View Single Post
Old 5th March 2013, 20:34
#6  
accu_x
Mania Member
accu_x is offline

accu_x's Avatar

Join Date: Dec 2007
Posts: 9,436
accu_x has becoma a maestroaccu_x has becoma a maestroaccu_x has becoma a maestroaccu_x has becoma a maestroaccu_x has becoma a maestroaccu_x has becoma a maestroaccu_x has becoma a maestroaccu_x has becoma a maestro

Default

Quote:
Originally Posted by iniadaituada View Post
Bandung - Panwaslu Jabar memanggil tim pemenangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar terkait dana bantuan desa Pemprov Jabar yang dicairkan saat masa kampanye. Usai pertemuan di Kantor Panwaslu Jabar, Selasa (5/3/2013), belum ada sikap yang diambil atas pelaporan PDIP pada 23 Februari itu.

Pertemuan dihadiri Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat dan anggotanya. Sedangkan pihak Aher-Demiz hanya diwakili tim advokasi yaitu Sadar Muslihat.

"Kita masih mendalami ini. Senin depan kita undang Biro Keuangan Pemprov Jabar untuk meminta keterangan seputar dana bantuan desa ini," kata Ihat.

Sadar sendiri membantah jika pencairan dilakukan sebagai upaya pemenangan kandidatnya. Sebab program itu sudah disusun sejak tahun lalu. Yang sudah cair pun baru sekitar 50 desa. Setiap desa mendapatkan Rp 100 juta.

"Jadi tidak benar kalau dana itu dicairkan karena menjelang pencoblosan," bantahnya.

Bahkan di beberapa daerah yang sudah menerima dana, Aher-Demiz justru kalah. Di Cirebon misalnya, dari 10 desa yang sudah dicairkan dananya hanya satu desa yang menghasilkan kemenangan.

Sementara selain memanggil tim Aher-Demiz, Panwaslu Jabar juga memanggil KPU Jabar untuk menindaklanjuti laporan Koalisi Babarengan, parpol pengusung Dede Yusuf-Lex Laksamana, terkait formulir C6 (surat undangan ke TPS) yang difotokopi.

Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman mengatakan, pada pilgub lalu ada kekurangan formulir C6 sekitar 270 ribu lembar. Kekurangan C6 terpaksa difotokopi dengan biaya masing-masing daerah karena perusahaan pencetak formulir C6 menolak mengganti kekurangan.

"Tapi fotokopi C6 itu tidak bisa digunakan sembarangan karena nama yang tercantum harus sesuai DPT dan ada tanda tangan KPPS dan cap dari PPK atau PPS," jelas Heri.

Soal dana yang dipakai fotokopi, nantinya KPU Jabar akan meminta ke PT Tomasu (pencetak semua formulir jenis C dengan nilai tender Rp 3,1 miliar) untuk menggantinya.

Panwaslu Jabar pun belum bisa mengambil kesimpulan. "Kita akan undang PT Tomasu untuk klarifikasi, termasuk kita tanya soal kontraknya seperti apa," ucap Ihat.

Yang jadi masalah utama kenapa formulir C6 bisa kurang adalah metode penghitungannya. Saat didistribusikan, formulir C6 sudah dikemas dalam kardus dan ditimbang. Setiap dus beratnya sama tapi isinya berbeda. Kekurangan C6 baru diketahui setelah sampai di PPS.

"Ini yang jadi masalah, harus kita tanyakan dulu nanti sebelum mengambil langkah selanjutnya," pungkas Ihat.
sumber : http://news.detik.com/bandung/read/2...esa?g991101485


@budi_coolisaccu