View Single Post
Old 24th May 2019, 10:52
#16  
yoo.jeongyeon.380
Mania Member
yoo.jeongyeon.380 is offline

yoo.jeongyeon.380's Avatar

Join Date: Nov 2018
Location: TWICE - JYP Entertainment - Korea
Posts: 5,441
yoo.jeongyeon.380 Super Legendyoo.jeongyeon.380 Super Legendyoo.jeongyeon.380 Super Legendyoo.jeongyeon.380 Super Legendyoo.jeongyeon.380 Super Legendyoo.jeongyeon.380 Super Legendyoo.jeongyeon.380 Super Legendyoo.jeongyeon.380 Super Legendyoo.jeongyeon.380 Super Legendyoo.jeongyeon.380 Super Legendyoo.jeongyeon.380 Super Legend

Default

Quote:
Originally Posted by andreesk20253 View Post
Percuma pakai alat kalau gerombolan garong masih ikutan pemilu.
Kalau kalah paling mereka bilang alatnya disetting dll.
Sudah kejadian kan.
Maklum, makhluk purba.
Saya tidak bicara tentang garong atau gareng atau apa.

Saya bicara tentang sistem pemilu yang lebih simpel.

Seperti yang sudah pernah saya uraikan:

Quote:
Originally Posted by yoo.jeongyeon.380 View Post
Sistem pemilihan legislatif di Indonesia sangat ribet dan sudah seharusnya dirombak.

Dapil-dapil yang ada sekarang harusnya dipecah lagi sehingga untuk DPR Nasional ada 300 dapil.

Setiap dapil hanya diwakili oleh 1 anggota DPR.

Jadi, setiap partai hanya boleh mencalonkan 1 orang calon di setiap dapil.

Maka yang tercantum di surat suara hanya logo partai dan 1 orang calon per partai.

Kalo mau dirampingkan lagi masih bisa. Partai-partai digabungkan menjadi 2 atau 3 koalisi besar. Maka yang ada di surat suara bukan lagi logo partai, tapi logo koalisi. Setiap koalisi hanya boleh mencalonkan 1 orang calon di setiap dapil.

Maka surat suara gak perlu gede banget kayak sekarang.

Untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota juga begitu. Dibagi ke dapil-dapil, 1 dapil diwakili oleh 1 anggota DPRD, dan setiap partai/koalisi hanya boleh mencalonkan 1 orang calon.

Dengan demikian penghitungannya lebih gampang dan lebih cepat, pembagian tanggung jawab setiap anggota parlemen lebih jelas, biayanya lebih murah, dan partai tidak perlu melakukan mekanisme tersendiri dalam menentukan calon yang menang pasca pemilu sehingga lebih transparan.

Kemudian untuk mekanisme pemilihan, gak usah lagi pake kertas-kertas. Ini juga upaya kita mengurangi konsumsi kertas demi menjaga lingkungan hidup kita.

Pemilu di India memakai alat ini: https://assets-news-bcdn-ll.dailyhun...E101540707.jpg

Pemilih tinggal menekan tombol untuk memilih calon yang mereka inginkan. Pilihan akan langsung terdata di mesin ini, dan untuk penghitungannya, tinggal menyambungkan alat ini ke komputer penghitung, dan datanya langsung muncul. Data bisa langsung disetor ke KPU pusat hari itu juga. Jadi gak perlu nunggu lebih dari 1 minggu untuk real count. Hari itu juga semuanya selesai, calon yang terpilih bisa langsung ditetapkan.

Maka jika menggunakan alat ini, Pileg dan Pilpres tidak bisa digelar bersamaan. Karena kalau bersamaan, maka harus ada 2 alat per kotak suara. Sangat tidak efisien. Jadi lebih baik Pileg dan Pilpres digelar secara terpisah, termasuk tahunnya. Umumnya di negara lain, pilpres diadakan di tengah-tengah periode kabinet.

Kalau seperti sekarang, Pileg tenggelam dalam bayang-bayang Pilpres. Rakyat terlalu sibuk dengan pilpres sampai lupa melihat caleg mereka.
Soal alat itu sebenarnya urusan nanti, walaupun penting juga untuk dipikirkan supaya proses penghitungan suara bisa lebih mudah.

Yang perlu dirombak besar-besaran adalah SISTEMnya

Jadi gak ada lagi cerita KPPS begadang semalaman gara2 ngitung hasil Pileg (concern utama kita Pileg karena ini yang bikin KPPS kerja rodi).

Reply With Quote