan yang dilakukannya sudah sesuai dengan spesifikasi dan masih dalam masa anggaran 2006. "Saya ingin tahu kalau pemkab sudah membayar, bayarnya kepada siapa? Kalau sampai terjadi pembayaran, itu berarti penggelapan. Karena seharusnya yang menerima pembayaran adalah rekanan yang sesuai spesifikasi," papar Weli, panggilan akrab Waliyuddin.
Yoyok Subandrio dari CV Indah Jaya Makmur juga mengaku masih belum dibayar. Namun, dirinya tak mempermasalahkan jika pemkab tak mau membayar. Dia pun juga tak ingin melakukan penarikan. "Itung-itung untuk sumbangan," terang Yoyok.
Sedangkan mengenai mebelnya, dia juga mengakui bahwa ada sebagian yang mebelnya tak sesuai dengan spesifikasi. "Tapi juga ada yang sesuai spesifikasi. Namun, yang sesuai spesifikasi masih belum dibayar pemkab," ucap Yoyok.
Apakah dirinya siap untuk dipanggil kejaksaan? Yoyok tak mau memberikan komentar banyak. "Saya masih belum bisa ngomong soal pemanggilan kejaksaan. Saya takut salah," lanjut dia.
Sementara itu, mantan Kepala Bagian Perlengkapan Made Dewi Anggraeni tak mau memberikan penjelasan kepada wartawan terkait pernyataan rekanan tersebut. "Tanya saja ke inspektorat. Semua data sudah saya serahkan ke sana," jelas Made.
Wanita yang kini ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pemkab Malang juga menyatakan kesiapannya untuk diperiksa kejari. "Kapan pun saya siap untuk diklarifikasi. Silakan saja, kejaksaan memeriksa. Wong saya tak salah kenapa harus takut," sambungnya.
Menariknya, di internal pemkab sendiri tak satu suara. Inspektur Kabupaten Sri Haryanto menyatakan bahwa pemkab belum membayar kepada rekanan yang mebelnya sesuai spesifikasi. "Dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya pada 2007 lalu, pemkab masih belum memberikan pembayaran sepeser pun kepada rekanan. Jadi, uang Rp 2,9 miliar masih utuh," terang Sri Haryanto.
Alasan pemkab masih belum membayar, karena rekanan menggarap pesanan dalam satu paket. "Rekanan itu tak semuanya menggarap sesuai spesifikasi. Ada yang di sekolah satu sesuai spesifikasi, tapi di sekolah lainnya tak sesuai. Karena alasan itulah, kami tak mau membayar rekanan. Karena itu satu paket," papar Haryanto.
Seperti diketahui, proses ditariknya mebel ini karena sejumlah perajin tidak dibayar rekanan. Sedangkan rekanan sendiri tidak dibayar pemkab, karena dinilai tidak memenuhi spesifikasi. Proyek mebel ini sendiri dilakukan pada 2006 lalu dengan anggaran Rp 2,9 miliar untuk 7.925 pasang meja dan bangku.
Jumlah anggaran itu dibagi kepada 33 rekanan dengan alokasi masing-masing rekanan mendapat jatah 8 sekolah. Versi pemkab, hanya lima rekanan yang memenuhi spesifikasi. Selebihnya dianggap menyalahi kontrak. Jika ada yang memenuhi spesifikasi tapi belum dibayar, hal itu dianggap karena melebihi batas waktu pengerjaan pada 2006.
Sementara itu, di tengah polemik penarikan mebel di sekolah, Bupati Malang Sujud Pribadi justru terkesan adem ayem. Sejauh ini Sujud belum memberikan pernyataan resmi mengenai penarikan mebel oleh pemkab. Ketika Radar berusaha menghubungi melalui telepon genggamnya, ada nada sambung namun tak diangkat.
Menurut Kabag Humas Pemkab Malang Kukuh Banendro, kemarin bupati masih ada di luar daerah. Kemungkinan besar sedang berada di Jember. Karena di Jember sedang ada jadwal kampanye dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. "Mungkin beliau ada di Jember," ucap Kukuh.
Ketika ditanya mengenai sikap bupati soal kasus mebel, Kukuh mengatakan, sikap yang diambil bupati tak akan jauh beda dengan sikap Wakil Bupati Rendra Kresna. Termasuk juga dalam menyelesaikan banyaknya mebel yang ditarik dari sejumlah SD yang ada di Malang. "Bupati sudah menginstruksikan kepada satuan kerja terkait untuk segera menyelesaikan kasus mebel," terang Kukuh.
Tak ada respons positif dari Bupati dan Wakil Bupati Malang membuat masyarakat cukup marah. Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Zia Ulhaq menyayangkan sikap kepala daerah yang dianggapnya apatis.
Seharusnya, dalam kondisi yang gawat, bupati bisa mengambil langkah taktis. Misalnya dengan mengambil dana talangan dari APBD. "Siswa keleleran itu masalah penting. Jadi, bisa diambilkan dari dana tanggap darurat," kata Zia.
Sayangnya, dalam kondisi yang sangat dibutuhkan masyarakat, justru Sujud mengikuti kampanye di luar kota. MCW juga menyanyangkan komentar Rendra yang dianggapnya kontraproduktif. Komentar Rendra yang dianggapnya kontraproduktif adalah tentang pemkab membutuhkan sumbangan bangku dari caleg-caleg yang cerdas memanfaatkan momentum.
Sedangkan mengenai tindakan pemkab yang menunggu pengadaan bangku hingga perubahan anggaran dan keuangan (PAK) pada Juni mendatang, dinilainya merupakan tindakan yang terlambat. "Siswa membutuhkan bangku sekarang. Seharusnya sudah bisa dibuatkan sekarang, itu bila pemerintahnya tanggap," lanjutnya. (fir/ziz)
|
@ bro berudu : klo berita dari ku belum dateng mending ngambil koran kantor aja gpp...:lol: |
