View Single Post
Old 23rd October 2019, 00:08
#1  
matamatapolitik
Addict Member
matamatapolitik is offline

Join Date: Oct 2017
Posts: 306
matamatapolitik is a new comer

Default Dari Lawan Jadi Rekan: Bagaimana Prabowo Dirangkul ke Kabinet Baru Jokowi



Dalam enam bulan yang singkat, Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo telah beralih memandang Prabowo Subianto dari musuh politik selama Pilpres 2014 dan 2019 menjadi sekutu politik yang akan bekerja bersama dalam kabinet pemerintah berikutnya.

Dalam sebuah langkah yang nyaris tidak terpikirkan, Prabowo—yang telah dua kali dikalahkan Jokowi dalam pertempuran sengit, partisan, dan bernuansa Islam pada Pilpres 2014 dan 2019—membenarkan pada Senin (21/10) bahwa ia telah diajak untuk bergabung dengan kabinet baru Jokowi.

Bersama Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Prabowo menuturkan bahwa, “Kami telah diminta untuk memperkuat kabinet di bidang pertahanan dan kami siap membantu,” setelah bertemu Jokowi di Istana Merdeka di Jakarta. “Saya akan bekerja keras untuk memenuhi tujuan dan harapan Beliau.”

Aliansi baru antara Jokowi dan Prabowo—yang dimulai sebagai sekutu politik hampir satu dekade yang lalu dalam politik persona Indonesia dan bukan politik yang didorong oleh ideologi—memiliki potensi untuk membentuk kembali dan berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi Indonesia.

Dalam satu hari skema politik mengejutkan, kemungkinan penunjukan lain mulai tampak jelas dalam penampilan di Istana Negara pada Senin (21/10), menjelang pengumuman 34 anggota kabinet pada Rabu, 23 Oktober esok.

Nama-nama lain yang tampaknya muncul di bursa kabinet Jokowi adalah pengusaha miliarder dan mogul media Erick Thohir, yang menjabat sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin, Mohammad Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, serta pendiri dan CEO aplikasi Go-Jek Nadiem Makarim (35 tahun), yang perusahaanya itu sekarang bernilai lebih dari US$14 miliar.

“Saya ingin menteri yang ditunjuk menjadi tokoh yang inovatif, produktif, serta pekerja keras dan cepat. Tokoh yang tidak terjebak dalam rutinitas monoton,” tulis Jokowi di Twitter.

Sri Mulyani—yang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan untuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan periode pertama Jokowi sekaligus mantan Direktur Bank Dunia—diperkirakan akan tetap menjabat. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tom Lembong kemungkinan akan dipromosikan ke jabatan lain.

Tetapi ada kekhawatiran tentang berapa banyak penunjukan politik yang harus dilakukan Jokowi untuk memuaskan koalisi luas yang mendukungnya, tidak terkecuali pimpinan PDI-P mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, yang sering berselisih dengan Jokowi dan telah mendorong putrinya Puan Maharani hingga menduduki jabatan Ketua DPR.

Campuran pimpinan bisnis dan teknokrat yang dipilih versus orang-orang yang ditunjuk secara politis yang diajukan oleh mitra-mitra koalisi, akan diawasi dengan cermat sebagai tanda apakah Jokowi dapat melakukan reformasi ekonomi dalam menyambut investasi asing, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga target 7 persen.

Menjelang pelantikan masa jabatan keduanya, Jokowi telah menghadapi protes selama berminggu-minggu atas Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan melemahkan KPK, kerusuhan pro-kemerdekaan yang mematikan di Papua, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dan bahkan dorongan oleh sekutu-sekutu partai politiknya untuk mengubah konstitusi dan membiarkan MPR kembali memilih presiden—bukan lagi pemilu secara langsung.

Pengajar Asia Research Centre di Universitas Murdoch Ian Wilson, mengatakan bahwa Jokowi memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden yang tidak berdaya dan sosok yang tragis.

“Bahkan jika Anda tidak menuduhnya ingin melemahkan KPK, Jokowi tidak berdaya karena ia tidak siap untuk mempertahankannya,” kata Wilson, merujuk pada kemampuan Jokowi untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Revisi UU KPK. “Orang-orang berharap dia akan menjadi seorang reformis sejati, tetapi dia tidak berdaya, dia belum mengambil risiko politik. Koalisi ini adalah langkah keamanan dan hampir tidak menunjukkan kegigihannya.”

Keputusan Jokowi untuk merangkul Prabowo di pemerintahan—yang telah mencari dukungan dari partai-partai Islam selama kampanye Pilpres 2019—menggarisbawahi kesediaan Jokowi untuk berkompromi dan kecenderungan koalisi luas yang telah menjadi ciri politik Indonesia selama beberapa dekade.

Bulan April 2019, Prabowo dan Partai Gerindra pimpinannya menolak untuk menerima kemenangan Jokowi dengan perolehan suara 55-45 persen. Kerusuhan pecah di ibu kota Jakarta, di mana sembilan orang tewas, dan jenderal purnawirawan yang kalah Pilpres 2019 dan memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia itu mengklaim kecurangan pemilu secara sistematis, meskipun gugatan hukumnya ke MK gagal membuktikan klaim-klaim tersebut dan lantas ditolak di pengadilan.

Peneliti pasca-doktoral National University of Singapore Sana Jaffrey mengatakan bahwa dalam demokrasi apa pun, oposisi memainkan peran penting sehingga “penghapusan oposisi secara sistematis adalah masalah besar. Kita memiliki sistem yang stabil, tetapi kita tidak akan mendapatkan banyak reformasi. Di Indonesia ada kecenderungan untuk menyingkirkan oposisi, Anda membawa orang-orang masuk ke pemerintahan agar mereka tidak menimbulkan masalah.”

Alih-alih mempermudah tugas meloloskan undang-undang, aliansi yang diperluas dapat menghambat reformasi seperti yang terjadi pada masa jabatan kedua SBY, karena kebutuhan untuk menyenangkan anggota koalisi.

Dari sembilan partai yang terpilih menjadi anggota parlemen sejumlah 575 kursi, beberapa partai oposisi termasuk Gerindra pimpinan Prabowo dan Demokrat pimpinan SBY tampaknya akan bergabung dengan koalisi Jokowi. Artinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berhaluan Islamis akan duduk sendirian di oposisi dan hanya menguasai 50 dari 575 kursi di DPR.

Semuanya akan tergantung pada apakah Prabowo (68 tahun) melihat lima tahun ke depan sebagai kesempatan untuk mundur dari politik dengan anggun, dengan satu jabatan akhir setelah kalah di Pilpres 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sebaliknya, jabatan ini bisa jadi batu loncatan bagi Prabowo sebelum kembali mencalonkan diri di Pilpres 2024.

“Dan bagi Jokowi, ini adalah upaya meredakan ketegangan.”

Peneliti Human Rights Watch Indonesia Andreas Harsono mengatakan bahwa kenaikan Prabowo ke kabinet adalah “pengingat bahwa Indonesia belum belajar tentang masa lalu tergelap, justru menempatkan seseorang seperti Prabowo, tidak hanya sebagai anggota kabinet tetapi juga yang telah mencalonkan diri sebagai presiden selama dekade terakhir.”

Sumber: https://www.matamatapolitik.com/lawan-jadi-rekan-mantan-capres-prabowo-dirangkul-ke-kabinet-baru-analisis/
Reply With Quote