HOT TOPICS :
Gosip | COVID-19 | Ayo Vaksin
|
Thread Terpopuler
-
Sabtu, 2024/04/17 15:35 WIB
Media Asing Soroti Ledakan Turis: Tak Seperti Bali yang Dulu
-
Sabtu, 2024/04/17 15:40 WIB
Kota Wisata Sekelas Dubai Dilanda Banjir Bandang, Kok Bisa?
-
Jumat, 2024/04/16 14:03 WIB
Megawati Kirim Amicus Curiae ke MK: Habis Gelap Terbitlah Terang
-
Sabtu, 2024/04/17 14:58 WIB
Hai Warga Depok, Setujukah Pakaian Adat Diterapka untuk Seragam SD hingga SMA?
-
Sabtu, 2024/04/17 15:25 WIB
Sederet Tokoh Ajukan Amicus Curiae ke MK Terkait Pilpres 2024
-
Minggu, 2024/04/18 14:48 WIB
Kisah Pasangan 13 Jam Terjebak Banjir Dubai, Tak Ada Makanan Cuma Minum Air
|
Thread Tools |
22nd February 2014, 11:08 |
#1
|
|
Banned
|
Prabowo Cari Wakil yang Jago Ekonomi
Quote:
|
|
|
22nd February 2014, 13:38 |
#2
|
Mania Member
|
Jika Ketua Partai bisa mencari para ahli melengkapi kekurangan Prabowo....
Ekonomi Ketahanan pangan Tata negarah Perdagangan dan perindustrian Perburuhan Sosial budaya Hubungan luar negeri Moneter Hankamnas Peranan perempuan Hukum Dll Sepertinya, kalau para AHLI tersebut TERSEDIA dan PUNYA INTEGRITAS negara sudah jalan dan makmur, tidak usah Prabowo, "monyet" pun bisa tinggal duduk manis di Istana. |
|
25th February 2014, 21:20 |
#3
|
Registered Member
|
Waspada Money Politic, KPU & Caleg Jangan Main Mata
Sejumlah pihak masih menyangsikan pelaksanaan Pemilu 2014 nanti bisa bersih dari praktik money politic dan jual beli suara. Jika bercermin pada lemahnya kontrol dan pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, potensi terjadinya kecurangan itu boleh jadi masih sangat terbuka. Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), jangan hanya meminta masyarakat untuk tidak golput atau menerima uang (money politic) dari kandidat calon legislatif (caleg).
Namun KPU juga harus sadar, agar tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Pasalnya, momentum Pemilu 2014, sangat mungkin dimanfaatkan KPU untuk mengeruk uang. Karena politik uang sudah menjadi budaya dalam pemilu sehingga politik uang adalah bagian dari kejahatan pemilu. Jangan sampai terjadi money politic. Jangan hanya menuntut rakyat saja untuk bersih, tapi penyelenggara negarannya juga harus komitmen, harus bersih, jangan ikut bermain, ini yang harus diawasi. KPU jangan main mata dengan para caleg karena ini rawan konflik. Masyarakat, saksi-saksi harus memantau secara langsung, karena terbuka kemungkinan adanya manipulasi dari peserta pileg (pemilu legislatif) di tingkat DPR, DPD dan DPRD. Sebelumnya, Bawaslu diminta serius awasi dana kampanye. Pasalnya permasalahan tersebut selalu datang pada menjelang pemilihan umum (pemilu). Bawaslu harus serius mengawasi dana kampanye, jangan hanya masyarakat yang didorong. Selain itu, Bawaslu harus memudahkan masyarakat untuk melaporkan, jika ada partai politik melanggar aturan dana kampanye. Kecenderungannya orang malas melaporkan pelanggaran, karena informasinya tidak cukup dan kalau mau melaporkan itu jauh. Ini beberapa hal yang merumitkan untuk melapor. Untuk itu, pemerintah harus mengkaji kembali sistem pemilihan terbuka suara terbanyak ini dikembalikan seperti dulu atau bagaimana yang pasti tidak melepas azas demokrasi. |
|
25th February 2014, 21:28 |
#4
|
Banned
|
titip pesan dari rakyat jelata;
1. kuatkan mata uang, kalau perlu ganti mata uang. 2. gunakan devisa terkontrol (jangan biarkan mata uang digoreng2 di pasar valas). 3. terapkan hukum pembuktian terbalik, orang-orang kaya yg tidak wajar dimintai pertanggung jawabannya uangnya dari mana (pejabat dan bekas pejabat). sita utk negara jika tdk bisa membuktikan. |
Last edited by isakuiki; 25th February 2014 at 21:31.. |
25th February 2014, 21:35 |
#5
|
|
Banned
|
Quote:
jangan hanya menuduh tanpa bukti tangkap tangan. sudah tidak ada gunanya banyak bicara saatnya bertindak. |
|
|
25th February 2014, 22:05 |
#6
|
Registered Member
|
Waspadai Ajang Adu Domba Pra Pemilu
Menjelang Pemilu tahun 2014, masyarakat jangan mudah diadu domba atau di provokasi. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi akibat masyarakat mudah di provokasi dengan alasan tertentu karena di adu domba oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah maupun pihak terkait secara terbuka harus mengutuk tiap aksi dan reaksi yang dilakukan kelompok mana pun yang nyata-nyata cenderung dapat memicu kekerasan baik horizontal maupun vertikal. Dengan demikian, semua pihak akan mengerti, Presiden juga menentang tiap gejala kekerasan baik horizontal maupun vertikal. Dan peran media yang membuat dan memberitakan secara massal haruslah berdasarkan fakta yang ada, dan tidak mengada – ada apalagi menjelek-jelekan negara. Akhir-akhir ini kita semua disuguhi tontonan maupun bacaan di media massa cetak maupun elektronik dengan sejumlah insiden kekerasan yang memilukan seperti insiden Bekasi, insiden Buol Sulteng, insiden Muara Gembong Bekasi, Insiden Muko Muko, Sumbar, Insiden Manokwari dan insiden Musi Rawas, Sumsel. Munculnya insiden sekecil apapun itu harus dikategorikan gejala kekerasan baik horizontal maupun vertikal yang harus ditolak agar tidak semakin berkembang. Insiden itu juga menjadi bukti, masih adanya oknum-oknum yang suka mengadu domba sesama warga bangsa. Meski pahit untuk diungkapkan, tetapi itulah kenyataannya pada era reformasi ini. Walaupun sudah mendapat jaminan keamanan dari aparat keamanan yang memadai, tetapi berbagai tindak kekerasan masih sulit untuk dihilangkan. Hal ini sangat ironis karena bangsa kita telah membuktikan sebagai bangsa yang cinta damai, yakni kita mampu menggelar pemilu dan pilpres secara damai. Setiap gejala kekerasan baik yang bersifat horizontal maupun vertikal tidak boleh dianggap sepele, karena dampaknya dapat membahayakan bagi kelangsungan bangsa dan negara. Pemerintah tidak boleh membiarkannya berkembang luas dan tak terkendali. Pemerintah juga memberi instruksi secara terbuka kepada aparat keamanan (TNI/Polri) untuk meningkatkan pemberian jaminan keamanan bagi semua anak bangsa. Dalam hal ini, aparat keamanan harus segera menindak tegas terhadap pihak mana pun yang nyata-nyata hendak mengganggu keamanan. Karena, tanpa ada tindakan tegas, gejala kekerasan baik horizontal maupun vertikal sekecil apa pun bisa berkembang dan jadi bentuk teror baru bagi masyarakat kita.Ibarat sepercik api, jangan sampai dibiarkan berkobar menghanguskan seluruh negeri tercinta ini. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya kita harus terus waspada, tidak mudah terpengaruh oleh provokasi/adu domba yang dapat menyesatkan serta senantiasa menyikapi setiap permasalahan dengan pikiran jernih dan akal sehat. Bila ada masalah, perlu ditelusuri dan dicek dulu kebenarannya, kemudian baru dicarikan jalan keluar terbaiknya. |
|
25th February 2014, 22:17 |
#7
|
|
Banned
|
Quote:
Koruptor -> penjajah model baru Kartel -> penjajah dan penindas rakyat yg sangat nyata Siapa yg mau damai dalam penindasan dan penjajahan?! hai para pejuang..ibu pertiwi memanggil. . |
|
Last edited by isakuiki; 25th February 2014 at 22:20.. |
25th February 2014, 22:17 |
#8
|
Registered Member
|
Masyarakat Harus Cerdas Tanggapi Isu Penyadapan Jokowi
Rumah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) disadap. Berita ini pertama kali disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Menurutnya, tiga alat penyadap ditemukan di rumah dinas Jokowi, Jalan Taman Surapati 7, Menteng, Jakarta Pusat, Desember 2013 lalu. Ketiganya alat itu ditemukan di kamar tidur, ruang tamu, dan ruang makan. Sebaliknya, Jokowi sendiri enggan mempersoalkan penemuan alat sadap tersebut kepada kepolisian. Karena menurutnya, penyadap tidak akan menemukan hal istimewa di kediamannya tersebut.
Jokowi merupakan sosok yang sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta jadi perbincangan publik. Apa pun tindak-tanduknya menjadi sorotan. Bahkan, di setiap survei yang diselenggarakan bebeberapa lembaga survei, nama Jokowi selalu memimpin dan menjadi seorang calon presiden potensial. Fenomena Jokowi inilah yang membuat penyadapan yang terjadi di rumah dinasnya bukan hal yang luar biasa. Banyak yang berkepentingan. Lawan-lawan politik ingin tahu lebih banyak apa yang dilakukan Jokowi di rumahnya. Menanggapi isu penyadapan Jokowi ini, masyarakat sebaiknya jangan menilai peristiwa penyadapan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) secara parsial, tetapi harus dinilai secara menyeluruh. Ini kan tahun politik. Jangan-jangan peristiwa ini hanya sebagai penggorengan isu saja. Bisa jadi juga mencari simpati dan pembentukan opini. Saat ini ada konflik internal di tubuh PDI-P dan apa yang terjadi benar-benar menjadi isu nasional. Karena itu, masyarakat harus menanggapi dengan bijaks bahwa penyadapan yang terjadi di rumah dinas Jokowi hanya sekedar dagelan politik atau ketoprak humor untuk mengalihkan isu. Kalau memang itu nyata dan benar-benar terjadi, mengapa tidak lapor polisi saja. Indonesia ‘kan negara hukum,” Tahun 2014 merupakan tahun politik dan sebentar lagi masyarakat Indonesia akan pesta demokrasi. Setelah Pemilihan Legislatif untuk selanjutnya melakukan Pemilihan Presiden. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus cerdas, jangan mau dibodohi dengan isu yang belum terbukti kebenarannya dan jangan mudah terprovokasi demi menjaga kondusifitas menjelang pemilu 2014. |
|
25th February 2014, 22:26 |
#9
|
|
Banned
|
Quote:
kejar tayang doank |
|
|
25th February 2014, 22:29 |
#10
|
Registered Member
|
Ajaran Anti Korupsi Usia Dini
Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin menjadi-jadi, mulai dari petugas pajak, bea cukai, hingga aparat penegak hukum yang seharusnya turut memberantas korupsi pun ikut tergiur dengan perilaku yang banyak merugikan Negara ini. Bagaimana bisa mencegah tindak pidana korupsi jika aparat penegak hukumnya pun ikut korupsi? tentu akan hilang kewibawaan dari hukum itu sendiri.Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dan aparat penegak hukum di Indonesia telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah. Akibatnya, masyarakat pun cenderung untuk “meneladani” perilaku para pejabat yang korup ini.
Perilaku korupsi ini sudah menjalar luas ke tingkat masyarakat kita dan ini merupakan kabar buruk bagi proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penanaman kesadaran anti-korupsi dan pendidikan karakter bangsa akan berjalan efektif jika dimulai dari masyarakat dan kelompok masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga.Maka dari itu, ada baiknya kita mulai membenahi sistem dari lingkungan masyarakat kita sendiri. Pendidikan anti korupsi sejak dini bisa menjadi jawaban. Peserta didik pendidikan anti-korupsi bisa dimulai dari kalangan siswa sekolah dasar hingga yang berusia sekolah menengah atas (SMA). Pendidikan antikorupsi ini merupakan proyek jangka panjang menuju pembentukan Indonesia baru. Program pendidikan anti korupsi yang dilakukan di sekolah-sekolah harus dilakukan secara bersama dan konsisten. Program tersebut harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi mulai dari KPK, kepolisian, kejaksaan, kementerian pendidikan nasional hingga kalangan masyarakat madani seperti LSM. ormas-ormas, dan lain sebagainya.Pendidikan anti-korupsi sejak dini tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung oleh berbagai pihak, khususnya dari pihak keluarga. Guru yang paling baik bagi anak-anak adalah lingkungan keluarganya. Program pendidikan anti korupsi sejak dini tidak akan berjalan efektif jika tidak dibarengi dengan penanaman kesadaran individu, dan pengembangan karakter serta moralitas yang baik. Kesemua itu adalah peran besar dari sebuah keluarga. Ketika anak-anak mengikuti pendidikan anti-korupsi di sekolah atau pun di keluarga, anak tersebut akan menuruti nasihat dari para pendidik. Namun, wawasan yang didapat dari pendidikan anti-korupsi tersebut akan sirna jika orang tua atau lingkungan keluarga kita tidak mencontohkan teladan yang baik dalam usaha pemberantasan korupsi. Ketika anak diajarkan di sekolah untuk tidak menerima gratifikasi dalam hal ini pemberian hadiah yang sederhana, lalu ia pulang ke rumah dan orang tuanya menerima begitu banyak parsel dari koleganya padahal beliau pejabat pemerintah maka kejadian seperti ini akan membekas dalam benak anak tadi, bahwa tindak pidana korupsi itu bisa menjadi legal karena melihat kasus orang tua nya tadi. Pendidikan anti-korupsi sejak dini pun diharapkan bisa menumbuhkan pemikiran yang kritis bagi anak didiknya. Nantinya diharapkan, anak-anak terdidik ini bisa menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendidikan anti korupsi sejak dini itu penting. Akan tetapi, akan menjadi lebih penting dan powerful jika dibarengi dengan pendidikan agama yang dilaksanakan secara konsisten dan kontinyu. |
|
detikNews
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © 2019 detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer