Soal Perjanjian Anies-Prabowo, PKS Sindir Gerindra Janjikan Wagub DKI

[superby59]

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat suara terkait kabar perjanjian antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto soal pencalonan presiden sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kabar perjanjian itu disampaikan Sandiaga Uno beberapa waktu lalu di kanal YouTube politikus NasDem, Akbar Faizal. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaku juga terlibat dalam perjanjian itu meski tak mengungkap detail isinya.

Juru Bicara DPP PKS Muhammad Kholid mengaku tak tahu menahu soal kabar perjanjian antara Prabowo dan Anies. Kholid mengatakan pihaknya hanya mengetahui janji Gerindra untuk memberikan posisi wakil gubernur DKI Jakarta kepada PKS sepeninggal Sandi.

"Saya tidak tahu perjanjian Anies-Prabowo. Yang saya tahu dulu Pak Prabowo dan Bang Sandi berjanji Wakil Gubernur DKI buat PKS," kata Kholid kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/1).

Saat PilgubDKIJakarta 2017, PKSmerupakan salah satu partai pendukung pasangan Anies-Sandi sebagai cagub dan cawagub.

Dia menerangkan posisi Wakil Gubernur DKI kala itu diduduki Sandiaga Uno dari Gerindra bersama Anies sebagai Gubernur. Namun, Sandi akhirnya menjadi pendamping Prabowo untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2019.
Lihat Juga :
[img-title]
Sandi Sebut Perjanjian Anies-Prabowo Berlaku hingga Pilpres 2024

Sepeninggal Sandi, posisi Wakil Gubernur akhirnya diberikan ke Ahmad Riza Patria yang merupakan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta. Kholid mengaku partainya saat ini hanya ingin menatap masa depan.

"Kita move on saja. Lihat masa depan," katanya.

FOTO: NasDem Usung Anies Capres 2024
slide 1 of 9
slide 1 to 5 of 9

Sandi sebelumnya mengungkapkan kabar perjanjian tertulis antara Prabowo dengan Anies. Dia bilang perjanjian itu ditandatangani oleh dirinya, Anies, dan Prabowo sebelum Pilkada DKI 2017.

Perjanjian itu dilengkapi materai dan disimpan oleh dua petinggi Gerindra, Fadli Zon dan Sufmi Dasco Ahmad.

Sandi enggan membeberkan isi perjanjian tersebut. Menurutnya, akan lebih etis jika isi perjanjian itu dijelaskan oleh Dasco ataupun Fadli.

"Kalau perjanjian itu kan pasti berlaku, berlaku, dan jika tidak diakhiri perjanjian itu akan terus berlangsung," kata Sandi di Istana Kepresidenan Jakarta.
(thr/pmg)

Hahahaha diskak PKS
Politik itu nggak bisa dipegang. Jangannya cuma perjanjian, yang udah resmi aja bisa ditikung.
Kalau mereka singgung soal perjanjian, harusnya tetap oposisi bukan masuk pemerintahan. Enak di lu nggak enak di Anies dong.

[monokrom42]

Kenapa sampai 2024?
Harusnya perjanjian buyar saat pak Probowo alias Gerindra gabung pemerintah
anies kan non partai

[syafitrifatimah5745849]

Originally Posted by superby59

Hahahaha diskak PKS
Politik itu nggak bisa dipegang. Jangannya cuma perjanjian, yang udah resmi aja bisa ditikung.
Kalau mereka singgung soal perjanjian, harusnya tetap oposisi bukan masuk pemerintahan. Enak di lu nggak enak di Anies dong.

emang kalo udah urusan politik jangan di percaya