Salah Satu Mantan Menteri Inggris Sebut Didepak Dari Kabinet Karena Islam

[superby59]

Mantan Menteri Muda Transportasi Inggris, Nusrat Ghani, menyebut dirinya didepak dari kabinet Perdana Menteri Boris Johnson pada Februari 2020, karena dirinya Muslim.

Seperti dilansir Reuters pada Ahad 23 Januari 2022, hal itu diungkapkan perempuan berusia 49 tahun kepada Sunday Times. Ghani merupakan menteri perempuan Muslim pertama dalam sejarah Kerajaan Inggris.

"Saya diberitahu bahwa dalam pertemuan perombakan kabinet di Downing Street (rumah dinas PM Inggris;red), masalah 'Muslim' diangkat sebagai 'isu'. Bahwa status saya sebagai 'menteri perempuan Muslim' membuat rekan-rekan tidak nyaman," demikian laporan Sunday Times.

"Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini tidak menggoyahkan kepercayaan saya pada partai,” ujar Ghani yang kini tengah mempertimbangkan apakah akan melanjutkan sebagai anggota parlemen dari Partai Konservatif.

Belum ada tanggapan dari Kantor PM Inggris, tetapi kepala penegak disiplin pemerintah Inggris Mark Spencer, membantah tudingan ini. "Tuduhan ini sepenuhnya salah dan saya menganggapnya sebagai fitnah," katanya di Twitter.

Spencer menambahkan bahwa Ghani menolak membawa masalah ini ke penyelidikan internal formal saat pertama kali mengangkat masalah itu pada Maret lalu.

Pemimpin oposisi utama Partai Buruh Keir Starmer mengatakan Konservatif harus segera menyelidiki akun Ghani."Ini mengejutkan untuk dibaca," katanya di Twitter.

Partai Konservatif sebelumnya menghadapi tuduhan Islamofobia. Pada Mei tahun lalu, partai ini menuai kritik atas cara mereka menangani keluhan diskriminasi terhadap warga Muslim.

Boris Johnson pernah meminta maaf atas sejumlah komentarnya di masa lalu tentang Islam, termasuk sebuah kolom surat kabar di mana dia menulis perempuan yang mengenakan burqa sebagai "Terlihat seperti kotak surat".

kalo diliat dari perdana menterinya yang pernah bilang kaya gitu sih ga menutup kemungkinan ya

[whiteking]

Meskipun pihak lain mengatakan bahwa itu bukan alasan yang benar, akan tetapi dari pihak yang membuat kebijakan sebagai pemangku kepentingan, bisa saja alasan itu memang demikian adanya, meskipun dalam pernyataan mungkin dialihkan pada alasan lain.